Korem 162/WB Beserta Jajaran Siap Dukung Kebijakan Pemprov dalam Percepatan Penanganan Covid-19 di NTB

Suasana rapat terbatas dipimpin Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah didampingi Wagub NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB.

Oleh: Abdul Rasyid Z. |

MATARAM, LOMBOKTODAY.CO.ID – Rapat terbatas yang dipimpin Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah bersama Wagub NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah dihadiri Forkopimda NTB yang tergabung dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 wilayah NTB, Bupati Lobar dan Wali Kota Mataram, di Ruang Rapat Kantor Gubernur NTB, jalan Pejanggik Mataram, Minggu (3/5).

Rapat terbatas membahas tentang pertimbangan rencana pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk wilayah NTB akibat penyebaran Virus Corona atau Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Membuka rapat, Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah menyampaikan bahwa dengan adanya peningkatan jumlah masyarakat terpapar positif Covid-19 menunjukkan belum adanya perkembangan perubahan perilaku masyarakat di daerah ini, berarti bahwa apa yang telah dilakukan sebelumnya perlu dievaluasi bersama untuk mengambil langkah lebih serius lagi ke depan, terutama di daerah-daerah yang penyebarannya massif. Seperti di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat (Lobar), masih banyak sekelompok masyarakat tidak mematuhi prosedur pencegahan Covid-19, masih berkerumunan dengan jumlah banyak orang dan euporia masyarakat menyambut Ramadhan yang cukup antusias, sehingga perlu menjadi atensi semua pihak.

Sehingga dengan mempertimbangkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9/2020 tentang pedoman PSBB dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah menawarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di NTB, khususnya Kota Mataram dan Kabupaten Lobar guna mencegah penyebaran Covid-19 tidak semakin meluas serta untuk mempercepat penanganannya.

Sementara itu, Wagub NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah yang juga sebagai Ketua Satgas Covid-19 NTB menawarkan Pembatasan Waktu Masyarakat Bersosialisasi (PWMB) sebagai pendukung pencegahan Covid-19 di NTB.

Sejalan dengan Gubernur NTB dan Wagub NTB beserta steakholders lainnya, Komandan Korem (Danrem) 162/WB, Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan siap mendukung keputusan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB baik Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) maupun Pembatasan Waktu Masyarakat Bersosialisasi (PWMB) guna percepatan penanganan penyebaran Covid-19.

Menurutnya, karena meningkatnya kasus positif Covid-19 di NTB dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dan Permenkes RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, maka PSBB sudah dapat diberlakukan.

“Jadi dalam ketentuan itu, PSBB diberlakukan harus memenuhi kriteria yakni terjadinya peningkatan jumlah kasus dan atau meningkatnya jumlah kematian, serta harus dilakukan kajian terhadap kasus Covid-19 tersebut,” kata Danrem 162/WB, Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani, di Mataram, Senin (4/5).

Selain itu, lanjutnya, harus diperhatikan dampak dari PSBB itu sendiri baik dari aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, pertahanan keamanan, anggaran dan operasional selama pelaksanaan PSBB.

“Yang terpenting saat ini bagaimana mendisiplinkan masyarakat untuk mentaati dan melaksanakan imbauan pemerintah terutama penggunaan masker, physical distancing (jaga jarak) dan social distancing dengan tidak boleh berkumpul, termasuk penerapan PSBB,” ujarnya.

Orang nomor satu di Jajaran Korem 162/WB ini juga menyarankan penerapan PSBB skala prioritas dilakukan khususnya di Kota Mataram dan Kabupaten Lobar mengingat kasus penularan Covid-19 sangat signifikan, sedangkan kabupaten/kota yang lain untuk sementara diberlakukan PSBB terbatas.

“Namun jika kasusnya di seluruh kabupaten/kota di NTB terus meningkat, jika dipandang perlu maka sepatutnya di pertimbangkan langkah untuk memberlakukan PSBB sebagai solusinya. Harapan kita meningkatnya kesadaran masyarakat serta kerja sama semua komponen, sangat dibutuhkan untuk dapat mengurai dan keluar dari wabah virus corona ini tentunya dengan mentaati dan melaksanakan imbauan dan kebijakan pemerintah. Ini semua untuk kepentingan bersama, dengan demikian NTB khususnya dan bangsa Indonesia umumnya segera terbebas dari Covid-19,” katanya.(Sid)

Kirim Komentar

Leave a Reply