Wagub Minta Terapkan Prokes Covid-19 pada Pilkada 9 Desember di 7 Kabupaten/Kota se-NTB

51
Wagub NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah.
Wagub NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah.

Oleh: ABDUL RASYID ZAENAL |

MATARAM, LOMBOKTODAY.CO.ID – Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah memimpin rapat koordinasi (Rakor) dalam rangka evaluasi penanganan Covid-19, terutama dalam menghadapi Pilkada serentak di 7 kabupaten/kota di Provinsi NTB. Kegiatan Rakor tersebut berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Senin (7/12).

Wagub dalam kesempatan tersebut menyampaikan sejumlah catatan yang harus diperhatikan oleh semua unsur pelaksana Pilkada tanggal 9 Desember 2020. Penyelenggaraan Pilkada harus ‘’steril’’ dari petugas TPS yang terdampak Covid-19. ‘’NTB siap untuk Pilkada 9 Desember 2020 dengan berbagai catatan-catatan penting yang harus kita kawal bersama, di mana Pilkada wajib dan harus dilakukan dengan protokol kesehatan Covid-19, dan tentunya seluruh petugas diyakinkan tidak ada yang positif Covid-19,’’ kata Wagub.

Menurut Wagub, semua sudah harus terkoordinasikan dengan baik. Pelaksanaan Pilkada akan berjalan dengan baik jika seluruh masyarakat yang terlibat menyadari kewajibannya untuk menjaga protokol kesehatan. Yang tak kalah pentingnya yaitu semua pihak harus mengingat bahwa di setiap kompetisi akan ada yang menang dan yang kalah. ‘’Siapapun yang menang dan yang kalah, seluruh peserta siap menang dan siap kalah. Semoga Pilkada 9 Desember 2020 ini bisa berjalan dengan aman, tertib, dan terkendali,’’ ujarnya.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi NTB per tanggal 6 Desember 2020, sebanyak 4.892 orang telah terkonfirmasi positif Covid-19, dengan rincian 426 orang masih dalam tahap isolasi/perawatan, dan 4.205 orang telah sembuh. Hal ini menunjukkan bahwa protokol kesehatan Covid-19 harus benar-benar diterapkan oleh petugas TPS, sehingga apabila adanya pemeriksaan yang mengharuskan petugas untuk rapid test atau swab, maka harus dilaksanakan. ‘’Kita berharap akan ada kerjasama dari KPPS yang harus dirapid test untuk memastikan tidak ada yang reaktif,’’ kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, dr Nurhandini Eka Dewi.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu Provinsi NTB, Muhammad Khuwailid menegaskan bahwa seluruh petugas Pilkada dilakukan rapid test sebelum hari pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020. ‘’Kami dipenyelenggara tetap menekankan semua pihak untuk menaati protokol kesehatan selama proses Pilkada ini,’’ katanya.

Khuwailid menyampaikan bahwa logistik Pemilu sudah siap untuk didistribusikan. Hanya saja beberapa catatan terkait pemilih yang belum melakukan perekaman. ‘’Data di Bawaslu sebanyak 46 ribuan pemilih di kabupaten/kota belum melakukan perekaman dan yang paling besar ada di Kabupaten Bima,’’ ujarnya.

Khuwailid juga memaparkan banyaknya petugas KPPS yang reaktif. Pada tanggal 26-29 November 2020, telah dilakukan rapid test dari 6.085 pengawas TPS, dan terdapat 477 orang yang reaktif. ‘’Lombok Tengah dari 106 yang reaktif sudah non reaktif semua, dan Kota Mataram ada 119 sudah non reaktif semua, untuk kabupaten yang lain masih belum keluar, jika hasilnya yang belum keluar masih reaktif, maka kami akan memutuskan untuk diganti,’’ ungkapnya.

Sementara itu, Komandan Korem (Danrem) 162/WB, Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani menyebutkan bahwa TNI dan Polri akan bersinergi memantau perkembangan situasi dan kondisi terkait Pilkada di masa Covid-19. Pihaknya akan berkerjasama dengan seluruh Dandim dan Kapolres untuk memberikan imbauan kepada masyarakat setempat agar pelaksanaan Pilkada di masa Pandemi Covid-19 ini bisa berjalan kondusif, sukses, aman dan terkendali.(Sid)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here