DPRD NTB Kaji 7 Raperda, Salah Satunya Prakarsa Gubernur

62
Wagub NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah saat membacakan penjelasan terhadap Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi NTB Tahun 2020-2040, dalam Rapat Paripurna DPRD NTB, Jumat (4/12).
Wagub NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah saat membacakan penjelasan terhadap Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi NTB Tahun 2020-2040, dalam Rapat Paripurna DPRD NTB, Jumat (4/12).

Oleh: Abdul Rasyid Z. |

MATARAM, LOMBOKTODAY.CO.ID – Seluruh Fraksi di DPRD Provinsi NTB pada umumnya menyetujui pembahasan lebih lanjut terhadap 6 (enam) buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Usul Prakarsa DPRD Provinsi NTB. Hanya Fraksi Bintang Perjuangan Nurani Rakyat (F-BPNR) saja yang menyarankan agar Raperda tentang pengakuan, penghargaan dan perlindungan terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat adat, dipertimbangkan untuk dibahas ketingkat selanjutnya. Karena menurut pandangan F-BPNR, permasalahan dalam pengakuan, penghargaan dan perlindungan terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat adat sangat kompleks, sehingga F-BPNR sangat mewanti-wanti agar Bapemperda betul-betul mencermati materi yang dimuat di dalam Raperda tersebut.

Pandangan umum fraksi-fraksi tersebut telah diserahkan kepada pimpinan DPRD NTB dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB yang diadakan di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Provinsi NTB, pada Rabu (2/12).

Atas pandangan umum fraksi-fraksi tersebut, pengusulpun memberikan jawabannya. Melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi NTB, pengusul menyampaikan tanggapan-tanggapan dan menjelaskan tentang urgensi keenam Raperda tersebut di hadapan Pimpinan dan Anggota DPRD NTB dalam Rapat Paripurna pada Kamis siang (3/12).

Dalam rapat paripurna itu, Ketua DPRD Provinsi NTB, Hj Baiq Isvie Rupaeda sebagai pimpinan rapat, menyimpulkan bahwa DPRD Provinsi NTB sepakat untuk meneruskan keenam Raperda tersebut untuk dibahas ke tingkat selanjutnya. Inipun setelah mendengarkan penjelasan Bapemperda dan persetujuan seluruh Anggota DPRD NTB yang hadir dalam rapat paripurna.

Tahapan berikutnya, Bapemperda secara resmi memberikan penjelasan keenam Raperda tersebut dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB pada Jumat (4/12). Penjelasan Bapemperda yang disampaikan oleh H Haerul Warisin ini menandakan keenam Raperda tersebut akan memasuki tahapan pembahasan dan pengkajian, hingga pada akhirnya mendapatkan persetujuan DPRD Provinsi NTB untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi NTB.

Dalam rapat paripurna ini, Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah juga mengusulkan satu buah Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi NTB tahun 2020-2040. Dijelaskan oleh Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah yang hadir dalam rapat paripurna tersebut, Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi NTB tahun 2020-2040 ini merupakan tuntutan kebutuhan akan dinamika pembangunan daerah di Provinsi NTB.

Wagub mengatakan bahwa secara umum alasan yang mendasari diajukannya Raperda itu adalah karena industrialisasi berpotensi besar dalam memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan, menciptakan iklim bisnis yang positif, membangun citra dan identitas daerah, mengembangkan ekonomi berbasis pada sumber daya yang terbarukan, menciptakan inovasi dan kreatifitas yang merupakan keunggulan komoditi suatu daerah, dan memberikan dampak sosial yang positif.

Wagub memaparkan, bahwa industrialisasi juga berpotensi besar dalam mengembangkan ekonomi berbasis kepada sumber daya yang terbarukan, menciptakan inovasi dan kreativitas yang merupakan keunggulan kompetitif suatu daerah dan memberikan dampak sosial yang positif. Peran pemerintah dalam mendorong kemajuan sektor industri ke depan, dilakukan secara terencana serta disusun secara sistematis dalam suatu dokumen perencanaan yang menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan industri dan pengembangan wilayah.

Provinsi NTB telah memiliki peta panduan pengembangan industri unggulan Provinsi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian RI tentang peta panduan (road map) pengembangan industri unggulan. ‘’Panduan tersebut dapat diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan industri Provinsi NTB,’’ kata Wagub.

Kemudian lanjut Wagub, bahwa RTRW Provinsi NTB dalam pengembangan industri adalah dibentuknya kawasan agroindustri dan pengembangan industri kecil dan menengah di kawasan yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi NTB. Provinsi NTB memiliki potensi industri yang cukup besar. Hal ini terlihat dari perkembangan kegiatan industri dan perdagangan dari tahun ke tahun yang semakin meningkat. Ditambah lagi minat investor yang tinggi dengan memperhatikan potensi yang ada. ‘’Sehingga perlu dilakukan perencanaan pembangunan industri yang komprehensif dan fokus, agar arah pembangunan industri dapat berjalan efektif, efisien dan mampu mencapai sasaran dan tujuannya,’’ ujarnya.

Diakuinya, bahwa dasar hukum penyusunan perencanaan pembangunan industri, merupakan amanat UU No.3 tahun 2014 tentang perindustrian. Sehingga kebijakan tentang pembangunan industri disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan terkini di NTB. ‘’Harapan kami proses pembahasan Raperda ini dapat berjalan lancar kedepannya dan berguna bagi pembangunan di NTB,’’ ucapnya.

Terhadap satu buah Raperda Prakarsa Gubernur NTB tersebut, Bapemperda DPRD NTB pun memberikan saran dan pendapatnya yang juga disampaikan pada rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi NTB, Hj Baiq Isvie Rupaeda didampingi Wakil Ketua DPRD NTB, H Muzihir dan Wakil Ketua DPRD NTB, H Abdul Hadi. Dan kali ini yang bertindak sebagai juru bicara Bapemperda adalah Ketua Bapemperda sendiri, yakni H Makmun. ‘’Dalam pembangunan ekonomi, industri merupakan leading sektor yang akan mendorong sektor-sektor lainnya untuk berkembang. Pembangunan industri diperlukan untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi daerah, terutama yang berbasis sumber daya lokal dan bersifat intensif tenaga kerja,’’ kata H Makmun.

Makmun menjelaskan bahwa dalam proses pembangunan itu akan terjadi perubahan struktur ekonomi. Dari ekonomi tradisional yang didominasi oleh sektor pertanian menuju sektor ekonomi modern yang didominasi oleh sektor industri sebagai penggerak dalam pembangunan. Makmun juga mengatakan bahwa berkembangnya sektor industri juga diharapkan meningkatkan penyerapan tenaga kerja, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Undang-Undang No.3 tahun 2014 tentang perindustrian berimplikasi adanya kewajiban pemerintah untuk mempunyai rencana induk pembangunan industri nasional. Sedangkan untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB mempunyai kewajiban membuat dokumen rencana pembangunan industri provinsi dan rencana pembangunan industri kabupaten/kota untuk Pemerintah Kabupaten/Kota.

Politisi yang juga menjabat Anggota Komisi I itu juga menegaskan bahwa untuk mendukung Indonesia menjadi negara industri tangguh pada tahun 2025, setiap provinsi perlu mempunyai industri unggulan atau prioritas. Oleh karena itu, terhadap Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi NTB tahun 2020-2040 itu, Bapemperda berpendapat bahwa Raperda tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dibahas ke tahap selanjutnya.(Sid)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here