Gubernur NTB Ajak Bupati/Wali Kota Segera Salurkan JPS

Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah saat rapat koordinasi tematik terkait penanganan dampak sosial ekonomi wabah Covid-19 via video conference bersama Danrem 162/WB, Kapolda NTB, Kejati NTB dan seluruh Bupati/Wali Kota se-NTB, Selasa (7/4).

Oleh: Abdul Rasyid Z. |  

MATARAM, LOMBOKTODAY.CO.ID – Selain fokus pada upaya  mengantisipasi penyebaran dan penanganan medis Covid-19, Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah mengajak para Bupati dan Wali Kota beserta seluruh jajarannya untuk tidak abai terhadap pemenuhan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat.

‘’Kita tidak terlena pada penanganan Corona saja dengan meminta masyarakat stay at home. Namun kita abai terhadap aspek sosial dan ekonomi masyarakat,’’ kata Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah saat mengawali rapat koordinasi tematik terkait penanganan dampak sosial ekonomi wabah Covid-19 melalui Implementasi Program Jaring pengaman Sosial (JPS) Gemilang, yakni penyaluran pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat via video conference bersama Danrem 162/WB, Kapolda NTB, Kejati NTB dan seluruh Bupati/Wali Kota se-NTB, Selasa (7/4).

Dalam program penanganan dampak sosial ekonomi tersebut, Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah menjelaskan bahwa selain program dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi NTB, juga Pemerintah Kabupaten/Pemkot diminta oleh Gubernur NTB untuk berkontribusi.

Karena itu, perlu koordinasi dan kolaborasi yang intens demi menghindari tumpang tindih dan ketepatan sasaran program. ‘’Sebab akan ada jaring pengaman sosial dari pemerintah pusat dan provinsi sehingga ketika program ini dieksekusi tidak ada tumpang tindih implementasi di tingkat kabupaten dan kota,’’ ujarnya.

Program ini akan dieksekusi selama 3 bulan, sehingga masyarakat diharapkan bisa berdamai dengan keadaan ini. Selanjutnya Gubernur meminta Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, H Ridwan Syah mempresentasikañ program JPS Gemilang guna mendapatkan masukan dari para Bupati/Wali Kota.

Ridwan Syah dalam paparannya menjelaskan bahwa Pemprov NTB telah menyusun rencana penyaluran Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang yang akan mulai disalurkan tanggal 16  April 2020 mendatang. Untuk program JPS Gemilang yang disiapkan Pemprov NTB selama 3 bulan ke depan, akan menyasar pada masyarakat miskin sebanyak 73.000 KK serta sektor informal yang terdampak sebanyak 32.000 KK.

Paket yang akan disalurkan terdiri dari paket sembako serta paket masker dan suplemen yang akan diisi dari produk-produk IKM dan UKM lokal. Sedangkan untuk JPS Pemerintah Pusat di NTB akan menyasar pada penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 329.883 KK, bantuan paket sembako sebanyak 540.363 KK serta pembebasan dan keringanan listrik untuk 868.537 KK.

Merespon JPS Gemilang yang diluncurkan Gubernur tersebut, para bupati/wali kota pun menyatakan dukungan sepenuhnya. Bahkan masing-masing kabupaten/kota juga telah menyiapkan program serupa. Di antaranya; Bupati Lombok Timur (Lotim), HM Sukiman Azmy yang telah menyiapkan Rp20 miliar untuk kebutuhan sosial ekonomi masyarakat beserta program-program penanganan lainnya.

Selain kesiapan logistik serta upaya pencegahan, para bupati/wali kota juga menyampaikan sektor-sektor prioritas yang terus menjadi perhatian selama wabah ini, seperti investasi dan infrastruktur yang disampaikan oleh Bupati Lombok Tengah (Loteng), HM Suhaili FT. Ia memastikan pembangunan Sirkuit MotoGP dan pembangunan by pass BIZAM-Mandalika tetap berjalan sesuai rencana. ‘’Program MotoGP maupun program pembangunan di bandara tetap berjalan, tetapi tetap memperhatikan juga prosedur protokol dari pada sosial distancing dan physical distancing. Termasuk jalan by pass juga tetap berjalan,’’ katanya.

Menindaklanjuti arahan pemerintah pusat tentang keringanan pajak, Bupati Lombok Utara, H Najmul Akhyar merespon kebijakan tersebut dengan sangat baik. Ia menyatakan hotel dan restoran yang ada di Lombok Utara akan dibebaskan dari pajak daerah. ‘’Hari ini saya akan tanda tangani surat pembebasan pajak daerah untuk hotel dan restoran yang ada di Kabupaten Lombok Utara (KLU),’’ katanya.

Terhadap usulan yang disampaikan oleh para bupati/wali kota terkait penambahan jumlah penerima PKH, Gubernur siap memfasilitasi dan menyampaikan seluruh usulan tersebut kepada Menteri Sosial RI. ‘’Kepada para Bupati/Wali Kota, kami akan usahakan lewat Kadis Sosial dan lain-lain untuk tambahan PKH-nya segera disampaikan kepada kami, untuk kami sampaikan kepada Menteri Sosial,’’ katanya.

Gubernur juga memastikan supaya tidak ada duplikasi bantuan yang akan disalurkan antara Pemprov NTB dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dan secara khusus Gubernur meminta kepada Bupati/Wali Kota agar paket-paket jaring pengaman sosial yang diluncurkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota juga sebisa mungkin menggunakan produksi dari IKM dan UKM daerah sendiri.

Sementara itu, Kapolda NTB, Irjen Pol Tomsi Tohir dan Danrem 162/WB, Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani menekankan untuk tetap memperhatikan dan meningkatkan upaya antisipasi dan pencegahan Covid-19 di seluruh kabupaten/kota se-NTB mengingat penyebaran virus ini sangat cepat. Termasuk pemakaian masker bagi semua dan pembatasan aktivitas sosial harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Sementara mengenai rencana langkah kontingensi apabila kondisi di NTB menjadi darurat, Danrem 162/WB menyebut telah menyiapkan langkah-langkah ini sesuai dengan RO maupun perintah operasi yang telah diberikan oleh Kodam X Udayana. ‘’Apabila hal ini terjadi kami akan siap melaksanakan perintah operasi ini menjadi langkah-langkah kontingensi kami,’’ ujarnya.

Wagub NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah dalam sesi terakhir mengingatkan agar pembatasan sosial tetap harus dilakukan mengingat ini masih di tahap awal. ‘’Pemda harus memberikan perhatian lebih mengingat kita harus mempertimbangkan keselamatan,’’ katanya.

Wagub juga menekankan peran Puskesmas untuk bisa melakukan tindakan perawatan untuk kasus-kasus ringan, sehingga tidak semua pasien menumpuk di rumah sakit umum. Oleh karenanya, ia meminta kepada bupati/wali kota untuk sebisa mungkin mempersiapkan fasilitas yang cukup seperti menyediakan APD, ruangan dan memberikan fasilitas memadai dalam skala Puskesmas. ‘’Mulai sekarang kita harus yakinkan betul Puskesmas-Puskesmas kita ini siap,’’ ujarnya.

Wagub juga mendorong agar Pemda bisa memesan alat Rapid Test sesuai anjuran Menteri Kesehatan sekaligus mengantisipasi lonjakan pasien dengan mempersiapkan penambahan ruang isolasi untuk RSUD secara bertahap.(Sid)

Kirim Komentar

Leave a Reply