Oleh: Abdul Rasyid Z. |
MATARAM, LOMBOKTODAY.CO.ID – Ketidakpastian tentang konsolidasi internal Partai Golkar Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam wujud pelaksanaan Musda ke-X, ikut membuat prihatin kader muda Partai Golkar atau ‘’Poros Muda Golkar NTB’’. ‘’Dari pengamatan, pemantauan dan diskusi-diskusi internal yang kami lakukan selama ini, karena hanya ini yang bisa kami lakukan sebagai bagian dari proses memperkaya wawasan kader, kami bukan footer tapi kami punya kepedualian terhadap partai ini,’’ kata Koordinator Poros Muda Golkar NTB, Bahtiar Thamrin, ST dalam keterangan pers yang dikirim ke Redaksi Lomboktoday.co.id, Selasa (4/8).
Bahtiar mengatakan, proses konsolidasi internal Partai Golkar Pasca Munas X Partai Golkar 3-6 Desember 2019 dengan tema ‘’Kita Satu Untuk Indonesia’’ merupakan cerminan spirit, tekat dan komitmen partai untuk menjaga soliditas partai, menjadi yang terbaik, menjadi nomor satu, pemersatu, demi Indonesia yang lebih baik.
Keputusan Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya Tahun 2019 nomor: VIII/MUNAS-X/GOLKAR/2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya, dan Perubahan Anggaran Dasar Pasal 40 Ayat (2) huruf c, ‘’Musyawarah Daerah Provinsi dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Munas’’ (5 Maret 2020) di seluruh Indonesia.
Bahtiar menjelaskan, Musda X Golkar Provinsi NTB adalah momen penting dalam rangka penuangan ide serta gagasan untuk mendorong pengelolaan dan proses pelembagaan partai yang semakin baik, selain pemilihan ketua. Musda X Golkar Provinsi NTB juga sebagai konsolidasi gagasan dan potensi untuk membahas masalah atau isu-isu strategis daerah. Sehingga Golkar menjadi bagian penting dan strategis dari setiap perubahan, pertumbuhan dan perkembangan daerah ini.
Bahtiar menegaskan, DPP Partai Golkar harus memberikan kejelasan, kepastian dan ketegasan serta tidak boleh besikap Ambigu terkait Musda Golkar Provinsi NTB, karena DPP Partai Golkar sudah melayangkan beberapa surat antara lain; Surat DPP Partai Golkar nomor: B-61/GOLKAR/II/2020 tanggal 29 Februari 2020 perihal Penetapan Musda Partai Golkar Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Surat DPP Partai Golkar nomor: B-70/GOLKAR/III/2020 tanggal 5 Maret 2020 perihal Perubahan Penetapan Musda DPD Partai Golkar Provinsi NTB. Terakhir, Instruksi DPP Partai Golkar nomor: SI-2/GOLKAR/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Instruksi Merencanakan, Mempersiapkan dan Menyelenggarakan Musda Partai Golkar Tingkat Provinsi, dan Instruksi DPP Partai Golkar nomor: SI-3/GOLKAR/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Instruksi Merencanakan, Mempersiapkan dan Menyelenggarakan Musda Partai Golkar Tingkat Kabupaten/Kota.
‘’Penundaan dan ketidakjelasan ini memberikan dampak moril, materil dan psikologis terhadap segenap komponen dan elemen partai secara structural. Kami setuju dan mendukung DPP Golkar harus melakukan reformasi struktural secara menyeluruh dan berjenjang terhadap Pimpinan DPD, DPD II Kabupaten/Kota se-NTB yang tidak memiliki prestasi dan sudah afkiiir, guna menuju Golkar yang progresif dan lebih baik di NTB,’’ ujar staff Ahli Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi NTB.
Meski secara periodesasi DPD Golkar Provinsi NTB akan berakhir pada tahun 2021, akan tetapi menurut pengamatan Bahtiar, dengan adanya Hasil Munas X Golkar 2019 dan surat-surat yang telah dilayangkan oleh DPP, bila dicermati dan dikaji dengan baik maka dengan sendirinya DPD Golkar Provinsi NTB telah berakhir atau demisioner.
‘’Jadi, kendali sekarang berada di tangan DPP Golkar. Hal ini untuk menjaga kondusifitas Partai Golkar di daerah dan menghadapi agenda politik proses Pilkada di 7 Kabupaten/Kota di Provnsi NTB serta untuk mengisi kekosongan pimpinan dan aktifitas partai sehari-hari,’’ jelasnya sembari mengatakan, DPP Golkar harus tegas bersikap apakah akan menunjuk atau menetapkan Pelaksana Tugas (Plt) atau segara memastikan pelaksanaan Musda X Golkar Provinsi NTB.(Sid)
