Pemprov NTB Fokus pada Pencegahan Covid-19 dan Penanganan Dampak Sosial Ekonomi

Sekda NTB, HL Gita Ariadi saat pemaparan kesiapan NTB dalam penangangan Covid-19, dalam video conference dengan Sekretaris Jendral Kemendargri, Dr Hadi Prabowodan Inspektur Jendral Kemendagri, Dr Tumpak Haposan Simanjuntak, bersama seluruh pemerintah daerah wilayah Indonesia bagian timur, di Ruang Rapat Sekda NTB, Jumat (3/4).

Oleh: Abdul Rasyid Z. |

MATARAM, LOMBOKTODAY.CO.ID – Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, HL Gita Ariadi memastikan kebijakan dan langkah yang akan diambil Pemprov NTB saat ini adalah fokus pada penanganan medis dan pencegahan penularan Covid-19 secara ketat. Sekaligus upaya tersebut diikuti dengan penyiapan program penanganan dampak sosial ekonomi akibat menurunnya kemampuan daya beli masyarakat.

Berbagai program jaring keamanan sosial (social safty net) kini sedang disiapkan. Seperti kebutuhan bahan pangan atau Bapok (bahan pokok), pendataan UMKM yang lesu karena Covid-19 dan seluruh sektor lainnya yang terdampak dan rentan terhadap aspek sosial ekonomi masyarakat. Hal itu selaras dengan kebijakan pemerintah pusat.

‘’Bahwa apa yang menjadi kebutuhan daerah, payung-payung hukum untuk bertindak dalam penanganan Covid-19, baik melalui Inpres, surat edaran maupun maklumat itu sudah disampaikan, dipedomani, sosialisasikan dan dikonsolidasikan di tingkat OPD kabupaten/kota. Dan Alhamdulillah semua sedang berproses,’’ kata Sekda NTB, HL Gita Ariadi pada sesi pemaparan kesiapan NTB dalam penangangan Covid-19, dalam video conference dengan Sekretaris Jendral Kemendargri, Dr Hadi Prabowodan Inspektur Jendral Kemendagri, Dr Tumpak Haposan Simanjuntak, bersama seluruh pemerintah daerah wilayah Indonesia bagian timur, di Ruang Rapat Sekda NTB, Jumat (3/4).

Gita menjelaskan, bahwa semua terlibat dalam penanganan ini. Gubernur NTB, kata Gita, fokus pada penanganan dan antisipasi dampak sosial ekonomi. Kemudian Wakil Gubernur NTB, lanjut Gita, fokus pada upaya pencegahan dan penanganan medis yang terpapar Covid-19. ‘’Teman-teman OPD, BPKAD menyiapkan penganggaran baik dalam kondisi darurat. Skenario pertama, skenario kedua, kemudian dalam kondisi sangat darurat kami juga mempersiapkannya dalam mempedomani Permendagri No.20 Tahun 2020,’’ ujarnya.

Beberapa perhatian utama seperti pengawasan pada pintu-pintu masuk ke NTB dilaksanakan dengan protokol penanganan standar yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, mulai dari pintu-pintu kedatangan dengan berkolaborasi bersama Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP). Bahkan komunikasi dan koordinasi juga dengan Cengkareng dan Padang Bai.

‘’Begitu tiba, kami akan melakukan pemeriksaan kepada semua pelaksana perjalanan dengan bekerja sama antara Dinas Perhubungan dengan Dinas Kesehatan,’’ ucapnya.

Terkait anggaran penanganan dalam masa wabah ini, Bappeda NTB sedang melakukan mapping terhadap program-program dengan mengacu pada Permendagri No.20 Tahun 2020. Mana yang harus fokus penanganan dan mana yang harus Realokasi Anggaran yang dalam eksekusi selanjutnya semua dalam pengawalan Inspektorat dan BPKP.

Dinas Kesehatan juga melakukan protokol penanganan Covid-19. Khusus untuk kesehatan, ada hal-hal yang perlu mendapatkan dukungan. Pertama terkait dengan surat dari Menteri Kesehatan tentang pemberian insentif dan santuan kematian yang jumlah nominalnya sudah ditentukan.

Terhadap sinergi dengan kabupaten/kota, Gita menyampaikan apresiasinya. Ia mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota sudah melakukan penanganan dari awal, mulai dari bandara sampai sosialisasi dan edukasi seperti melakukan karantina mandiri sampai dengan karantina terpusat yang dibiayai dari APBD. ‘’Kabupaten/kota semua dalam satu komando terus bersinergi,’’ ucapnya.

Ia juga memaparkan, demi mengantisipasi manakala dalam situasi yang sangat darurat, Pemerintah Daerah membutuhkan tempat penampungan, seperti di PHI dan BLK. Oleh karenanya, ia berharap Kemendagri agar menyurati Kementerian Agama dan Kementerian Tenaga Kerjaagar Asrama Haji maupun Balai Latihan Kerja (BLK) dapat dijadikan tempat karantina terpusat. ‘’Kami akan manfaatkan Asrama Haji dan BLK untuk karantina terpusat. Jadi, mohon kami disurati,’’ katanya.

Turut mendampingi Sekda NTB, HL Gita Ariadi adalah Asisten I Setda Provinsi NTB, Baiq Eva Nurcahyaningsih; Asisten III, HL Syafi’i; Kadis Kesehatan, dr Nurhandini Eka Dewi; Kadis Kominfotik, I Gede Putu Aryadi; Kepala BPBD, H Ahsanul Khalik dan Kadis Perhubungan, L Bayu Windya.(Sid)

Kirim Komentar

Leave a Reply