Sirkuit MotoGP Mandalika Diharapkan Pacu Pertumbuhan Ekonomi NTB

Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah saat memimpin rapat akselerasi pembangunan Sirkuit MotoGP, di Ruang Rapat Utama (RRU) Kantor Gubernur NTB, Rabu (30/9).

Oleh: Abdul Rasyid Z. |

MATARAM, LOMBOKTODAY.CO.ID – Semengat bersama untuk menyukseskan pembangunan sirkuit internasional MotoGP di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Kuta, Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) terus dipacu, agar pembangunan yang ditargetkan sebelum pelaksanaan MotoGP 2021 bisa selesai tepat pada waktunya. Pembangunan proyek strategis nasional yang diperuntukkan pembangunannya di Kuta, Loteng, diharapkan bisa memacu pertumbuhan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat NTB.

‘’Sebagaimana harapan Presiden Joko Widodo agar proyek-proyek strategis nasional harus bisa diselesaikan secepatnya. Meski terjadi kendala di lapangan terkait persoalan lahan, diusahakan penyelesaiannya secara persuasif dan pendekatan sosial kemasyarakatan, tanpa mengeyampingkan hak-hak masyarakat yang harus dipenuhi, tentunya berdasarkan fakta sesungguhnya berupa pembuktian (alas hak) kepemilikan tanah yang sah bagi masyarakat,’’ kata Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah pada rapat akselerasi pembangunan Sirkuit MotoGP, di Ruang Rapat Utama (RRU) Kantor Gubernur NTB, Rabu (30/9).

Menurut Gubernur, pada prinsipnya masyarakat di lokasi sekitar tempat dibangunnya Sirkuit MotoGP mendukung untuk diselesaikan pembangunannya. Tidak ada yang menolak kehadiran proyek superprioritas ini. Namun ada pemilik yang mengklaim tanahnya belum dibayar. ‘’Itulah maksud kita pertemuan kali ini bagaimana memediasinya melalui pendekatan dengan cara terbaik, terlebih Komnas HAM hadir juga saat ini di NTB,’’ ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komnas HAM RI, Beka Ulung Hapsara menjelaskan, proyek strategis nasional seperti pembangunan Sirkuit MotoGP ini hendaknya menjadi semangat bersama pemerintah dan masyarakat, khususnya di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Kuta untuk diselesaikan bersama. Kehadirannnya di NTB atas dasar berbagai pengaduan pemilik lahan di KEK Mandalika Kuta yang lahannya belum dibayar untuk dimediasi.

‘’Meski demikian kehadiran Komnas HAM di NTB tidak serta merta membela pihak pengadu dan mengeyampingkan pihak lainnya termasuk ITDC. Namun, kita juga bekerja secara profesional. Jika alas hak kepemilikan lahan oleh warga ada bukti kuat ya kita perjuangkan hak-haknya. Namun sebaliknya jika tak ada pendukungnya, kita harus mengikuti aturan yang sudah ada,’’ kata Beka.

Komnas HAM pada kesempatan tersebut juga menyarankan kepada siapapun yang bersengketa atas permasalahan lahan atau apapun, bisa diadukan ke Komnas HAM. Komnas HAM menginginkan agar sentra pengaduan terpusat satu pintu di Komnas HAM, agar tidak melebar dan bias kemana-mana dan menimbulkan tafsir yang berbeda pula. ‘’Dalam penyelesaian masalah sengketa lahan tersebut kami usulkan duduk bersama-sama antara pemilik lahan, pemerintah dan seluruh komponen terkait untuk dicarikan penyelesaiannya agar tidak berlarut-larut dan menjadi kendala dalam proses pembangunannya,’’ ujarnya.

Secara umum baik Kapolda NTB, Kepala Kejati NTB, Ketua Pengadilan Tinggi NTB sama-sama menginginkan agar pembangunan Sirkuit MotoGP ini dapat berlanjut sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Anggota Forkompinda ini sama-sama berharap agar permasalahan lahan di KEK Mandalika Kuta ini segera clear dan pembangunannya dapat segera dituntaskan.

Rapat tersebut selain dihadiri Gubernur NTB, juga dihadiri Perwakilan Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara; Kapolda NTB, Irjen Pol Mohammad Iqbal; Kepala Kejaksaan Tinggi NTB, Nanang Sigit Yulianto; Ketua Pengadilan Tinggi NTB, Nyoman Gde Wirya; Perwakilan Korem 162/WB; Sekda NTB, HL Gita Ariadi; bersama seluruh perangkat daerah terkait, perwakilan Pemkab Loteng, Direktur Konstruksi dan Operasi ITDC, Ngurah Wirawan.(Sid)

Kirim Komentar

Leave a Reply