Pemprov NTB Gelar Curah Pendapat Bedah UU Omnibus Law

Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah saat menggelar curah pendapat UU Cipta Kerja (Omnibus Law) bersama sejumlah tokoh masyarakat, tokoh agama, serikat pekerja, mahasiswa, dan masyarakat umum, di Gedung Graha Bakti Praja Kantor Gubernur NTB, Kamis (15/10).

Oleh: Abdul Rasyid Z. |

MATARAM, LOMBOKTODAY.CO.ID – Gelombang penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja mendapatkan atensi serius Pemprov NTB. Atensi tersebut datang langsung dari Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah lewat curah pendapat Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law). Kegiatan ini digelar bersama sejumlah tokoh masyarakat, tokoh agama, serikat pekerja, mahasiswa, dan masyarakat umum, di Gedung Graha Bakti Praja Kantor Gubernur NTB, Kamis (15/10).

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur mengungkapkan, curah pendapat ini digelar untuk mendapatkan kejernihan pikiran terkait UU Cipta Kerja. Dengan mengundang berbagai elemen masyarakat beserta pakar hukum, diharapkan semua pihak mendapatkan kajian UU Cipta Kerja yang lebih baik. ‘’Karena itu, kita mengumpulkan lebih banyak tokoh agar unjuk rasa kita bukan lagi emosional tapi dengan kajian yg lebih baik. Mudah-mudahan pendapat kita ada bobotnya berdasarkan kejernihan pikiran,’’ katanya.

Curah pendapat ini juga digelar untuk memenuhi janji Gubernur sebelumnya saat menerima tuntutan massa aksi dari mahasiswa dan serikat buruh serta berjanji akan berdiskusi untuk menjembatani aspirasi semua elemen. Aspirasi yang sudah disampaikan akan disatukan dan akan dikirim langsung ke Pemerintah Pusat.

Gerbernur menjelaskan, disahkannya UU Cipta Kerja ini merupakan salah satu ikhtiar Pemerintah Indonesia untuk membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi masyarkat. Dengan mempermudah investor masuk ke Indonesia, namun dibarengi dengan perlindungan terhadap pekerja yang ketat. Karena itu, Presiden Joko Widodo menyederhanakan peraturan menjadi Omnibus Law agar urusan perizinan usaha tak lagi berbelit-belit dan rawan korupsi hingga pungli. ‘’Pemerintah sangat terbuka dengan masukan masyarakat. Jadi, setiap aspirasi masyarakat akan dipertimbangkan untuk membuat pemerintah menjadi lebih baik lagi,’’ ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Sekda NTB,HL Gita Ariadi. Sekda berharap melalui curah pendapat dengan berbagai elemen ini bisa membuat pemahaman masyarakat NTB terkait UU Cipta Kerja menjadi lebih baik lagi. ‘’Kita harus mengkaji ini bersama-sama dengan OPD terkait dan waktunya mulai Senin depan hingga Kamis paling lambat,’’ katanya.(Sid)

Kirim Komentar

Leave a Reply