Pemprov NTB Pastikan Kebijakan JPS Gemilang Gerakkan Ekonomi Rakyat

Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Nuryanti.
Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Nuryanti.

Oleh: Abdul Rasyid Z. |

MATARAM, LOMBOKTODAY.CO.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB memastikan produk-produk yang di-endorse untuk program Jaringan Pengaman Sosial (JPS) Gemilang akan menggerakkan ekonomi rakyat, utamanya bagi Usaha Kecil Menengah (UKM). Pemprov NTB juga memastikan standar harga dan penentuan sasaran bantuan JPS Gemilang sangat transparan, bisa diakses UKM lokal dan divalidasi secara berlapis langsung hingga tingkat desa dan kelurahan.

‘’Kita sudah survey harga. Ini harga standar UKM kita. Karena memang sasaran program ini untuk membantu usaha kecil dan menjaga daya beli masyarakat. Ini bisa diuji di lapangan,’’ kata Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Nuryanti kepada wartawan, menjawab persepsi keliru sebagian kalangan, Rabu (15/4).

Penentuan harga kata Nuryanti, berdasarkan survey dan harga UKM sendiri. Pihaknya bahkan bekerja sama dengan Balai POM untuk memberi toleransi izin dan standar harga produk UKM di daerah ini, meski jauh dari harga di pasaran selama masa Covid-19 ini.

Ia mencontohkan harga minyak Jelanta diproduksi UKM NTB, bukan pabrik. Harga Rp33 ribu per liter itu paling murah. Begitu juga minyak kayu putih juga produksi IKM lokal. Bahkan pihaknya mencari jika ada produk UKM lokal lebih murah dari nilai itu, maka pihaknya siap membeli yang sesuai.

‘’Artinya sesuai dengan data dan survey lapangan. Tidak dibuat-buat. Bedakan mana harga produk pabrik dan produk lokal UKM kita. Kalau kita beli ke pabrik harga murah, namun tidak menggerakkan ekonomi rakyat. Kita ini justru memikirkan nasib UKM kita di saat bencana wabah Covid-19 ini,’’ ujarnya.

Pemprov NTB dalam kebijakan ekonomi guna merespons dampak dari Covid-19 ini dengan memberikan dua skema perlindungan ekonomi. Pertama program padat kerja. Yakni, memberikan pekerjaan membuat produk dan dibeli. Selanjutnya, bantuan sosial langsung sembako tadi. Pokoknya, pemerintah mendorong gerakan cintai, beli dan gunakan produk lokal.

Selain soal harga yang transparan dan terbuka, Pemprov NTB juga menerangkan data penerima sasaran JPS Gemilang bersumber dari Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (BDTKS) dari Kementerian Sosial (Kemensos). Data itu menjadi rujukan JPS nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

Bahkan, untuk mencegah kesalahan pendataan dan tumpang tindihnya warga sasaran penerima manfaat, Pemprov NTB melakukan validasi data hingga ke desa dan kelurahan. ‘’Proses validasi data sudah kita kirim ke desa dan kelurahan. Nanti jika ada perubahan dan tambahan, desa melakukan musyawarah diikuti berita acara validasi. Kita targetkan hari ini selesai, untuk kita luncurkan,’’ kata Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) NTB, T Wismaningsih Drajadiah, di Mataram, Rabu (15/4).

Dinsos NTB mencatat, saat ini data warga penerima manfaat JPS NTB Gemilang mencapai 73.000 Kepala Keluarga (KK). Angka ini berpotensi terus bertambah seiring masuknya validiasi data tadi. ‘’Validasi itu untuk memastikan kondisi penerima manfaat sesuai. Tidak tumpang tindih. Jumlah penerima akan bertambah besar dan Pemprov NTB akan mengakomodir itu di anggaran berikut. Pusatpun begitu, akan ada penambahan kuota JPS untuk NTB,’’ ujarnya.

Namun yang pasti, Pemprov NTB terus berkoordinasi dengankabupaten/kota agar data penerima manfaat tidak tumpang tindih. Jika tidak terjangkau JPS pusat, maka ditangani provinsi. Begitupun jika tidak terjangkau JPS provinsi maka akan ditangani JPS kabupaten/kota. ‘’Seluruh data ini bisa diakses secara terbuka termasuk kita serahkan ke DPRD NTB,’’ ucapnya.(Sid)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *