Gubernur Minta Kanwil Kemenkum HAM NTB Benahi Imigrasi dan Lapas

236
Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah saat menerima Kepala Kantor Wilayah Kemenkum HAM Provinsi NTB, Haris Sukamto, di ruang kerjanya, Senin (11/1).

Oleh: Abdul Rasyid Z. |

MATARAM, LOMBOKTODAY.CO.ID – Sebagai daerah wisata dan destinasi super prioritas dengan beragam perhelatan internasional, Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah meminta Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTB membenahi lagi pelayanan dan pengelolaan keimigrasian dan lembaga pemasyarakatan (Lapas). Dua lembaga ini dinilai sebagai wajah NTB saat warga internasional datang berkunjung.

‘’Kita berharap ada petugas yang well trained, terutama keramahtamahan agar tamu yang datang punya pengalaman yang baik tentang NTB,’’ kata Gubernur saat menerima Kepala Kantor Wilayah Kemenkum HAM Provinsi NTB, Haris Sukamto, di ruang kerjanya, Senin (11/1).

Hal ini penting, kata Gubernur, untuk memberikan kesan pertama pelayanan yang humanis selain penegakan hukum keimigrasian yang tegas. Begitu pula dengan pengelolaan dan pengawasan warga binaan di lembaga pemasyarakatan, Gubernur meminta agar pengawasan dan pembinaannya dilakukan dengan sebaik-baiknya. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga citra pariwisata NTB, sehingga harus benar-benar serius ditangani oleh Kanwil Kemenkum HAM sebagai leading sector. ‘’Terutama Lapas Kuripan dan Sumbawa,’’ ucapnya.

Menanggapi hal tersebut, Haris Sukamto selaku Kepala Kanwil Kemenkum HAM NTB yang dilantik pada November 2020 lalu mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan pembenahan dan penguatan internal sekaligus pula integrasi dengan mitra kerja Kanwil Kemenkum HAM NTB. ‘’Kita memang sedang berbenah di awal tahun ini untuk memaksimalkan empat divisi dan 16 satuan kerja kita agar dapat meningkatkan kinerja Kanwil Kemenkum HAM NTB,’’ kata Haris Sukamto.

Hal tersebut dilakukan dengan menempatkan empat kepala divisi baru yakni Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Dr Harniati; Kepala Divisi Administrasi, Saefur Rochim; dan Kepala Divisi Keimigrasian, I Nyoman Gede Surya Mataram, yang ikut hadir dalam silaturahim dengan Gubernur.

Sepanjang 2020, rencana kerja Kanwil Kemenkum HAM NTB telah sesuai target dari Kementerian dengan pengelolaan anggaran terbaik kedua setelah DKI Jakarta dan mendapatkan apresiasi dari MenPAN RB dan BPK RI. Dari anggaran Rp150 miliar di tahun 2020, dialokasikan sebesar Rp1,611 juta untuk penanganan Covid-19 di NTB. Tahun ini, Kanwil mendapatkan Rp173 miliar dan tambahan sebesar Rp9 miliar.

Terkait persoalan penguasaan lahan Kemenkum HAM oleh warga Dusun Lias, Desa Genggelang, sejak 2011 lalu disepakati dari total luas 50 hektare, pihaknya memberikan tiga hektare lahan kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Utara. Nantinya Pemda yang akan berkoordinasi dengan warga untuk membagikan kepada masyarakat, mengingat di sana akan dibangun Satuan Kerja (Satker) dalam waktu dekat.

Dijelaskannya, tiga hektare lahan itu akan dimanfaatkan untuk pemukiman seluas 2 hektare dan 1 hektare lainnya sebagai fasilitas umum yang penyelesaiannya telah disepakati bersama Pemkab KLU, pada Agustus 2020 lalu.(Sid)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here