KI NTB Siap Gelar Monev KIP 2020

Wagub NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah.

Oleh: Abdul Rasyid Z. |

MATARAM, LOMBOKTODAY.CO.ID – Prinsip menjadi daerah yang bersih dan melayani benar-benar dipegang teguh oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Meski saat ini tengah dilanda wabah Pandemi Covid-19, evaluasi monev Keterbukaan Informasi Publik (KIP) kembali digelar oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB. Namun pada tahun ini tidak sama lagi seperti tahun sebelumnya, instrument penilaiannya banyak disesuaikan dengan tatanan normal baru yang saat ini tengah dijalani masyarakat di seluruh dunia.

Read Also

3 year ago

Pasarkan Produk UMKM dan Wisata, Pemprov NTB Gandeng Gojek

638 Editor

Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah menyambut baik hal tersebut. Wagub mengungkapkan, Pemprov NTB akan mendukung penuh monev KIP tahun ini dan akan mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam lingkupnya untuk ikut berpatisipasi. ‘’Semoga tahun ini partisipasi badan publik di NTB bisa lebih baik dari tahun sebelumnya,’’ harapnya saat menerima audiensi KI NTB dalam rangka monev KIP 2020, di ruang tamu Wagub NTB, Kamis (10/9).

Ketua Komisioner KI Provinsi NTB, Ajeng Roslinda Motimori menjelaskan banyak hal terkait perbedaan monev KIP tahun ini. Perempuan kelahiran Kempo 1969 tersebut mengungkapkan bahwa tahun ini, monev KIP tak lagi diikuti oleh badan publik vertikal dan partai politik, namun diikuti oleh sekolah tingkat SMA/SMK, Puskesmas, dan Kantor Desa se-Provinsi NTB.

Instrument penilaiannya pun sedikit berbeda, akan disesuaikan dengan kondisi Pandemi Covid-19, di mana akan dinilai seberapa bagus dan seberapa siap badan publik menyampaikan informasi terkait Covid-19, serta pelayanan yang sesuai standar Covid-19. ‘’Serta kami akan menilai bagaimana badan publik menyampaikan program unggulannya di tengah pandemi ini,’’ katanya.

Read Also

1 month ago

Pemkab Kutai Kartanegara-Kaltim Kaji Tiru Lotim Berkembang

32 Editor

Ajeng Roslinda berharap pada tahun ini semakin banyak badan publik yang ikut berpartisipasi. Dari lima kategori yang akan diberikan seperti informatif, menuju informatif, cukup informatif, tidak informatif, tidak Partisifatif, Ajeng Roslinda berharap agar tak ada badan publik yang mendapat predikat tidak informatif dan tidak partisipatif. ‘’Harapannya, badan publik tahun ini cukup sampai cukup informatif saja, jangan ada yang tidak informatif, atau tidak partisifatif,’’ pintanya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi menjelaskan bahwa telah ada sistem untuk memantau dan melihat aktivitas Pelayanan KIP pada dashboard NTB Prov. ‘’Tahun ini dalam pembinaan oleh PPID Utama Provinsi NTB, kami bangun sistem untuk memantau dan melihat aktivitas Pelayanan KIP pada dashboard NTB Prov,’’ katanya.(Sid)