Evaluasi dan Pelaporan Pilkada Penting sebagai Rujukan di Masa Depan

105
Sekda NTB, HL Gita Ariadi saat membuka Rakor Tim Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah Pasca Pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020, di Fave Hotel Mataram, Senin (21/12/2020).
Sekda NTB, HL Gita Ariadi saat membuka Rakor Tim Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah Pasca Pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020, di Fave Hotel Mataram, Senin (21/12/2020).

Oleh: Abdul Rasyid Z. |

MATARAM, LOMBOKTODAY.CO.ID – Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, HL Gita Ariadi berharap agar evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak se-NTB dapat dikerjakan sebaik-baiknya. Sehingga tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) di masa yang akan datang, akan lebih baik lagi.

‘’Evaluasi dan pelaporan seluruh tahapan Pilkada penting dilakukan, sebagai rujukan untuk penyelenggaran pemilihan tahun berikutnya,’’ kata Sekda NTB, HL Gita Ariadi saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah Pasca Pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020, di Fave Hotel Mataram, Senin (21/12/2020).

Gita Ariadi mengingatkan agar evaluasi dan pelaporan tersebut, disimpan dan disusun secara sistematis sebagai dokumen. Mengingat Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB akan diundang untuk mengikuti Rakor Evaluasi dan Pelaporan tingkat Nasional. Gita Ariadi mengakui, pelaksanaan tahapan Pilkada serentak di 7 Kabupaten/Kota se-NTB berjalan aman dan lancar. Sejak tahapan awal hingga sekarang, masih relatif kondusif. ‘’Pada saat pencoblosan tanggal 9 Desember 2020 yang lalu, kita sempat cemas, namun ternyata Pilkada berjalan sesuai keinginan kita bersama,’’ ujarnya.

Mengusung tema ‘’Sukses Pilkada Serentak Kerja Kita Bersama’’ menurut Gita Ariadi, keberhasilan penyelenggaraan Pilkada serentak di NTB, tidak terlepas dari sinergi dan harmonisasi Pemerintah, aparat keamanan, masyarakat dan tentunya KPU dan Bawaslu sebagai leading sektor penyelenggara Pemilu. Gita Ariadi juga mengingatkan, yang lebih penting adalah tahapan pelaksanaan Pilkada ini sudah berjalan sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada. ‘’Ikuti aturan ataupun juklas dan juknisnya, UU dan PKPU, sehingga Pemilu berjalan sesuai relnya,’’ ucapnya.

Selain itu, Gita Ariadi mengajak semua unsur dan masyarakat untuk tetap menerapkan protokol Covid-19. Karena pada tanggal 17 Januari 2021, Kepala Daerah, Bupati dan Walikota terpilih akan dilantik. ‘’Jangan sampai pada saat pelantikan nanti akan banyak massa pendukung yang berkerumun, maka harus diperketat protokol kesehatan menjaga penyebaran Covid-19, pada saat proses pelantikan nanti, mencegah lebih baik dari mengobati,’’ ungkapnya.

Karena itu, jangan sampai tahapan akhir Pilkada serentak ini tercederai oleh pelanggaran protokol Covid-19. ‘’Mari kita jaga bersama penyelenggaraan Pilkada serentak di 7 Kabupaten/Kota se-NTB yang telah berjalan lancar dan aman ini,’’ katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Poldagri, Muhari Isnaeni yang mewakili Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) Provinsi NTB dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan upaya pemantauan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 di 7 (tujuh) kabupaten/kota di NTB di masa Pandemi Covid-19. Selain itu, kegiatan ini juga merupakan upaya mengupdate data dan informasi permasalahan-permasalahan Pilkada serentak tahun 2020 pra, saat dan pasca Pilkada. ‘’Ini merupakan upaya pemerintah mendukung menyukseskan pelaksanaan Pilkada dan menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif,’’ katanya.

Sehingga terciptanya kondusifitas daerah pada pra, saat dan pasca pelaksanaan Pilkada serentak di masa Pandemi Covid-19. Termasuk menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan-permasalahan dalam tahapan Pilkada. ‘’Kita harus berusaha tetap tegas menjaga dan menerapkan protocol Covid-19 hingga akhir  tahapan penyelenggaraan Pilkada dan seterusnya,’’ ujarnya.

Kegiatan ini juga diikuti oleh Kepala Satpol PP Provinsi NTB, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, perwakilan Kepala Badan Intelijen Daerah, perwakilan Polda NTB dan Tim Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di daerah yang terdiri dari beberapa OPD lingkup Pemrov NTB.(Sid)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here