Penggusuran Tahap 2 di Area MotoGP Tak Perlu, Gubernur Diharapkan Kedepankan Kearifan Lokal

Mamiq Tomy Arifin berdiri di atas tanah miliknya yang akan dijadikan tikungan kedua dan ketiga MotoGP Mandalika Kuta, Loteng.

Oleh: Abdul Rasyid Z. | 

LOTENG, LOMBOKTODAY.CO.ID – Penggusuran di area MotoGP Mandalika Kuta, Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) tahap 2 yang rencananya akan dilakukan pada awal Oktober 2020 mendatang, diharapkan tidak terjadi. Dan pihak Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) diminta mengedepankan musyawarah, dialog, pendekatan budaya dan kearifan lokal. Demikian dikemukakan Tokoh Masyarakat Kuta, Mamiq Tomy Arifin, Gema Lazuardi dan kawan-kawan kepada wartawan, di Kuta, Senin (28/9).

Menurut Mamiq Tomy, pihaknya sangat-sangat mendukung pembangunan Sirkuit MotoGP. ‘’Saya yang paling mendukung pembangunan ini, apalagi di tempat saya. Tapi, mari selesaikan tanah saya dengan baik-baik dan saya tidak akan memaksa harga dengan harga tinggi demi kelancaran pembangunan ini,’’ kata Mamiq Tomy.

Apalagi tanah miliknya sudah jelas dan tidak mau dikosongkan sebelum ada kesepakatan. ‘’Saya tidak mau disuruh pergi, digusur tanpa ada penyelesaian karena tidak ada jual belinya dengan ITDC,’’ ujarnya.

Lahan milik Mamiq Tomy, Gema Lazuardi dan Jinalim akan menjadi tikungan ke dua dan ke tiga Sirkuit MotoGP. Sementara pembayaran belum juga dilaksanakan pihak ITDC. ‘’Sayangnya kita masyarakat kecil pak, tidak ada tempat mengadu, tempat  keluh kesah,’’ ucapnya.

Sementara itu, Gema Lazuardi menyatakan lucu kalau dirinya yang harus menggugat ITDC ke pengadilan. Karena sesuai dengan putusan tahun 2020. ‘’Kenapa harus saya menggugat tanah saya sendiri,’’ katanya.

Tahun 2016 lalu, waktu Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi alias Tuan Guru Bajang (TGB) sudah ada upaya musyawarah dan dialog dengan Forkopimda, dan Gema ditawarkan Rp2,8 miliar oleh pihak ITDC untuk tanah seluas 60 are miliknya. ‘’Kenapa kok sekarang disuruh gugat tanah saya sendiri, ITDC itu lucu,’’ ujarnya.

Ia berharap kepada Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah agar mengedepankan budaya dan kearifan lokal serta mengedepankan musyawarah. Bukan hanya foto-foto saja dengan pejabat atau pun investor. Gema Lazuardi menegaskan, pemerintah hendaknya mengayomi semua pihak, bukan pengusaha atau investor saja. ‘’Bukan ITDC saja, rakyat juga harus dilindungi,’’ tegasnya.

Kasus tanah MotoGP ini juga bukan semata belum dibayarkan tanah milik rakyat oleh investor, tapi juga persoalan oknum pemerintah yang tidak memihak rakyat dan mempedulikan rakyatnya. Persoalan moral, masa depan generasi yang akan datang, juga harus dipertimbangkan dengan adil dan bijak. ‘’Jadi, perjuangan kami adalah perjuangan moral,’’ ucapnya.

Sementara pihak ITDC yang dihubungi melalui Humasnya, Intan dimintai tanggapan lewat WhatsApp dan telepon, tapi tidak membalas dan mengangkat telepon selulernya.(Sid)

Kirim Komentar

Leave a Reply