Pemprov NTB Umumkan Langkah Strategis Yang Sudah Dilakukan
Oleh: Abdul Rasyid Z. |
MATARAM, LOMBOKTODAY.CO.ID – Pernyataan kontroversi Ketua Komisi V DPRD Provinsi NTB, TGH Mahally Fikri di media yang menyerang kebijakan Satgas Penanganan Covid-19 Pemprov NTB ditanggapi keras LSM NTB.
Ketua Kajian dan Advokasi Sosial Serta Transparansi Anggaran (KASTA) NTB, Muhanan, SH., mengkritik balik Mahally Fikri yang tidak paham situasi NTB di tengah-tengah mewabahnya Virus Corona (Covid-19).
Muhanan menjelaskan, sebagai anggota DPRD, Mahally tidak perlu mengeluarkan statemen politik dan menjatuhkan moral serta kinerja Satgas darurat Covid-19 yang dipimpin Gubernur NTB. Mahally sebaiknya ikut menjaga situasi NTB agar kondusif dan tidak membuat kepanikan atau keresahan baru.
‘’Seharusnya beliau turun meninjau Posko di Terminal Tipe A Mandalika, agar tahu struktur dan prosedur. Sudah dijelaskan Mandalika merupakan terminal di bawah langsung Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI, bukan Pemprov NTB,’’ kata Muhanan.
Muhanan menegaskan, situasi NTB saat ini masih kondusif dan Pemerintah Provinsi NTB beserta seluruh kepala daerah di kabupaten/kota se-NTB telah bekerja bagus. Ia melihat, Satgas telah melaksanakan pengawasan sesuai SOP.
Jadi menurutnya, Mahally ikut memberi masukan dan mengawasi kerja Satgas, bukan malah membully dan mengeluarkan pernyataan yang membuat semua orang resah dan panik. ‘’Di media dan laporan Satgas Provinsi dan Kabupaten/Kota pemeriksaan dipintu masuk berlapis. Dari penyemprotan disinfektan hingga perbaikan sarana dan prasarana pencegahan terus dilakukan. Saya kira sudah sesuai SOP dan sudah bekerja keras,’’ ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi V DPRD Provinsi NTB, Mahally Fikri mengkritisi Ketua Satgas Covid-19 Pemprov NTB yang hanya pandai berteori menyusul tidak ada tersedianya tim medis di pintu masuk terminal Tipe A Mandalika.
Kepala Dinas Perhubungan NTB, Lalu Bayu Windya menegaskan, soal pemeriksaan penumpang di Terminal Mandalika, ada kepanikan berlebihan dari petugas terminal. Padahal, sudah mendapat breefing dan latihan pekan lalu oleh Dinas Kesehatan.
Bayu menjelaskan, setiap penumpang silakan dicek suhunya. Jika di atas 37,5 derajat celsius segera menghubungi Dikes. Sebab, terminal ini ditangani Satgas Kota Mataram. Setelah dites suhu tubuh, menurutnya, akhirnya benar petugas menelpon Dikes Kota Mataram. ‘’Saran Dikes penumpang yang suhu tubuhnya di atas normal di istirahatkan dulu di tempat. Baru sekitar satu sampai dua jam setelah tenang kemudian masing-masing penumpang di tes kembali. Hasilnya, di bawah 37 derajat celsius dan dipersilakan untuk diberangkatkan kembali,’’ katanya sembari menegaskan bahwa Terminal Mandalika adalah kewenangan Kemenhub, bukan Pemprov NTB. Pemeriksaan posko diarahkan ke Satgas Kota Mataram.
Sementara itu, Juru Bicara Pemprov NTB, Najamuddin Amy menegaskan, Satgas dan Pemprov NTB telah melaksanakan langkah-langkah strategis guna mengatasi wabah Covid-19 ini.
Najamuddin menegaskan, Gubernur NTB sedari awal telah bekerja keras mengantisipasi ini. Semua langkah dan keputusan diambil dengan pertimbangan komprehensif dan tetap dalam koridor arahan Pemerintah Pusat.
Langkah-langkah konkret pun dilakukan bahkan sampai memberikan penegasan agar Gugus Tugas Covid-19 sampai ke tingkat desa dan dusun-dusun. Semua terlibat dan dilibatkan. Bahkan dalam instruksi terbaru Mendagri, media massa dan swasta pun dilibatkan di dalamnya.
Pemprov NTB telah mengambil langkah-langkah srategis. Karena itu, pihaknya mengajak masyarakat juga turut action mengingat hal ini bukan semata pekerjaan sendiri. Mencegah dan melawan Covid-19 bukan pekerjaan Pemprov NTB semata. Tapi kolaborasi seluruh stakeholders, eksekutif, legislatif dan yudikatif, swasta, media dan seluruh komponen masyarakat.
‘’Ayo kita ambil bagian sekecil apapun. Paling tidak saling mengingatkan dan mengedukasi. Kalaupun ada kekurangan dalam penanganannya, maka bisa disampaikan secara lagsung ke Posko di setiap kabupaten/kota dan ataupun melalui Call Center yang tersedia. Ayo ambil peran bersama karena keteladanan itu harusnya lebih fasih dari sekadar ucapan,’’ katanya.
Berikut langkah-langkah strategis penanganan Covid-19 yang dilakukan Pemprov NTB di antaranya; membentuk Corona Crisis Center Provinsi NTB, mengupdate jumlah warga yang diduga terinfeksi melalui laman resmi Satgas Pemerintah Provinsi NTB Penanganan Covid-19 http://corona.ntbprov.go.id/. Juga menyediakan layanan Hotcall penanganan penyebaran Pendemik Covid-19 di NTB 081802118119. Pemerintah Provinsi NTB menyediakan 4 Rumah Sakit Rujukan Utama bagi penanganan Covid-19 yaitu RSUD Provinsi NTB, RSUD dr Soejono Selong, RSUD HL Manambai Abdulkadir Sumbawa dan RSUD Bima serta 10 Rumah Sakit Rujukan Kedua di seluruh kab/kota se-NTB. Jumlah tempat tidur ruangan isolasi bertekanan negatif yang tersedia saat ini berjumlah 36 dan yang sedang dalam persiapan sejumlah 130 tempat tidur.
Selain itu, meliburkan sekolah dan universitas selama masa tanggap darurat bencana non alam Covid-19, menutup sementara akses kapal cepat dari Bali menuju kawasan Tiga Gili (Trawangan, Air, Meno) dan destinasi wisata untuk sementara akan disterilkan dengan disinfektan, pembatasan yang dilakukan hanya kapal dan fasboat dari Bali ke 3 Gili, Fasboat dari Bali ke Bangsal, Senggigi, dan pelabuhan lainnya. Semua pintu masuk keluar diarahkan ke Bandara LIA dan Pelabuhan Lembar karena alat lengkap pendeteksi suhu hanya berada di dua lokasi tersebut.
Penerimaan tamu yang masuk ke 3 Gili juga terfokus hanya di Pelabuhan Bangsal, sedangkan Teluk Nare ditutup dengan alasan yang sama. Larangan perjalanan dinas keluar NTB bagi pejabat, anggota DPRD hingga ASN. Menghentikan aktivitas yang melibatkan kerumunan dan keramaian warga selama masa tanggap darurat. Melakukan simulasi penanganan Corona di setiap kabupaten/kota. Penyemprotan disinfektan di bandara, pelabuhan-pelabuhan penyeberangan, kantor pemerintahan, sekolah-sekolah dan fasilitas sosial dan umum lainnya. Laboratorium Biomedis RSUD Provinsi NTB dan Laboratorium RS Unram disetujui oleh Pemerintah Pusat untuk memeriksa dan uji secara mandiri Covid-19. Pemprov NTB mengalokasikan Rp25 miliar untuk penanganan Covid-19.
Tak hanya itu, Pemprov NTB juga menyediakan Rapid Test Covid-19 untuk percepatan deteksi ODP dan kontak tracking. Satgas Pangan NTB sudah memastikan tidak ada penimbunan bahan pokok makanan. Pemerintah dan Polri serius memerangi hoax, 9 kasus yang ditemukan, pelaku akan ditindak. Pemerintah menggalakkan gerakan social distancing. Mengadakan press conference resmi setiap harinya pukul 14.00 Wita. Pemprov NTB membentuk Satgas Khusus Terminal untuk melakukan pemantauan intensif pada aktivitas terminal bus, mendeteksi suhu tubuh setiap penumpang sebelum bus/kendaraan diberangkatkan, hingga memastikan setiap penumpang mencuci tangan dengan bahan disinfektan yang disediakan di bus/kendaraan umum.
Pemprov NTB juga memastikan kendaraan umum Wajib menyediakan masker untuk penumpang sakit, hand sanitizer di kendaraan/bus hingga kewajiban melakukan penyemprotan kendaraan/bus sesuai petunjuk petugas kesehatan. Mengeluarkan Instruksi berupa Surat Edaran Gubernur No.360/170/BPBD/III/2020 tentang Kewaspadaan segenap komponen masyarakat NTB dalam penanganan penyebaran Covid-19, yang isinya antara lain: pertama, untuk sementara tidak mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan, pegelaran adat budaya yang menghadirkan berkumpulnya massa. Kedua, dilarang mengadakan pertemuan-pertemuan yang berbentuk diskusi, kegiatan olahraga, festival musik, dsb. Ketiga, tidak mengadakan acara keluarga seperti nyongkolan, tasyakuran, resepsi dan sejenisnya yang menimbulkan berkumpulnya massa. Keempat, mengajak warga proaktif untuk menjadi pahlawan kemanusiaan. Kelima, menutup seluruh tempat-tempat hiburan seperti bioskop, karaoke dsb yang mengakibatkan perkumpulan dan interaksi massa.
Selanjutnya, Box Sprayer Desinfektan hasil karya UKM NTB di Science Techno and Industrial Park Banyumulek disebar di berbagai tempat strategis dan sekolah-sekolah di seluruh Kabupaten/Kota di NTB. Mengatasi kelangkaan masker di pasar dengan memproduksi masker hasil karya UKM NTB bersama Dinas Perindustrian Provinsi NTB. Mengatasi kelangkaan hand sanitizer dengan meminta OPD yang mampu memproduksi untuk melaksanakan produksi bagi sarana umum, dan menyebarkan cara pembuatan hand sanitizer mandiri ke masyarakat. Pemprov NTB melalui Dinas Kesehatan mengawasi serius gelombang Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang mudik. Bersama Polda NTB senantiasa bersinergi dan menerapkan ancaman pidana bagi yang sengaja berkerumun dalam situasi penyebaran Covid-19. Influencer NTB dan para Atlet Pelatda NTB mengajak milenials NTB untuk bersama melawan Corona.
Berikutnya, TNI/Polri dan elemen Forkopimda, BUMN/BUMD, Pemerintah Daerah dan masyarakat melakukan penyemprotan disinfektan di Fasum Fasos serentak dan berkelanjutan di seluruh wilayah NTB. Gubernur mengeluarkan Maklumat tentang Isolasi Diri untuk diterapkan di seluruh eleman lapisan masyarakat NTB. Imbauan bagi seluruh pemilik toko dan bank agar menyediakan tempat cuci tangan. Mengeluarkan Instruksi untuk Membentuk Gugus Tugas Covid-19 di tingkat Kecamatan, Kelurahan hingga Tingkat Dusun dan lingkungan dengan melibatkan peran serta penyuluh desa, penghulu desa, karang taruna, takmir masjid dan PGRI. Melibatkan peran TNI dan Polri guna melancarkan peran Gugus Tugas di seluruh kab/kota di NTB. Memberi label rumah warga yang terindikasi ODP. Bekerja sama dengan provider telekomunikasi untuk senantiasa menyampaikan himbauan, pengumuman, dan instruksi agar bisa dibaca oleh seluruh lapisan masyarakat NTB. Instruksi untuk seluruh kepala desa dan lurah untuk merevisi anggarannya dalam penanganan Covid-19.(Sid)
