Wabup Sampaikan KUA-PPAS TA 2021 di Depan Rapat Paripurna DPRD Lotim

Suasana rapat paripurna DPRD Kabupaten Lotim, Selasa (20/10).

Oleh: Lalu M Kamil AB |

LOTIM, LOMBOKTODAY.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Pemkab Lotim) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lotim mulai melakukan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021. Pembahasan diawali penyampaian penjelasan Kepala Daerah terhadap KUAP-PPAS 2021 yang berlangsung, di Ruang Rapat Utama Kantor DPRD Kabupten Lotim, pada Selasa (20/10).

Wakil Bupati (Wabup) Lotim, H Rumaksi Sj di hadapan Rapat Paripurna tersebut menyebut tahun anggaran 2021 mendatang merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023, guna mewujudkan Visi ‘’Lombok Timur yang Adil, Sejahtera, dan Aman’’. Momentum ini dinilai sangat penting menjaga kesinambungan pembangunan.

Dijelaskan Wabup, Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah tersebut mengakibatkan berubahnya struktur APBD, kodefikasi, serta nomenklatur program dan kegiatan sebelumnya yang mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dasar kebijakan penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2021 juga mengacu pada beberapa kebijakan mendasar dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2021.

Ditekankan Wabup bahwa arah kebijakan belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan daerah tahun 2021 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah, termasuk guna penerapan tatanan new normal (normal baru), produktif dan aman Covid-19 di berbagai aspek kehidupan, baik pemerintahan, kesehatan, sosial, maupun ekonomi.

Dijelaskan pula target Pendapatan Daerah pada Tahun 2021 adalah sebesar lebih dari Rp2,778 triliun dengan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar lebih dari Rp376,961 miliar dan Pendapatan Transfer sebesar Rp1,789 triliun lebih, ditambah lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp616,562 miliar. Diakui pendapatan transfer masih mendominasi sebesar 64,42%.

Wabup juga menguraikan sejumlah komponen belanja pada APBD 2021 mendatang seperti dialokasikan dana sebesar Rp5 miliar untuk subsidi bunga bank bagi Kelompok Tani Ternak yang memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pemerintah juga memberikan bantuan biaya Pendidikan Dasar dan Menengah bagi anak yatim dengan besaran Rp7,5 miliar. Bantuan ini merupakan tahun ketiga dengan besaran yang meningkat setiap tahunnya.

Diuraikan pula kenaikan alokasi anggaran belanja pegawai pada APBD Tahun Anggaran 2021 menjadi Rp1,059 triliun atau naik sebesar Rp102,764 miliar lebih dari alokasi anggaran Tahun 2020. Kenaikan tersebut dipengaruhi adanya kenaikan pada komponen gaji pegawai, tunjangan profesi guru sertifikasi, tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, serta komponan iuran wajib pembayaran BPJS dan iuran jaminan kecelakaan kerja dan kematian.

Selain itu, pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak yang sebelumnya dijadwalkan pada 2020, namun tertunda akibat Pandemi Covid-19 untuk 29 desa, dan rencananya akan digelar tahun 2021 mendatang. Karena itu, dialokasikan juga bantuan keuangan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa sebesar Rp1,962 miliar lebih. Di samping itu, dianggarkan pula pengadaan sepeda motor Pekasih sebesar Rp5 miliar.

Sementara pada komponen belanja daerah bidang kesehatan, sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, yang merupakan salah satu komponen dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pemerintah berupaya menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Ini dapat dilihat dari alokasi anggaran pada Dinas Kesehatan sebesar Rp10,612 miliar lebih dan pada RSUD sebesar Rp81,557 miliar.

Terkait pembangunan infrastruktur daerah, dialokasikan pula anggaran sebesar Rp222,410 miliar melalui penerimaan pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah pada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan sebesar Rp105 miliar, infrastruktur air bersih dan infrastruktur dasar sebesar Rp62,5 miliar. Di samping itu, merespon kebijakan strategis nasional KEK Mandalika dan menyongsong MotoGP 2021, akan dilaksanakan penataan kawasan Pantai Ekas, Kecamatan Jerowaru dengan alokasi anggaran sebesar Rp5 miliar.

Rapat Paripurna I masa sidang I DPRD Kabupaten Lotimini dihadiri pula jajaran Forkopimda dan OPD lingkup Pemkab Lotim. Paripurna akan dilanjutkan pada Kamis (22/10) dengan agenda Laporan Gabungan Komisi dan Penetapan Nota Kesepakatan bersama Pemerintah dan DPRD terkait KUA PPAS 2021.(Sid)

Kirim Komentar

Leave a Reply