Oleh: Lalu M Kamil AB |
LOTIM, LOMBOKTODAY.CO.ID – Semenjak Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dinyatakan sebagai zona merah wabah Virus Corona (Covid-19) per tanggal 23 Maret 2020, Pemkab Lombok Timur (Lotim) menyatakan perang melawan serdadu gaib yang mematikan yaitu Covid-19. Saat itu pula, Pemkab Lotim membentuk pasukan khusus yakni Gugus Penanganan yang dikomandani oleh Sekda Lotim, HM Juaini Taofik.
Dalam pertemuan dengan sejumlah awak media yang bertugas di wilayah Kabupaten Lombok Timur di Posko Gugus yang bertempat di ruang loby Kantor Bupati Lotim, Jumat (27/3), Komandan Perang Corona, HM Juaini Taofik menguraikan secara komprehensif progres Pemkab Lotim semenjak serangan musuh Covid-19 ini menyasar ke NTB pada umumnya dan Lotim pada khususnya.
Panglima Gugus itu memaparkan, sejak dirinya mewakili Pemkab Lotim mengikuti Rapimsus tingkat Provinsi per tanggal 15 Maret 2020 lalu, sejak itulah Pemkab Lotim memfokuskan diri bahwa serangan musuh sudah dekat. Dan mengikuti arahan Gubernur NTB dari tanggal 16 hingga 22 Maret 2020.
Namun semenjak tanggal 23 Maret 2020, lanjut Ketua Gugus, sejak Gubernur NTB mengumumkan 1 orang pasien wanita positif Corona, seluruh pasukan semakin mengencangkan ikat pinggang dan berjibaku menyinsingkan lengan baju. Bupati Lotim, HM Sukiman Azmy langsung mengeluarkan Surat Edaran (SE) penutupan seluruh tempat hiburan atau seluruh destinasi wisata.
Tak hanya itu, Pemkab Lotim juga menggerakkan seluruh pemerintah desa (Pemdes) untuk aktif mengantisipasi masuknya serangan musuh. Bahkan seluruh desa yang sudah merealisasikan dana desa (DD) diperbolehkan untuk menggunakannya sebagai amunisi perang melawan Corona.
Untuk pasukan perang tingkat kabupaten, kata Juaini Taofik, Pemkab Lotim telah melakukan Re-alokasi anggaran sebesar Rp25,7 miliar yang bersumber dari pengalihan anggaran beberapa proyek yang terpaksa ditunda pengerjaannya serta sejumlah kegiatan kedinasan yang harus ditiadakan meskipun telah ditetapkan pada APBD induk 2020. Dan proyek-proyek tersebut akan diitsbatkan nanti pada APBD Perubahan tahun ini. Kebijakan ini diperbolehkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020.
Menyoal 1 orang pasien positif Lombok Timur yaitu pimpinan Ponpes Algontori Aikmel menurut Ketua Gugus, pihaknya telah melakukan social tracking untuk memutus mata rantai serangan lawan. Dan pihak gugus merasa bersyukur bahwa 100% social contac pasien tersebut telah berhasil ditemukan dan ditangani.
Pemkab Lotim belum menyatakan Lockdown, namun demikian diimbau semua pihak terutama di desa-desa untuk melakukan pengawasan arus masuk orang terlebih para buruh migran. Per hari ini, Jumat (27/3), untuk Lombok Timur sudah berjumlah 1.834 orang buruh migran yang kembali ke kampung halaman. Dan diperkirakan sekian hari ke depan masih banyak yang akan pulang. Untuk itu, Pemkab Lotim berencana membuka Posko di bandara sebagai upaya pengawasan ketat setiap orang yang akan ke Lombok Timur, dan hal itu masih dikoordinasi dengan otoritas bandara.
Satgas Gugus juga telah menyiapkan Rusunawa Kayangan sebagai tempat karantina sekitar 103 orang Jamaah Tabligh asal Lotim yang akan pulang. Mereka dikabarkan setelah mengikuti pertemuan nasional di Gowa Sulawesi Selatan, Jamaah Tabligh ini terkonfirmasi mereka pulang jalur laut dan akan berlabuh di Pelabuhan Kayangan. Dalam kapal di perjalanan, rombongan telah mulai dikarantina.
Pemkab menyiapkan 2 Rumah Sakit yaitu RSUD dr Soejono Selong dan RSUD Labuhan Haji untuk rujukan pasien. Untuk itu, Pemkab alokasikan anggaran Rp10 miliar untuk pengadaan alat medis penanganan pasien Covid termasuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi para medis meskipun stok APD yang ada di RSUD Selong masih ada namun hanya cukup 1 bulan ke depan dikarenakan APD hanya untuk sekali pakai.
Komandan Gugus telah mengupdate data per hari Jumat (27/3), kasus PDP di Lotim sebanyak 4 orang, dan Orang Dalam Pantauan (ODP) sebanyak 221 orang. Pemkab juga segera akan mengeluarkan SE lebih tegas lagi ke jajarannya terutama pihak Puskesmas agar lebih proaktif dan jangan lelet dalam bertindak jika ada informasi dari masyarakat atau dari Pemdes terutama terkait warga yang baru pulang dari rantauan.(Sid)
