Wagub: Penanganan Covid-19 Masih Jadi Prioritas APBD-P NTB 2020

Wagub NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah menyampaikan tanggapan Gubernur NTB atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Terhadap Nota Keuangan dan Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi NTB tahun anggaran 2020 dalam Rapat Paripurna di Kantor DPRD Provinsi NTB, Kamis (27/8).
Wagub NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah menyampaikan tanggapan Gubernur NTB atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Terhadap Nota Keuangan dan Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi NTB tahun anggaran 2020 dalam Rapat Paripurna di Kantor DPRD Provinsi NTB, Kamis (27/8).

Oleh: Abdul Rasyid Z. |

MATARAM, LOMBOKTODAY.CO.ID – Penanganan Covid-19 masih menjadi prioritas yang tertuang dalam APBD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun Anggaran 2020. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah saat menyampaikan jawaban terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi pada Rapat Paripurna di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB, Kamis (27/8).

Wagub mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB telah melakukan realokasi dan refocusing anggaran pada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan total anggaran sebesar Rp926,96 miliar lebih. Dana tersebut bersumber dari realokasi seluruh komponen belanja dan pembiayaan daerah.

Dari total anggaran tersebut, penanganan Covid-19 yang dialokasikan pada pos Belanja Tidak Terduga (Belanja Tidak Langsung) sebesar Rp302,98 miliar lebih, yang dipergunakan untuk penanganan kesehatan masyarakat sebesar Rp170,48 miliar lebih, dengan realisasi sampai saat ini sebesar Rp79,28 miliar lebih, penanganan dampak ekonomi sebesar Rp1,8 miliar, dengan realisasi sampai saat ini sebesar Rp800 juta dan penanganan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang sebesar Rp130,70 miliar lebih, dengan realisasi sampai saat ini sebesar Rp123,83 miliar lebih.

‘’Sisa anggaran pada pos Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp99,05 miliar lebih, yang rencananya digunakan untuk membiayai kegiatan perlindungan kesehatan masyarakat dan penanganan dampak ekonomi sampai akhir tahun 2020,’’ katanya.

Sedangkan realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 pada pos Belanja Langsung Organisasi Perangkat Daerah (BL-OPD) sebesar Rp623 miliar lebih. Dana tersebut, dijelaskan Wagub, tetap diarahkan penggunaannya untuk perlindungan dan penanganan kesehatan masyarakat, perlindungan dan pemberdayaan ekonomi pelaku UMKM/IKM dan pemberian bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang, yang sekaligus memberikan dukungan langsung terhadap Penanganan Ekonomi Nasional (PEN).

Sementara itu, untuk beasiswa on-going dan aktivitas pendidikan dilakukan secara daring/online, Wagub memastikan bahwa proses belajar mengajar/perkuliahan tetap berlangusng meskipun melalui daring/online, sehingga bantuan beasiswa untuk biaya kuliah harus tetap dialokasikan dengan memperoleh keringanan (diskon), termasuk biaya hidup mahasiswa on-going mengalami penyesuaian.

Di akhir paparannya, ia mengatakan bahwa masukan dan saran dari berbagai Fraksi-Fraksi akan tetap menjadi perhatian dan pertimbangan bagi pemerintah daerah, untuk melakukan penyempurnaan dan pembangunan di waktu mendatang. ‘’Jika membutuhkan klarifikasi lebih lanjut, Pemprov NTB bersedia untuk melakukan penyempurnaan koordinasi dan sinergitas dengan legislative,’’ ujarnya.(Sid)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *