Ketua BPK RI Menjadi Kandidat Kuat Caketum PP PBSI Periode 2020-2024

Bahtiar Thamrin, ST.

Oleh: Abdul Rasyid Z. |

MATARAM, LOMBOKTODAY.CO.ID – Pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) XXIII PP PBSI untuk memilih Ketua Umum (Ketum) Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) periode 2020-2024, di Kota Tangerang, Provinsi Banten, pada 5-6 November 2020, sudah di depan mata.

Dukungan kepada Ketua BPK RI, Agung Firman Sampurna untuk menjadi Ketua Umum (Ketum) PP PBSI 2020-2024 menggantikan Wiranto yang sekarang menjadi Ketua Wantimpres Presiden RI, terus mengalir dan bertambah. Sudah 29 Pengurus Provinsi (Pengprov) PBSI dari 34 Pengprov se-Indonesia telah memberikan pernyataan dan dukungannya kepada Ketua BPK RI, Agung Firman Sampurna untuk menggantikan Wiranto sebagai Ketua Umum PBSI 2020-2024.

Pengprov menilai sosok Agung selaras dengan mimpi dan cita-cita Wiranto yang ingin memajukan prestasi bulutangkis Indonesia. ‘’Beliau muda, energik serta punya semangat juang untuk memajukan prestasi bulutangkis Indonesia. Sosok Agung dianggap sangat tepat untuk memimpin PBSI, karena memang suka dengan bulutangkis. Beliau juga tokoh nasional yang punya kemampuan intelektual dan berpengalaman memimpin lembaga besar seperti BPK,’’ kata Sekretaris Umum (Sekum) Pengprov PBSI NTB, Bahtiar Thamrin, ST saat konferensi pers di ruang Fraksi Golkar DPRD Provinsi NTB, Selasa (6/10).

Agung Firman Sampurna, kata Bahtiar, dianggap mampu untuk menggaet mitra pengusaha yang mau mensupport pendanaan untuk pembinaan bulutangkis di Indonesia. Pengprov menginginkan induk olahraga tepok Bulu itu bisa mandiri dalam urusan kebutuhan keuangan dan punya keleluasaan mencari sponsor. Pengprov mengaku membutuhkan dukungan dari Pengurus Pusat PBSI agar bisa melahirkan bibit-bibit unggul asli daerah. ‘’Juga perlunya mencari sponsor yang bisa membesarkan kegiatan bulutangkis di wilayah Republik Indonesia sampai ke daerah-daerah guna mencapai dan mempertahankan prestasi yang telah diraih selama ini,’’ ujarnya.

Kekurangan PBSI selama ini, lanjut Bahtiar, adalah kurangnya pendanaan, baik di daerah maupun di pusat. Masih terkendala dalam mencari sponsor yang siap untuk membantu dalam rangka lebih mensuport agar kegiatan pembinaan dapat berjalan lebih baik lagi.

Bahtiar yang sehari-hari sebagai Tenaga Ahli (TA) Fraksi Golkar DPRD Provinsi NTB ini menjelaskan, komitmen untuk membawa PBSI mandiri secara keuangan dan melakukan desentralisasi pembinaan di daerah, menjadi kebutuhan PBSI yang harus dipenuhi oleh Ketua Umum PBSI ke depannya. ‘’Desentralisasi pembinaan di daerah, khususnya di luar Jawa, baik berbentuk Pusdiklat Bulutangkis atau Pelatwil harus dibentuk dan dibiayai oleh PP PBSI secara mandiri,’’ katanya.

Masa jabatan Wiranto sebagai Ketum PBSI bakal berakhir pada Oktober ini dan dirinya pun sudah memastikan tidak akan ikut dalam Pemilihan Ketua Umum selanjutnya atau periode 2020-2024. PBSI membutuhkan sosok kuat untuk meneruskan kepemimpinan Wiranto yang sudah melakukan sejumlah pencapaian, termasuk menertibkan masalah pencurian umur, memperbaiki internal pembibitan pemain muda, serta menegakkan keadilan dalam persaingan menjadi pemain nasional.

Dengan dukungan 29 dari 34 Pengprov se-Indonesia, 2 Pengprov kehilangan hak suara yang diakibatkan telah berakhirnya Periodesasi Kepengurusan dan belum melaksanakan Musprov. Maka, otomatis sesuai dengan AD/ART PBSI daerah tersebut kehilangan hak suaranya. Meski masih ada 3 Pengprov lainnya belum memberikan pernyataan sikap. Hal ini juga membuat dan menutup peluang competitor lainnya untuk dapat maju ke dalam bursa Pemilihan Ketua Umum PBSI. Karena berdasarkan Peraturan, harus mengantongi minimal 10 suara dukungan untuk dapat maju sebagi Bakal Calon Ketua Umum PBSI.

Bahtiar mengungkapkan, Pengprov memiliki hak suara untuk memilih Ketua Umum. Aturan dan mekanisme untuk memilih Ketua Umum sudah diatur dalam AD/ART PBSI, Anggaran Dasar BAB IV tentang Musyawarah/Rapat dan Pengambilan Keputusan Pasal 21 (1) Setiap keputusan yang diambil dalam Musyawarah/Rapat didasarkan pada musyawarah untuk mufakat.

Jadi komunikasi, koordinasi dan silaturrahim antar Pengprov untuk mencari Ketua Umum yang baru, sangat penting untuk dilakukan guna mewujudkan tujuan bersama yakni ‘’Mewujudkan dan Mempertahankan Kejayaan Bulutangkis Indonesia”.(Sid)

Kirim Komentar

Leave a Reply