Forkopimda NTB Gelar Rapat Evaluasi Penanganan Covid-19

Suasana rapat evaluasi penanganan Covid-19 di wilayah NTB yang digelar di Kediaman Kepala Kejaksaan Tinggi NTB, Jalan Pendidikan Mataram, Selasa (2/6).

Oleh: Abdul Rasyid Z. |

MATARAM, LOMBOKTODAY.CO.ID – Forkopimda NTB tergabung dalam Gugus Satgas Percepatanan Penanganan Penyebaran Covid-19 menggelar rapat evaluasi tentang penanganan Covid-19 di wilayah NTB terkait kegiatan yang sudah dilaksanakan dan rencana kegiatan sesuai perkembangan situasi Covid-19 termasuk membahas rencana penerapan New Normal oleh pemerintah pusat. Rapat tersebut dipimpin oleh Gubernur NTB, H Zulkiflimansyah, di Kediaman Kepala Kejaksaan Tinggi NTB, Jalan Pendidikan Mataram, Selasa (2/6).

Dalam rapat tersebut, Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah menyampaikan, bahwa dengan adanya kenaikan kasus positif Covid-19 yang cukup signifikan di wilayah NTB, pihaknya dapat mengambil sisi positif dan negatifnya. Karena, dengan naik terus angka positif Covid-19 di NTB, maka akan berdampak terhadap psikis masyarakat, sehingga pihaknya perlu membahas bagaimana langkah dalam penanganan Covid-19 ke depannya.

‘’Ekonomi di NTB sangat ditopang oleh pariwisata, dan tidak bisa kita pulihkan kondisi wilayah kita dalam waktu secepat mungkin, sehingga perlu ada cara-cara lain dalam penanganannya termasuk perlunya memanfaatkan UKM lokal untuk dikelola,’’ kata Gubernur.

Sedangkan terkait dengan pendistribusian JPS Gemilang tahap II, sudah mulai baik termasuk data penerimaannya dan yang mengelola. Pengadaan barang JPS Gemilang nantinya akan diadakan oleh dinas terkait oleh masing-masing kabupaten/kota se-NTB.

Sementara itu, Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah menyampaikan, bahwa dalam dua minggu terakhir ini penanganan Covid-19 di NTB sudah 80 persen. Protokol kesehatan adalah di atas segala-galanya dan hal ini menjadi acuan bersama dalam memerangi Covid-19 termasuk apabila ditetapkan new normal. ‘’NTB masih jauh dari new normal, kemudian yang berhak memiliki keputusan dan kebijakan yang dikeluarkan untuk new normal adalah bupati/wali kota,’’ kata Wagub.

Sinergi antara Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten/Kota, kata Wagub, harus satu suara. Apabila masih ada yang tidak terima dengan putusan-putusan, maka akan sulit dilakukan penanganan.

Pada kesempatan yang sama, Komandan Korem (Danrem) 162/WB, Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan, bahwa dari program-program yang dicanangkan sudah banyak perubahan terutama yang ditakutkan kemarin adalah lebaran ketupat. Berkat kerja sama dengan seluruh elemen masyarakat, maka kegiatan lebaran topat tidak ada aktivitas masyarakat di pantai dan tempat-tempat wisata lainnya. ‘’Hal ini berkat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, dan kami berterima kasih kepada semua elemen yang sudah ikut bekerja turut serta dalam penanganan ini, sehingga situasi sangat kondusif,’’ kata Danrem.

Walaupun diakuinya memang ada beberapa masyarakat yang hilir mudik menggunakan pick up pada saat lebaran topat, akan tetapi masih bisa diarahkan untuk kembali dan ke depannya pihaknya ingin peraturan ini lebih ditertibkan lagi.

Terkait adanya arahan Pemerintah Pusat tentang rencana penerapan new normal, Danrem mengatakan, mau tidak mau harus dilaksanakan dan menyarankan agar diterapkan dengan skala prioritas. Jika daerah masih wilayah merah, maka tidak diterapkan new normal, sehingga tidak terjadi permasalahan baru yang berkepanjangan. Sebaiknya new normal diterapkan di daerah yang berstatus warna hijau seperti yang dipaparkan oleh Kadiskes Provinsi NTB.

Danrem juga mengatakan, dalam penyaluran Jaring Pengamanan Sosial (JPS), sesuai perintah Kasad dan Pangdam agar melaksanakan pendampingan. Dan sampai saat ini seluruh Babinsa bersama Babinkamtibmas terus bersinergi di lapangan membantu para kepala desa (Kades) untuk menghindari timbulnya prasangka, dilaksanakan secara terbuka ke masyarakat jenis bantuan dari mana paketnya apa saja, sehingga masyarakat dapat menerima dengan harapan meningkatkan kepercayaan masyarakat serta meminimalisir timbulnya persoalan-persoalan yang semestinya tidak perlu terjadi.

Dalam penangan Covid-19, Danrem berharap agar sinergitas Gugus Tugas Covid-19 ke depannya harus lebih ditingkatkan dengan mengadakan evaluasi seperti ini setiap minggu. Maka personil yang bertugas di lapangan akan lebih maksimal, karena di tingkat pimpinan telah bersinergi dan harus lebih massif lagi.

Turut hadir dalam rapat tersebut, Ketua DPRD Provinsi NTB, Kapolda NTB, Kabinda NTB, Danlanud ZAM, Kajati NTB, Kadilti NTB, Sekda NTB, Pasintel Lanal Mataram, GM Angkasa Pura I Bandara Internasional Lombok, Perwakilan BPKP dan undangan lainnya.(Sid)

Kirim Komentar

Leave a Reply