Oleh: Abdul Rasyid Z. |
LOBAR, LOMBOKTODAY.CO.ID – Industrialisasi yang kini menggeliat di NTB, diyakini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi ke arah yang positif. Optimisme itu diungkapkan Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah, dalam forum pertemuan bersama Komisi VI DPR RI dan BUMN di NTB serta perwakilan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Badan Standarisasi Nasional (BSN), di Hotel Sheraton Senggigi, Kabupaten Lombok Barat (Lobar), Senin (19/10).
Menurut Gubernur, produk UKM dan IKM yang semula dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bentuk bantuan sosial (Bansos) selama pandemi, kini terus bergerak dan menjadi besar, begitu pula dengan sektor industri lainnya. ‘’Jaring Pengaman Sosial (JPS) dalam bentuk membangun human capacity ternyata sanggup berproses menjadi kekuatan ekonomi baru. Kami optimis dengan industrialisasi, pertumbuhan ekonomi NTB tetap positif,’’ kata Gubernur.
Sejak tiga bulan lalu, kata Gubernur, JPS Gemilang diluncurkan, keterlibatan UKM/IKM yang semula 400 menjadi 5.000-an dengan varian produk lokal yang kian berkembang dan kompetitif. Saat ini, selain kuantitas, dibutuhkan legalitas SNI (Standar Nasional Indonesia) untuk kebutuhan ekspansi pasar yang lebih luas.
Terkait dukungan BUMN dalam rangka pembangunan kawasan ekonomi khusus (KEK) dan kawasan strategis pariwisata nasional, Gubernur menjelaskan, selama ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB dan BUMN memiliki kolaborasi yang baik. Sebagai fasilitator, Pemprov NTB berusaha menciptakan lingkungan yang nyaman dan kondusif, sehingga setiap permasalahan yang timbul cepat dirumuskan solusinya.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga berpesan agar Garuda Indonesia dapat melayani penerbangan secara normal. Begitupula ITDC yang akan segera menyelenggarakan even MotoGP pada 2021, agar sepenuhnya saling mendukung untuk pariwisata.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Mohamad Hekal dalam sambutannya mengapresiasi kerja Pemerintah Provinsi NTB dan siap mendukung dari sisi regulasi maupun lainnya dalam mendukung percepatan pembangunan dalam mensinergikan industri, investasi dan persaingan usaha yang menjadi tugas pokok dalam pengawasan. ‘’Begitupula dengan UKM dalam hal kemitraan, kalau sudah lahir harus dijaga untuk berkembang,’’ kata Hekal.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah IV, Dendy R Sutrisno mengatakan, kehadiran mereka untuk memastikan persaingan usaha oleh para pelaku usaha berjalan sehat selama Pandemi Covid-19 berlangsung. Demikian pula dengan pengawasan kemitraan antara UKM dan BUMN berjalan seimbang dan saling menguntungkan. ‘’Yang kecil harus punya peluang untuk jadi besar,’’ kata Dendy.
Sementara itu, Deputi Pengembangan Standar Badan Standardisasi Nasional (BSN) RI, Nasrudin mengapresiasi langkah Pemrov NTB memberdayakan UMKM dan IKM lokal di daerah. Untuk mendukung itu, BSN akan terus memberikan pemahaman kepada masyarakat. ‘’Standarisasi itu penting karena untuk melindungi produsen, konsumen, tenaga kerja dan masyarakat dari aspek keamanan, keselamatan, kesehatan serta pelestarian fungsi lingkungan,’’ kata Nasrudin mewakili Kepala BSN.
Nasrudin mengatakan, BSN juga rutin memberikan pembinaan dan pelatihan kepada UMKM di NTB. ‘’Bagaimana memenuhi standarisasi yang ditetapkan oleh BNS, sehingga produk mereka dapat diakui dan digunakan oleh masyarakat umum,’’ ucapnya sembari menjelaskan, bahwa NTB juga telah memiliki balai Lab BSN, sehingga untuk membantu UMKM dan IKM dalam memenuhi standarisasi seperti yang diharapkan Gubernur, ke depan akan mudah untuk dibina dan ditingkatkan.(Sid)
