FPT Laporkan Dugaan Gratifikasi Saham Indotan ke KPK

322
Berkas laporan FPT yang telah diterima pihak KPK.
Berkas laporan FPT yang telah diterima oleh pihak KPK.

Oleh: Abdul Rasyid Z. |

SUMBAWA BARAT, LOMBOKTDAY.CO.ID – Front Pemuda Taliwang (FPT) resmi melaporkan dugaan gratifikasi dan penghilangan aset Pemerintah Daerah Sumbawa Barat berupa 10 persen saham dari PT Indotan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). PT Indotan adalah perusahaan pemegang Izin Usaha Produksi (IUP) pertambangan emas sesuai IUP yang diterbitkan Bupati Sumbawa Barat tahun 2014, setelah sebelumnya memperoleh izin penyelidikan umum pada tahun 2007 silam.

‘’Mendapat petunjuk dari koordinator KPK Wilayah III Nusa Tenggara, kami laporkan dugaan korupsi dan gratifikasi hilangnya aset tersebut. Nilai saham yang diduga dikorupsi dan dihilangkan senila Rp28 miliar dan tidak tercatat di aset daerah,’’ kata Presiden FPT, Sahril Amin, dalam siaran persnya, Jumat (11/12).

Laporan tersebut, kata Sahril, telah resmi dilayangkan pada Senin (7/12) sekitar pukul 10.12 WIB, langsung di Gedung Komisi Anti Rasuah itu. Sahril menegaskan ormas yang ia pimpin melihat upaya korupsi dan memperkaya diri sendiri pejabat Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat. Karena secara tidak transparan menutup-nutupi proses take over atau pengambil alihan seluruh saham PT Indotan ke PT Sumbawa Barat Mining (PT SBM), termasuk 10 persen saham hak milik Pemda Sumbawa Barat. Mekanisme pengambil alihan saham 10 persen golden share dari PT Indotan dilakukan melanggar Undang-Undang tentang mekanisme pelepasan aset daerah.

Di mana, dilakukan tanpa dokumen yang sah serta perhitungan aset oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan persetujuan DPRD. ‘’Bagaimanapun secara hukum pemberian golden share 10 persen dari PT Indotan ke Pemkab Sumbawa Barat secara resmi dan tercatat dalam akta. Namun aset itu hilang. Tiba-tiba ada kajian dengan mekanisme hukum yang lemah hanya dilakukan Wakil Bupati dan tim internal pemerintah, yang memutuskan menolak atau menyerahkan kembali saham tersebut ke PT Indotan persis sesaat perusahaan tersebut di Take Over ke PT SBM,’’ ujarnya.

PT SBM saat ini, kata Sahril, hanya mengantongi izin AMDAL yang dikeluarkan oleh PT Indotan, sementara operasi produksi perusahaan tersebut kini menyasar olat Gunung Smoan. Di mana, gunung itu tidak masuk dalam sasaran izin IUP seluas 24.000 hektare lebih sebagaimana yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi NTB.

Sebagaimana diketahui, PT SBM adalah perusahaan yang saham mayoritas milik PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMMAN) yang berkedudukan di batu hijau, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat. Ini diketahui setelah Presiden Direktur AMMAN, Rahkmad Makasau menduduki jabatan sebagai Presiden Komisaris di PT SBM.

Sebelumnya, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Wilayah III KPK, Dwi Aprilia Linda Astuti meminta kepada jajaran Pemprov NTB utamanya Dinas ESDM, Muhammad Aidy untuk melaporkan seluruh IUP perusahaan tambang yang bermasalah berdasarkan audit Inspektorat serta temuan-temuan lainnya. KPK, kata Dwi, akan meneliti dan ikut menyelidiki potensi korupsi dan suap atas penerbitan IUP dan lain-lain.

PT SBM mengantongi IUP-Operasi Produksi (OP) pada 26 Agustus 2019. Atau setahun setelah Wakil Bupati Sumbawa Barat, Fud Saifuddin menerbitkan tentang kajian saham Pemda KSB kepada Indotan, tertanggal 8 Agustus 2018. Kajian itu intinya merekomendasikan penyerahan kembali 10 persen saham Pemda senilai USD 100.000 ke PT Indotan dan mengalihkan nilai saham tersebut kepada bantuan sosial untuk 1.856 warga miskin dalam bentuk CSR.(Sid)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here