ODP Diminta Bisa Ikuti Petunjuk Pemerintah

Kadis Kominfotik Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi.

Oleh: Abdul Rasyid Z. |

MATARAM, LOMBOKTODAY.CO.ID – Menyikapi perkembangan kasus wabah Covid-19 di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi kembali menegaskan bahwa status ODP (Orang Dalam Pantauan) otomatis ditetapkan bagi warga yang datang dari wilayah terpapar wabah corona. Sehingga ia meminta kesadaran masyarakat yang berstatus ODP untuk bisa mengikuti petunjuk yang telah ditetapkan pemerintah.

ODP sendiri adalah istilah yang diberikan kepada orang yang telah melakukan perjalanan dari wilayah terpapar Covid-19, tidak pernah melakukan kontak erat dengan pasien positif Corona atau bekerja pada fasilitas Rumah Sakit penanganan Covid-19 selama 14 hari terakhir, baik yang memiliki gejala ringan seperti flu, batuk dan demam ataupun tidak.

‘’Setiap orang yang datang dari wilayah terpapar Covid-19 statusnya adalah ODP, dan dia harus mengikuti ketentuan dan panduan sebagai ODP,’’ kata Kepala Diskominfotik NTB, I Gede Putu Aryadi, di kantornya, Senin (30/3).

Menyinggung ODP atas inisial SH (45 tahun), warga Dusun Samak Miring, Desa Montong Are, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat (Lobar), ia menilai seharusnya orang dengan status ODP bisa disiplin mengikuti proses isolasi mandiri yang secara berjenjang diawasi mulai dari tingkat dusun. Keluarga dan masyarakat di sekitar juga harus berperan untuk bisa saling mengingatkan.

Sebagaimana hasil rapat terbatas Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Pemprov NTB, Gede juga menyampaikan arahan Gubernur NTB terkait penguatan peran semua pihak pada semua tingkatan, sampai tingkat desa untuk penyadaran peran masyarakat dan pengawasan ODP sehingga disiplin dalam melaksanakan isolasi diri. ‘’Supaya semua bisa disiplin. Inilah saatnya kita bisa menjadi pahlawan kemanusiaan,’’ ujarnya setelah mencermati kronologi aktivitas SH hingga statusnya menjadi ODP.

Menindaklanjuti arahan Gubernur NTB, Gede melanjutkan, dalam waktu dekat akan ada kerja sama juga dengan provider untuk sistem SMS Flash yang ditujukan kepada para ODP. Fungsinya untuk mengingatkan ODP tentang hal-hal yang boleh dan tidak dilakukan selama masa karantina mandiri. ‘’Ke depan akan ada SMS Flash yang dikirimkan kepada para ODP agar kita bisa saling menjaga dan mengingatkan bersama,’’ katanya.

Dalam keterangannya, Gede juga menyinggung tentang upaya pengetatan akses keluar masuk menuju NTB dari pelabuhan. Ia mengatakan besok mulai tanggal 31 Maret 2020 beberapa pegawai dari Dinas Perhubungan Provinsi NTB akan mulai di-BKO/Bantuan Kendali Operasi-kan untuk membantu tugas Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP). ‘’Beberapa yang di-BKO-kan nanti terutama untuk membantu proses administrasi dan data. Karena nanti orang-orang yang datang akan diberikan kartu keterangan siap mengisolasi diri supaya mudah kita lacak,’’ ujarnya.(Sid)

Kirim Komentar

Leave a Reply