Jokowi: APBN 2021 Fokus pada 4 Hal Penting

142
Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah didampingi Sekda NTB, HL Gita Ariadi saat mengikuti penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada delapan kementerian serta dana Transfer Daerah dan Dana Desa oleh Presiden Jokowi secara virtual.
Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah didampingi Sekda NTB, HL Gita Ariadi saat mengikuti penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada delapan kementerian serta dana Transfer Daerah dan Dana Desa oleh Presiden Jokowi secara virtual.

Oleh: Abdul Rasyid Z. |

MATARAM, LOMBOKTODAY.CO.ID – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 direncanakan akan dialokasikan pada empat hal penting, yakni penanganan Covid-19 dengan program vaksinasi, perlindungan sosial bagi kelompok rentan, UMKM dan dunia usaha serta reformasi struktural dalam penggunaan anggaran.

‘’Setiap rupiah harus dibelanjakan untuk kepentingan rakyat. Kehati-hatian dan akuntabilitas serta transparansi juga fleksibilitas dalam penggunaan penting,’’ kata Presiden, Joko Widodo, di Istana Negara, saat menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada delapan kementerian serta dana Transfer Daerah dan Dana Desa.

Kegiatan yang dilaksanakan secara virtual ini, diikuti Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, HL Gita Ariadi, di Ruang Kerja Gubernur NTB, Rabu (25/11).

APBN 2021 sebesar Rp2.750 triliun tumbuh 0,4 persen dari tahun 2020. Meski demikian, sebut Presiden Jokowi, kondisi ekonomi dan kesehatan secara global masih diliputi ketidakpastian karena pandemi. Untuk melakukan pemulihan ekonomi, belanja pemerintah masih diandalkan sebagai daya ungkit dan berdampak besar. Oleh karena itu, Presiden Jokowi meminta para gubernur dan kementerian lembaga segera melakukan lelang pada Desember untuk kuartal satu, Januari tahun depan. Terkait vaksinasi pada tahun depan, Presiden Jokowi berharap dapat menumbuhkan keamanan dan geliat ekonomi masyarakat begitupula dengan bansos dan jaring pengaman sosial harus segera dicairkan awal Januari 2021. ‘’Distribusi dan vaksinasi juga membutuhkan infrastruktur agar pemulihan ekonomi dan kesehatan berjalan lebih cepat,’’ ujarnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani memaparkan, proses penyusunan UU APBN 2021 dilakukan tepat waktu dengan proses legislasi yang baik dan transparan dan diproyeksikan ekonomi tumbuh lima persen. ‘’APBN 2021 sebesar Rp2.750 triliun. Proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun depan sangat bergantung pada kemampuan mengendalikan pandemi,’’ kata Menkeu, Sri Mulyani.

Sri Mulyani merinci, Rp169,7 triliun untuk sektor kesehatan difokuskan untuk vaksin dan vaksinasi. Rp550 triliun untuk pendidikan dan Rp408,8 triliun untuk jaring pengaman sosial. Di bidang ekonomi, APBN fokus untuk prioritas pengembangan kawasan industri, food estate, padat karya, pariwisata, pertanian dan pertahanan dan keamanan dengan anggaran berbasis hasil. Sedangkan Transfer Daerah dan Dana Desa sebesar Rp795,5 triliun berbasis kualitas dan kontrol. ‘’Belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp1.032 triliun. Pada triwulan III 2020 terbukti tumbuh 9,8 persen karena akselerasi belanja pemerintah,’’ kata Sri Mulyani.(Sid)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here