Minimalisir PMI Ilegal, Pemprov dan Pemkab se-NTB Teken MoU

149
Suasana penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang Pelayanan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB, di Ruang Rapat Utama (RRU) Kantor Gubernur NTB, Rabu (30/12).

Oleh: Abdul Rasyid Z. |

MATARAM, LOMBOKTODAY.CO.ID – Beragam masalah yang menghampiri Pekerja Migran Indonesia (PMI) membuat Provinsi NTB terus berikhtiar menekan angka PMI yang tidak resmi (ilegal). Salah satunya adalah dengan membangun dan memperkuat kerjasama dan koordinasi dengan seluruh kabupaten/kota se-NTB melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang Pelayanan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB, di Ruang Rapat Utama (RRU) Kantor Gubernur NTB, Rabu (30/12).

Wagub NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah setelah penandatanganan MoU tersebut menyatakan, penandatanganan MoU ini sebagai bukti bersama bahwa Pemprov NTB dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB benar-benar memiliki perhatian terhadap nasib pekerja migran. Wagub yakin, baik Pemprov NTB maupun Pemerintah Kabupaten/Kota tidak menginginkan terjadinya hal-hal miris bahkan mengenaskan yang menimpa para pekerja migran asal NTB.

‘’Jangan sampai hal-hal miris yang pernah terjadi terulang kembali dan kita tak bisa berbuat lebih banyak lagi untuk membantu pekerja migran kita, karena memang tidak tercatat saat keberangkatannya sebagai pekerja migran ke luar negeri,’’ kata Wagub.

Wagub juga mengakui tidak mengetahui persis jumlah total pekerja migran asal NTB, khususnya yang non prosedural itu. Alasannya, karena tidak tercatat dan tidak terdata secara baik, terutama asal desa keberangkatan para pekerja migran tersebut.

Karena itu, hal ini menjadi catatan Wagub agar ke depannya menjadi perhatian bersama, utamanya melakukan pendataan yang lebih selektif terhadap para pekerja migran NTB yang ke luar negeri. Karena sebagaimana diketahui, Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah tercagat sebagai daerah asal pekerja migran terbanyak dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di NTB.

Selain itu, Wagub juga berharap agar Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB bisa secara terus-menerus melakukan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya menjadi pekerja migran melalui prosedur yang sudah ditetapkan pemerintah. Pemerintah Kabupaten/Kota juga diharapkan bisa membuat atau mengatur regulasi terkait pekerja migran ini dan bisa bersinergi kuat hingga berbasis desa.

Data pekerja migran berbasis desa dimaksud sangatlah strategis, artinya untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan terburuk bagi pekerja migran yang ada di luar negeri. Selain itu, desa juga lebih tahu percis data keluar masuk masyarakatnya baik yang ke luar negeri maupun kembali dari luar negeri. ‘’Kita inginkan kedepan agar seluruh masyarakat desa yang menjadi pekerja migran ataupun kembali ke desa asalnya agar terdata dengan baik di desanya sendiri,’’ ujarnya.

Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, T Wismaningsih Drajadiah melaporkan, maksud dan tujuan MoU ini adalah sebagai landasan semua pihak, Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-NTB dalam upaya perlindungan PMI yang berasal dari seluruh Kabupaten/Kota se-NTB, baik sebelum penempatan, selama penempatan, sesudah penempatan hingga sampai balik ke daerah asal naker itu sendiri.

‘’MoU ini diharapkan kerjasama atau sinergi yang semakin terbangun dengan baik dari provinsi, kabupaten/kota hingga ke tingkat desa. Hal ini penting dilakukan, karena setiap tahunnya dipulangkan 1.052 orang pekerja migran dengan berbagai masalah yang menimpanya. Karena itu, dengan MoU ini kalau kita bisa menata ataupun mendata dengan baik bisa kita menekan sekecil mungkin pemberangkatan pekerja migran secara unprosedural,’’ katanya.(Sid)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here