Forkopimda NTB Kompak Satu Suara Hentikan Laju Kerusakan Hutan

Suasana Rakor yang digelar Forkopimda NTB guna membahas masalah perkembangan, perlindungan dan pengamanan hutan serta kondisi hutan NTB, di Pendopo Gubernur NTB, Sabtu malam (24/10).

Oleh: Abdul Rasyid Z. |

MATARAM, LOMBOKTODAY.CO.ID – Forkopimda NTB menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) terkait dengan perkembangan, perlindungan dan pengamanan hutan serta kondisi hutan NTB, di Pendopo Gubernur NTB, Sabtu malam (24/10). Dari rakor tersebut, Forkopimda NTB kompak menyuarakan komitmen untuk menghentikan laju kerusakan hutan di NTB.

Pada kesempatan itu, Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah menyampaikan, bahwa permasalahan pembalakan liar yang terjadi semakin massif, sehingga dibutuhkan sinergi semua stakeholders untuk menghilangkan pembalakan hutan di NTB. Karena sudah banyak hutan yang hilang dan sumber air menjadi berkurang. ‘’Kami juga melihat banyak dari masyarakat membuka lahan dengan membakar hutan dan ini sangat disayangkan, ketika kami menggunakan heli melihat hutan yang banyak dibakar,’’ kata Gubernur.

Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi NTB, Madani Mukarom mengatakan bahwa kondisi hutan di NTB adalah 53% dari luas NTB karena sudah banyak kawasan hutan yang rusak akibat pembalakan dan kebakaran hutan yang mencapai 360.000 hektare sampai Oktober 2020. ‘’Kerusakan hutan terdiri dari illegal logging, peladangan hutan, penggarapan hutan adat, pembuatan pemukiman dan lain-lain,’’ katanya.

Sedangkan Danrem 162/WB, Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan, perlu dilaksanakan apel gelar Muspida tentang saling menjaga hutan serta perlunya dilakukan pemetaan terhadap kawasan hutan yang digelar dengan peta topografi tentang kawasan yang boleh dan tidak boleh dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menanam jagung, serta penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggarnya. ‘’Kita proses oknum-oknum yang ikut serta dalam pembalakan liar dan kita juga harus mempedomani peta-peta yang boleh ditanam jagung dan mana yang tidak boleh ditanam jagung,’’ kata Danrem.

Demikian juga dengan Wakapolda NTB, Brigjen Pol Asby Mahyuza; Kepala Kejati NTB, Nanang Sigit Yulianto; dan peserta rapat lainnya menyampaikan, perlu segera mengambil langkah-langkah untuk mencegah kerusakan hutan yang berkelanjutan di NTB, serta membentuk Tim Terpadu yang terkoordinasi melibatkan seluruh stakeholders agar dalam pelaksanaan tugas di lapangan dapat berjalan baik dan lancar.

Dari pembahasan dalam rakor tersebut diperoleh beberapa kesimpulan penting yang disampaikan oleh Gubernur NTB. Pertama, melarang kayu keluar dari Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok untuk pengiriman kayu, terutama illegal logging. Kedua, menugaskan Dinas LHK untuk membuat peta wilayah mana yang boleh dan tidak boleh ditanami jagung untuk menghindari penjarahan hutan yang berkelanjutan. Ketiga, Tim Gugus Tugas Kehutanan dan Illegal Logging diperkuat dengan melibatkan masyarakat, tokoh agama, organisasi pemuda dan lainnya. Keempat, segera meminta masukan yang sistemik dan komprehensif dari para ahli dan aktivis lingkungan agar NTB dihijaukan kembali, sehingga hutan kembali asri dan lestari.

Hadir juga mengikuti rakor tersebut Dir Intel Polda NTB, Kombes Pol Rahayu Irianto; Danlanud ZAM, Kolonel Pnb Andry Gandhi; Sekda NTB,HL Gita Aryadi; Kasiintel Kasrem 162/WB, Kolonel Inf Setiya Asmara; Kasi Gakkum Dinas LHK NTB, Hastan Wirya.(Sid)

Kirim Komentar

Leave a Reply