Bapemperda DPRD NTB Tanggapi Pandangan Fraksi-Fraksi Terkait 6 Buah Raperda Prakarsa

55
Suasana Rapat Paripurna Ketiga DPRD Provinsi NTB Masa Persidangan III Tahun 2020, yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Provinsi NTB, Kamis (3/12).
Suasana Rapat Paripurna Ketiga DPRD Provinsi NTB Masa Persidangan III Tahun 2020, yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Provinsi NTB, Kamis (3/12).

Oleh: Abdul Rasyid Z. |

MATARAM, LOMBOKTODAY.CO.ID – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi NTB, H Makmun memberikan tanggapan terhadap pandangan umum 9 Fraksi DPRD Provinsi NTB terkait 6 buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Usul Prakarsa DPRD Provinsi NTB.

Tanggapan Ketua Bapemperda DPRD Provinsi NTB, H Makmun tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Ketiga DPRD Provinsi NTB Masa Persidangan III Tahun 2020, yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Provinsi NTB, Kamis (3/12).

Adapun keenam buah Raperda Usul Prakarsa DPRD Provinsi NTB tersebut di antaranya; Pertama, Raperda tentang Pendidikan Pesantren dan Madrasah. Kedua, Raperda tentang Penggunaan Jalan untuk Kegiatan Kemasyarakatan. Ketiga, Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi NTB No.4 tahun 2006 tentang Usaha Budidaya dan Kemitraan Perkebunan Tembakau Virginia di NTB. Kemudian keempat, Raperda tentang Pengakuan, Penghargaan dan Perlindungan terhadap Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Adat. Kelima, Raperda tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Dan keenam, Raperda tentang Penyelenggaraan Desa Wisata.

Dalam pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi NTB, sempat dipertanyakan terkait proses dan mekanisme yang telah dilalui Bapemperda. Sebut saja seperti adanya kajian akademik dan sosialisasi Raperda tersebut. ‘’Semua proses itu sudah kita lalui. Kajian akademiknya sudah ada sebagai landasan ilmiah dan persyaratan hukum sebuah regulasi,’’ kata Ketua Bapemperda DPRD Provinsi NTB, H Makmun.

Khusus terhadap Raperda tentang Pendidikan Pesantren dan Madrasah, Fraksi Partai Nasdem santer menyoroti sedikitnya 4 hal. Yakni, masalah sumber dana penyelenggaraan pendidikan yang terbatas, tenaga pendidik dan kependidikan yang masih bermasalah dari sisi kompetensi. Berikutnya yakni masalah sarana dan prasarana yang masih belum memadai. Ini karena sebagian besar merupakan hasil swadaya dari masyarakat serta tidak optimalnya kurikulum yang dikembangkan.

Kemudian mengenai Raperda tentang Penyelenggaraan Desa Wisata, fraksi yang mengusung semangat restorasi ini mepertanyakan tentang pengelola desa wisata. Pertanyaan itu dispesifikasikan terkait model pengelolaan yang akan dilakukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Begitu juga dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Model pengelolaan oleh perusahaan desa ini disebutnya belum memiliki aturan yang tegas.

Selain itu, Fraksi Partai Nasdem juga mempertanyakan tentang koordinasi terhadap pihak lain. Pertanyaan ini dilontarkan terkait dengan adanya irisan area dengan lokasi desa wisata. Sebut saja seperti Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) dan Taman Nasional Gunung Tambora (TNGT). Begitu juga dengan kehutanan, agar tidak terjadi konflik.

Rapat Paripurna Ketiga DPRD Provinsi NTB Masa Persidangan III Tahun 2020 tersebut dipimpin Ketua DPRD Provinsi NTB, Hj Baiq Isvie Rupaeda didampingi Wakil Ketua DPRD NTB, H Abdul Hadi dan Wakil Ketua DPRD NTB, H Mori Hanafi serta dihadiri oleh Anggota DPRD NTB; Sekda NTB, HL Gita Ariadi; Forkopimda Provinsi NTB; dan Kepala Perangkat Daerah Provinsi NTB, serta tamu undangan lainnya.(Sid)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here