Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak Jadi Atensi Pemprov NTB

53
Wagub NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah saat membuka agenda pertemuan kelompok kerja Pengarusutamaan Gender Provinsi NTB, di Aula Kantor DP3AP2KB Provinsi NTB, Selasa (1/12).
Wagub NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah saat membuka agenda pertemuan kelompok kerja Pengarusutamaan Gender Provinsi NTB, di Aula Kantor DP3AP2KB Provinsi NTB, Selasa (1/12).

Oleh: Abdul Rasyid Z. |

MATARAM, LOMBOKTODAY.CO.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB berkomitmen mewujudkan perencanaan penganggaran yang responsif gender. Namun, program Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perlindungan Anak tidak hanya menjadi atensi Pemprov NTB, akan tetapi harus diperhatikan juga oleh semua pihak.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah saat membuka agenda pertemuan kelompok kerja Pengarusutamaan Gender Provinsi NTB, di Aula Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB, Selasa (1/12).

Dalam upaya peningkatan kualitas dan peran perempuan, keluarga menjadi hal yang utama. Maka dari itu, tugas besar ini tidak dapat diselesaikan oleh DP3AP2KB saja, akan tetapi diperlukannya kerjasama yang kuat dari seluruh pihak. ‘’Apalagi kalau kita berbicara anggaran dan seterusnya, itu memang harus ada perhatian dari seluruh pihak,’’ kata Wagub.

Lebih jauh, dalam program pengarusutamakan gender, Wagub menilai perempuan memiliki tugas dan tanggung jawab dalam memperhatikan perlindungan anak. Sehingga kepercayaan diri yang tinggi sangat penting dimiliki oleh seorang perempuan. ‘’Bagaimana kita memiliki kepercayaan diri yang tinggi, bahwa kita mampu, kita bisa, jangan ada dalam mindset kita itu, selalu merasa berbeda dengan laki-laki, kita tidak berbeda. Jenis kelamin kita memang berbeda, tetapi kita tidak berbeda dari segi produktivitas, kita tidak berbeda dari sisi apa yang kita bias lakukan yang terbaik, untuk umat bangsa dan agama,’’ ujarnya.

Stakeholder-stakholder terkait, lanjut Wagub, dapat melakukan berbagai upaya, salah satunya, melakukan penyuluhan di sekolah-sekolah serta penyuluhan melalui Posyandu. Peran Pemerintah Kabupaten/Kota juga sangat penting dalam permasalahan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak ini. Sehingga, membangun satu pemikiran yang sama dalam menyelesaikan permasalahan ini sangat perlu. ‘’Sehingga nantinya menjadi satu sistem yang berjalan, membuat masyarakat sadar akan hak-haknya, perempuan-perempuan yang sadar akan hak dan kewajibannya, untuk kemudian makin kuat, bukan untuk mengatasi laki-laki, akan tetapi makin kuat untuk berkolaborasi bersama laki-laki, sehingga menjadi kekuatan yang luar biasa dalam membangun keluarga yang harmonis,’’ katanya.

Sementara itu, Kepala DP3AP2KB Provinsi NTB, Hj Husnanidiaty Nurdin menerangkan bahwa pihaknya berkomitmen dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui strategi PUG. Tidak hanya itu, ke depan pihaknya juga bertekat mendapatkan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) di tahun 2022. ‘’Kami ingin mewujudkan di 2022 kita bisa mendapatkan kembali APE, jadi mohon arahan ibu,’’ katanya.(Sid)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here