Rapat Paripurna III DPRD NTB, Ini Jawaban Gubernur Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap 3 Raperda Prakarsa Eksekutif

Sekda NTB, HL Gita Ariadi saat menyampaikan Jawaban Gubernur NTB Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap 3 (tiga) buah Raperda Prakarsa Gubernur NTB dalam Sidang Paripurna III masa sidang I tahun 2020, di Ruang Sidang Paripurna DPRD NTB, Kamis (12/3).

Oleh: Abdul Rasyid Z. |

MATARAM, LOMBOKTODAY.CO.IDSetelah Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi NTB menyampaikan pemandangan umum terhadap 3 (tiga) buah Raperda Prakarsa Gubernur NTB pada sidang paripurna II masa sidang I tahun 2020, pada Senin (9/3) lalu. Hari ini, Kamis (12/3), DPRD Provinsi NTB menggelar rapat paripurna III masa sidang I tahun 2020 dengan dua agenda, yakni; pertama, penyampaian Jawaban Gubernur NTB Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap 3 (tiga) buah Raperda Prakarsa Gubernur NTB. Kedua, Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi NTB.

Di mana, 3 (tiga) buah Raperda Prakarsa Gubernur NTB tersebut yakni; pertama, Raperda tentang perubahan atas Perda No.4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika. Kedua, Raperda tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Ketiga, Raperda tentang perubahan atas Perda No5 tahun 2011 tentang Perseroan Terbatas Gerbang NTB Emas (PT GNE).

Untuk Jawaban Gubernur NTB Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap 3 (tiga) buah Raperda Prakarsa Gubernur NTB disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, HL Gita Ariadi mewakili Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah yang kebetulan berhalangan hadir.

Sidang paripurna III masa sidang I tahun 2020 yang berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRD NTB tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD NTB, H Mori Hanafi, didampingi Ketua DPRD NTB, Hj Baiq Isvie Rupaeda; Wakil Ketua DPRD NTB, H Hadi Faisal, dan dihadiri segenap anggota DPRD NTB, Forkompinda Provinsi NTB, kepala OPD dan undangan lainnya.

Pimpinan sidang paripurna III masa sidang I tahun 2020 DPRD Provinsi NTB, Kamis (12/3).

Berikut ini Jawaban Gubernur NTB Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap 3 (tiga) buah Raperda Prakarsa Gubernur NTB yang disampaikan Sekda NTB, HL Gita Ariadi. Untuk Raperda tentang perubahan atas Perda No.4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, terhadap tanggapan Fraksi PAN, Sekda menyampaikan bahwa Keputusan Mendagri ini berisi pembatalan beberapa ketentuan dalam Perda Provinsi NTB No.4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, antara lain; pada Pasal 7 huruf (b) angka 1, pasal 12 dan pasal 13 huruf (d) dan huruf (f) Perda No.4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika bertentangn dengan pasal 17 ayat 1 dan lampiran 1 huruf (a) UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pos merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.

Hal ini dikarenakan Perda No.4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 20 Mei 2014 sebelum diundangkannya UU No.23 tahun 2014 tentang Pemda yang diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2014. ‘’Beberapa materi dalam Perda No.4 tahun 2014 yang perlu penyelarasan dengan Perda No.3 tahun 2018 tentang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Sistem Elektronik, antara lain; pasal 8 Perda No.4 tahun 2014 telah diselaraskan dengan Pasal 16 Perda No.3 tahun 2018. Pada pasal 11 Perda No.4 tahun 2014 diselaraskan dengn Pasal 28 Perda No.3 tahun 2018, dan pasal 23 Perda No.4 tahun 2014 diselaraskan dengan pasal 21 Perda No.3 tahun 2018,’’ katanya.

Penghapusan pasal 25 Perda No.4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika pada prinsipnya tidak menghapuskan keberadaan Komisi Informasi Provinsi NTB. Keberadaan Komisi Informasi Provinsi NTB sudah diatur dalam pasal 24 sampai pasal 35 Perda No.10 tahun 2015 tentang Pelayanan Informasi Publik. ‘’Akan kami sesuaikan sesuai arahan fraksi,’’ ujarnya.

Selanjutnya untuk Fraksi Gerindra, kata Gita Ariadi, ia sependapat dengan saran yang disampaikan Fraksi Gerinda untuk meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah, instansi vertical dan para produsen data untuk menghadirkan informasi yang akurat, tepat waktu dan relevan, meningkatakan kebutuhan data minimal tepat waktu, system informasi yang terintegrasi dan data yang terpublikasi agar memiliki meta data dan format yang mudah dipakai.

‘’Untuk Fraksi Golkar, kami sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Fraksi Golkar bahwa perlu dibangun pola kerja sama dalam pengelolaan komunikasi dan informatika antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, harus disertai dengan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan kapabel,’’ katanya.

Sejauh ini, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB telah bekerja sama dengna pemerintah kabupaten/kota, misalnya dalam implementasi aplikasi pemerintah dan layanan publik, serta melakukan pembinaan untuk meningkatkan kapasitas SDM di bidang komunikasi dan informatika. ‘’Terkait dengan teknis penyusunan Raperda akan kami sesuaikan sesuai arahan fraksi,’’ ujarnya.

Untuk Fraksi Partai Bintang Perjuangan Nurani Rakyat dan Fraksi PKS, ia menyampaikan terima kasih atas saran dan masukan dari fraksi. Selanjutnya akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian di dalam Raperda.

Terhadap saran Fraksi PKB, kata Gita Ariadi, akan menjadi perhatian serius baginya. Beberapa kata/istilah dalam ketentuan umum yang berhubungan dengan pasal yang dihapus akan dikoreksi, khususnya terkait dengan e-government, layanan pengadaan secara elektornik (e-procurement), dan layanan perijinan terpadu. Adapun terkait e-government  sudah diatur tersendiri dalam Perda No.3 tahun 2018 tentang Tata Kelola Pemerintah Berbasis Elektronik.

‘’Kami juga menyampaikan terima kasih atas saran dari Fraksi NasDem untuk selanjutnya kami akan sesuaikan di dalam Raperda. Terkait dengan koordinasi pelaksaan/implementasi penyelenggaraan komunikasi dan informatika oleh kabupaten/kota, kami sudah melakukan komunikasi/pembinaan dengan kabupaten/kota terkait penyesuaian Raperda kabupaten/kota,’’ katanya.

Gita Ariadi menjelaskan, dengan adanya UU No.14 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Perpres 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, maka Pemerintah Provinsi telah komitmen untuk menyediakan akses bagi informasi publik sesuai amanat UU. ‘’Untuk akses informasi publik secara online, telah tersedia situs PPID Provinsi (ppid.ntbprov.go.id) dan portal satu data NTB (data.ntbprov.go.id). Sesuai kebijakan Pemerintah Provinsi NTB, semua OPD harus menyediakan informasi public melalui kedua situs tersebut, di samping melalui situs web masing-masing perangkat daerah,’’ ujarnya.

Berikutnya Raperda tentang perubahan atas Perda No.5 tahun 2011 tentan Perseroan Terbatas Gerbang NTB Emas (PT GNE). Raperda ini, kata Gita Ariadi, dilakukan untuk menyesuaikan dengan PP 54 tentang BUMD dan Permendagri 37 tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Komisaris dan Anggota Direksi BUMD, terutama pada ketentuan mengenai masa jabatan dan persyaratan terkait dengan usia direksi dan komisaris.

Sementara terkait dengan perubahan modal dasar PT GNE, kata Gita Ariadi, adalah untuk memberikan kesempatan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat untuk menanam saham pada PT GNE sesuai pasal 9 Perda No.5 tahun 2011. Hal ini dilakukan oleh PT GNE semata-mata untuk tidak hanya mengandalkan APBD Pemerintah Provinsi NTB dalam hal penambahan modal.

‘’Apabila tidak dilakukan perubahan modal dasar, maka Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau masyarakat tidak mempunyai kesempatan untuk menanam saham pada PT GNE. Sehingga ke depannya, PT GNE tidak dapat melakukan penambahan modal untuk pengembangan usahanya,’’ katanya.

Terhadap tanggapan Fraksi Golkar atas point 1 dan point 3 terkait kajian secara komprehensif tentang pentingnya penambahan modal pada PT GNE, Gita Ariadi menjelaskan, penambahan modal Pemprov NTB pada BUMD sudah melalui kajian secara komprehensif dan selama ini cukup efektif bila dilihat dari manfaat yang diperoleh bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) sesuai dengan tujuan pendirian perusahaan. Sedangkan terkait dengan tanggapan point 2, laporan keuangan tahunan perusahaan telah disampaikan kepada Komisi III DPRD NTB melalui perangkat daerah terkait.

 Terhadap tanggapan dari Fraksi PAN, Gita Ariadi mengatakan, terkait persyaratan pada jabatan komisaris maupun direksi, bukan hanya pada aspek usia yang perlu mendapatkan perhatian, tetapi sejumlah persyaratan lainnya. Dalam Perda lama maupun draf perubahan ketentuan minimal calon yang menduduki jabatan sebagai komisaris maupun direksi memiliki pengalaman minimal 2 tahun. Syarat ini sangat longgar dan tidak cukup untuk membuktikan kemampuan seseorang dalam mengelola perusahaan. Karena itu, menurut hemat Fraksi PAN, mengenai persyaratan direksi dan komisaris minimal 5 tahun dan dari pengalaman tersebut, calon memiliki keberhasilan dalam mengembangkan perusahaan. Calon komisaris maupun direksi yang akan menduduki jabatan pada posisi tersebut, harus benar-benar memiliki kapasitas dan kapabilitas. Karena itu, dalam penempatan kedua posisi tersebut harus ada fit and proper test yang melibatkan pula DPRD dalam proses pengujiannya.

‘’Perubahan mengenai PT Gerbang NTB Emas ini selain perubahan terhadap perda juga harus dibarengi dengan perubahan terhadap anggaran dasar, sehingga perubahan yang dilakukan tidak lagi bersifat parsial. Rancangan Perubahan Perda PT Gerbang NTB Emas tidak masuk dalam prolegda. Karena untuk persyaratan jabatan komisaris dan direksi, telah disesuaikan/berpedoman pada Peraturan Pemerintah No.54 tahun 2017 tentang BUMD dan Permendagri No.37 tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi BUMD. Setelah mendapat persetujuan Perubahan Perda, akan dilakukan RUPS-LB terkait perubahan Anggaran Dasar (AD) perusahaan. Raperda tentang perubahan PT  GNE telah ditetapkan dalam Propemperda tahun 2020 sesuai SK DPRD No.:23/kep.dprd/2019 tanggal 11 Nopember 2019.

Terhadap tanggapan dari Fraksi Bintang Perjuangan Nurani Rakyat, di mana Gubernur diminta memberikan laporan secara rinci berkaitan dengan kegiatan operasional atau perkembangan usaha PT GNE dengan modal awal yang telah diberikan, meminta melakukan audit khusus terhadap PT GNE karena ada indikasi PT GNE dijadikan wadah untuk menampung pengangguran yang memiliki kedekatan dengan pihak-pihak tertentu, Fraksi Bintang Perjuangan Nurani Rakyat sepintas melihat laporan keuangan bahwa biaya khususnya untuk gaji pegawai begitu besar dan terlihat tidak rasional, padahal pegawai tersebut tidak memberikan kontribusi nyata terhadap perusahaan.

Oleh karena itu, Fraksi Bintang Perjuangan Nurani Rakyat menyarankan untuk menunda pembahasan Raperda ini sebelum dilakukan audit khusus oleh BPK. Rumusan pasal 30, ada penambahan satu item dari Perda terdahulu yaitu dana CSR sebesar 2%. Fraksi Bintang Perjuangan Nurani Rakyat meminta poin (f) tentang dana CSR dihapuskan, karena dana ini dapat disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan lain. Terkait hal itu, Gita Ariadi menjelaskan, PT GNE sudah memberikan laporan terkait kegiatan operasional dan pengembangan usaha PT GNE setiap tahun dan laporan keuangan yang sudah diaudit oleh akuntan publik dipertanggungjawabkan di dalam RUPS. Pemerintah daerah sudah melakukan restrukturisasi manajemen dengan mengangkat direktur maupun komisaris yang memiliki kompetensi untuk membuat PT GNE lebih sehat dan berkembang, sehingga lebih berkontribusi dalam pembangunan perekonomian NTB. Adapun gaji pegawai disesuaikan dengan kondisi perusahaan. ‘’Pembentukan dana CSR dibentuk 2% telah sesuai dengan UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 74 ayat (1) di mana pasal ini mewajibkan perseroan melaksanakan tanggung jawab sosial lingkungan (TJSL),’’ ucapnya.

Terhadap tanggapan dari Fraksi PKS, Gita Ariadi menyampaikan terima kasih terhadap saran fraksi, hal ini selaras dengan apa yang telah direncanakan dan dilakukan PT GNE yaitu pengembangan usaha perusahaan seperti pembiayaan terhadap pembangunan ecotel, traiding comoditas, penyewaan alat berat dan pembangunan asphalt mixing plan (AMP), sehingga dapat terus bersaing dengan perusahaan sejenis guna peningkatan pendapatan perusahaan atau deviden untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan tujuan pendirian perusahaan. ‘’Jumlah direksi dan komisaris PT GNE sebanyak masing-masing 3 orang sudah sangat efektif dan efisien untuk melaksanakan operasional perusahaan saat ini dan sudah sesuai dengan Permendagri 37 tahun 2018,’’ katanya.

Berikutnya terhadap tanggapan dari Fraksi Gerindra, Gita Ariadi mengatakan, kinerja perseroan selama 3 tahun dari tahun 2016-2018 positif tetapi belum maksimal dengan total kontribusi PAD selama 3 tahun sebesar Rp2.587.218.713,-. Setiap tahun PT GNE membuat laporan keuangan dan diaudit oleh akuntan publik sehingga diketahui akuntabilitas kondisi perusahaan dan dipertanggung jawabkan di dalam RUPS. ‘’Kami sependapat dengan saran Fraksi Gerinda untuk menyiapkan perencanaan untuk perbaikan kinerja dan penataan manajemen perseroan di tahun mendatang lebih baik lagi,’’ ujarnya.

Sementara terhadap tanggapan dari Fraksi PPP, Gita Ariadi menjelaskan, kinerja perseroan selama 3 tahun dari tahun 2016-2018 positif tetapi belum maksimal dengan total kontribusi PAD selama 3 tahun sebesar Rp2.587.218.713,-. PT GNE dengan manajemen baru sudah melakukan bisnis baru dan sudah berjalan yaitu penyewaan alat berat untuk mendukung percepatan pembangunan infrastuktur di daerah NTB. Selain itu, bila mendapat penambahan modal akan digunakan untuk pengembangan trading komoditas agro bisnis seperti komoditas pertanian dan komoditas kelautan serta investasi pembangunan asphalt mixing plan (AMP).

Selain memberikan kontribusi PAD selama 3 tahun 2016-2018 sebesar Rp2.587.218.713,- PT GNE juga merekrut anak-anak muda NTB untuk bekerja sehingga mengurangi angka pengangguran di NTB, dan tidak benar membuat rugi daerah. Dengan manajemen baru diharapkan PT GNE dapat lebih berkontribusi dalam pembangunan di NTB dengan merestrukturisasi dan diversifikasi usaha sehingga mampu bersaing dengan pihak swasta dan memberikan kontribusi PAD lebih besar lagi. ‘’Kami sependapat dengan saran dan masukan Fraksi PPP untuk pembenahan struktur kelembagaan agar mampu melakukan inovasi yang nyata bagi pengembangan perusahaan, dengan manajemen baru diharapkan hal ini dapat dicapai,’’ katanya.

Terhadap tanggapan dari Fraksi NasDem, lanjut Gita Ariadi, ia menjelaskan terkait dengan pembagian laba dicantumkan pasal 30 ayat (1) untuk memberikan kepastian hukum terhadap besaran deviden yang diterima bagi pemegang saham. ‘’Kami sependapat dengan saran Fraksi NasDem untuk menambah syarat dan prosedur sebagai jaminan keamanan. Salah satunya membuat nota kesepahaman sebelum melakukan kerja sama dan penerapan jaminan pelaksanaan pada saat kerja sama berlangsung. Berikutnya adalah pemberlakuan persyaratan audit independent saat sebelum dilakukan serah terima pengelolaan dan pada saat akhir kerja sama. Kemudian dapat pula ditambah kewajiban pensertifikatan tanah oleh pihak mitra jika kerja sama dalam bentuk penyertaan aset tidak bergerak,’’ ujarnya.

Terhadap tanggapan dari Fraksi Demokrat yang berpandangan bahwa management PT GNE belum profesional dalam mengelola bisnis, Gita Ariadi menjelaskan bahwa pemerintah daerah sudah melakukan restrukturisasi manajemen dengan mengangkat direktur maupun komisaris yang memiliki kompetensi untuk membuat PT GNE lebih sehat dan berkembang, sehingga lebih berkontribusi dalam pembangunan perekonomian NTB.

Terhadap tanggapan Fraksi Golkar, PAN, PKS, Gerindra, PKB dan Demokrat tentang belum ada laporan keuangan tahunan perusahaan yang menjelaskan tentang kondisi perusahaan serta perlu dilakukan audit terlebih dahulu terhadap perusahaan untuk memastikan kelayakan terhadap penambahan modal dasar perusahaan, termasuk kesiapan perusahaan dalam mengelola anggaran daerah. Penambahan modal yang tidak didasarkan pada hasil kajian yang mendalam sebagaimana pada point 1 dan 2, akan membuat perusahaan daerah lambat dan tidak fleksibel mengambil keputusan manajemen strategisnya dalam merespon peluang, tantangan dan plan bisnis harus jelas yang muncul akibat perubahan lingkungan operasionalnya. Terkait hal itu, Gita Ariadi menjelaskan bahwa setiap tahun PT GNE membuat laporan keuangan dan diaudit oleh akuntan publik sehingga diketahui akuntabilitas kondisi perusahaan dan dipertanggungjawabkan di dalam RUPS.

Penambahan modal kepada PT GNE telah melalui kajian dan perencanaan bisnis, di mana penambahan modal digunakan untuk pengembangan usaha di tengah persaingan yang cukup ketat. Adapun pengembangan usaha yang dilakukan oleh PT GNE dan sudah berjalan adalah penyewaan alat berat untuk mendukung percepatan pembangunan infrastuktur di daerah NTB. Selain itu, penambahan modal akan digunakan untuk trading komoditas agro bisnis seperti komoditas pertanian dan komoditas kelautan serta investasi pembangunan asphalt mixing plan (AMP). Dokumen kajian rencana bisnis/analisis usaha dan kajian investasi akan disampaikan pada pembahasan di tingkat selajutnya.

Selanjutnya untuk Raperda tentang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Gita Ariadi menyampaikan terima kasih atas saran dan pendapat dari Fraksi PPP atas substansi Raperda mengenai jenis objek pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf (a) dan huruf (b) perlu direvisi dan disempurnakan. Karena itu, pihaknya akan menindaklanjuti untuk penyempurnaan Raperda dimaksud.

Terhadap masukan dari Fraksi Bintang Perjuangan Nurani Rakyat yang menyarankan agar terus melakukan pembinaan dan pengawasan, supaya perusahaan daerah atau BUMD-BUMD dapat meningkatkan atau mengoptimalkan pendapatan daerah, di mana dalam dua tahun terakhir ini, penerimaan dari sektor tersebut terus mengalami penurunan. Terkait hal itu, Gita Ariadi juga menyampaikan terima kasih atas saran dan masukan Fraksi Bintang Perjuangan Nurani Rakyat. ‘’Hal itu akan menjadi perhatian serius bagi kami untuk dilaksanakan melalui perangkat daerah yang membidangi BUMD,’’ katanya.

Selanjutnya terkait tanggapan dari Fraksi Demokrat, Gita Ariadi menjelaskan, bahwa Raperda ini sangat memiliki urgensi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya di bidang pengelolaan keuangan dalam rangka mengoptimalkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di samping itu, penyampaian Raperda ini di luar Propemperda merupakan bentuk pengawasan ekskutif dan legislatif terhadap tertib regulasi daerah.

Sedangkan untuk saran dan masukan dari Fraksi PAN terkait perlu adanya muatan materi dalam Perda yang menajamin pelaksanaan pengelolaan kekayaan yang dipisahkan berjalan secara transparans, akuntabel dan bebas KKN sehingga pengaturan mengenai mekanisme dan tata kelola pengelolaan kekayaan yang dipisahkan harus ada/termuat dalam Perda. Termasuk sanksi apabila dalam pengelolaan kekayaan yang dipisahkan tidak berjalan sesuai dengan Perda. Hal ini untuk memastikan bahwa pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan benar-benar dapat mencapai tujuannya. Terkait atas saran dan masukan dari Fraksi PAN tersebut, Gita Ariadi menyampaikan bahwa akan menjadi perhatian dan pertimbangan bagi pihak eksekutif dalam perumusan materi muatan Raperda ini.

‘’Terhadap dukungan, saran dan pendapat Fraksi Gerindra, kami menyampaikan terima kasih dan akan menjadi perhatian serius bagi kami ke depannya dalam rangka menggali lebih banyak PAD. Kami juga akan mengupayakan optimalisasi kinerja dan pemberdayaan BUMD yang lebih maksimal,’’ katanya.

Begitu pula terkait pertanyaan, saran dan masukan dari Fraksi NasDem, Gita Ariadi menjelaskan, pencantuman rumusan pasal 4 dan pasal 5 adalah untuk memenuhi ketentuan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yakni asas kejelasan rumusan sesuai dengan UU No.12 tahun 2011, di mana di dalam Perda yang mengatur mengenai penerimaan daerah harus secara tegas dijelaskan/dirumuskan sumber penerimaan/obyek penerimaan daerah.

‘’Kami menyampaikan terima kasih atas saran dan masukan fraksi dan akan kami sempurnakan di dalam rumusan Raperda. Terhadap pertanyaan dan masukan poin 3 dan 4, kami menyampaikan terima kasih dan akan kami tindaklanjuti untuk penyempurnaan Raperda dan akan dilakukan pembahasan lebih lanjut di tahap berikutnya,’’ ujarnya sembari menyampaikan terima kasih terkait saran dan masukan Fraksi PKS, dan pihaknya akan menindaklanjuti guna penyempurnaan Raperda.

Terhadap tanggapan Fraksi Bintang Perjuangan Nurani Rakyat, Fraksi PAN dan Fraksi NasDem tentang rumusan pasal 3 dalam Raperda ini agar direvisi dan disempurnakan, pasal 4 dan pasal 5 agar digabungkan menjadi satu pasal, pasal 6 dalam draft Raperda ini agar dihapus karena bertentangan dengan pasal 3. Karena aset tanah dan bangunan yang dikerjasamakan dengan pihak swasta dalam bentuk perjanjian kerja sama tidak termasuk di dalam objek pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sementara aset tanah dan bangunan merupakan kekayaan/yang tidak dipisahkan, masuk dalam komponen pendapatan retribusi daerah yaitu pada objek retribusi pemakaian kekayan daerah serta disarankan agar menghapus pasal 7. Begitu pula mengenai jenis objek pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 huruf (a) dan huruf (b) dalam Raperda agar disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No.12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam kesempatan itu Gita Ariadi menyampaikan terima kasih atas saran dan masukan dari fraksi-fraksi dan akan ditindaklanjuti di tingkat pembahasan berikutnya.(Sid/Adv)

Kirim Komentar

Leave a Reply