Pemkab Lotim Nyatakan Bertanggung Jawab Atas Dampak Vaksin Covid-19

169
Bupati Lotim, HM Sukiman Azmy (baju putih) didampingi Kadikes Lotim, dr H Hasbi Santoso (kiri) dan Kaban BPKAD Lotim, H Hasni ikuti rapat koordinasi virtual dengan Mendagri, Tito Karnavian, Selasa (5/1).

Oleh: Lalu M Kamil AB |

LOMBOK TIMUR, LOMBOKTODAY.CO.ID – Masyarakat Lombok Timur (Lotim) nampaknya harus bersiap untuk divaksin Covid-19. Tak lama lagi, obat penangkal Covid-19 itu akan segera tiba di Bumi Patuh Karya Lombok Timur yang dijadwalkan mendapat distribusi vaksin pada 10 Januari mendatang.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur, dr Hasbi Santoso usai mendampingi Bupati mengikuti Rapat Koordinasi kesiapan Vaksinasi Covid-19 dan kesiapan penegakan protokol kesehatan, menyebut coldchain untuk menjamin efektivitas vaksin telah tersedia.

Hasbi juga mengemukakan, vaksin carier juga dipastikan akan segera tersedia di semua Puskesmas, meskipun saat ini masih ada 11 Puskesmas yang masih belum tersedia. Selain fasilitas pendukung, sumber daya manusia seperti tenaga vaksinator juga telah tersedia di semua Puskesmas.

Hasbi menyebut jumlah tenaga vaksinator di masing-masing Puskesmas berbeda sesuai jangkauan layanannya. Ia juga mengungkap telah melaksanakan sosialisasi terkait vaksin Covid-19 ini, salah satunya melalui mimbar Jumat.

Sementara terkait kemungkinan adanya kejadian ikutan atau efek pasca vaksinasi, Hasbi menjelaskan seperti halnya semua imunisasi dan vaksinasi, pada vaksinasi Covid-19 berdasarkan data yang ada, umumnya hanya berupa demam ringan. Ia memastikan kalaupun terjadi dampak signifikan akan menjadi tanggungan Pemerintah.

Pada Rapat Koordinasi yang dipimpin Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian yang berlangsung secara virtual pada Selasa (5/1) tersebut Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin berharap Pemerintah Daerah memastikan seluruh fasilitas dan layanan kesehatan, termasuk klinik swasta, dan praktik dokter mandiri telah mendaftar di Aplikasi P-Care BPJS untuk pelaksanaan vaksinasi.

Data terakhir menyebut untuk Provinsi NTB jumlah fasilitas kesehatan yang sudah mendaftarkan diri di Aplikasi P-Care baru mencapai 60%. Vaksinasi pertama rencananya akan dilaksanakan Rabu (13/1) mendatang di tingkat pusat, disusul di tingkat Provinsi hari berikutnya.

Kepala BNPB, Doni Monardo meminta diaktifkannya kembali posko terpadu, dan mendorong terbentuknya posko hingga ke tingkat RT/RW, minimal hingga desa dan kelurahan. Hal ini mengingat masih terjadinya kasus baru Covid-19 yang mengalami peningkatan di sejumlah Provinsi. Terlebih tingkat kepatuhan terhadap protokol kesehatan juga secara umum masih kurang dari 60%.(Sid)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here