Dewan Setujui RPJMD NTB sebagai Adaptasi Pembangunan di Masa Pandemi

Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah saat menyampaikan sambutannya pada rapat paripurna DPRD Provinsi NTB, di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi NTB, Selasa (29/9).

Oleh: Abdul Rasyid Z. |

MATARAM, LOMBOKTODAY.CO.ID – Disetujuinya Raperda Perubahan atas Perda 1/2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 menjadi sangat strategis dan krusial di tengah Pandemi Covid 19. Dampak yang diharapkan, selain untuk percepatan pembangunan daerah, juga untuk menyelaraskan berbagai kebijakan pembangunan dan penyesuaian kebutuhan menghadapi masa Pandemi Covid-19.

Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah mengatakan, persetujuan atas usulan perubahan RPJMD oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB merupakan bentuk komunikasi dan sinergi yang baik, khususnya dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat serta tata kerja Pemerintah Daerah. ‘’Semoga semua peraturan yang dihasilkan benar-benar berfungsi dalam mengatur jalannya pembangunan daerah menuju kesejahteraan yang lebih baik,’’ kata Gubernur dalam rapat paripurna DPRD Provinsi NTB, di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi NTB, Selasa (29/9).

Beberapa catatan Panitia Khusus (Pansus) DPRD NTB terkait RPJMD NTB adalah tentang sumber pendapatan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai gambaran riil keuangan daerah di luar sumber pendapatan lain. Hal ini dimaksudkan agar kepastian pendapatan dapat memberikan jaminan kepastian visibilitas anggaran dalam mencapai NTB Gemilang pada 2023. ‘’Skema pinjaman misalnya seperti yang banyak dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dapat digunakan membiayai program reguler maupun program unggulan,’’ kata juru bicara (Jubir) Pansus DPRD NTB, Nauval Farinduan.

Dalam revisi RPJMD yang kini telah menjadi Perda tersebut, program industrialisasi banyak disebutkan secara implisit dari visi misi awal dalam memajukan pula sektor agribisnis dan pariwisata yang juga memerlukan dorongan untuk tumbuh di tengah pandemi. Selain itu, Nauval menambahkan, strategi komunikasi dengan kabupaten/kota dalam membangun sinergi menjalankan program reguler dan unggulan belum tertuang secara implisit dalam dokumen RPJMD serta beberapa catatan lain tentang indikator ekonomi makro serta keseimbangan alokasi anggaran infrastruktur pulau-pulau.

Adapun tiga Raperda lainnya yang belum mendapatkan persetujuan DPRD NTB adalah tentang penyelenggaraan kearsipan, rencana tata ruang wilayah dan Raperda tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman. ‘’Dewan menyetujui untuk perpanjangan pembahasan pada masa persidangan berikutnya,’’ kata Ketua DPRD Provinsi NTB, Hj Baiq Isvie Rupaeda.(Sid)

Kirim Komentar

Leave a Reply