Sengketa Tanah Pecatu Desa, Pemkab Lotim Siapkan Sejumlah Opsi

345
Kepala BPKAD Kabupaten Lombok Timur, M Hasni.

Oleh: Lalu M Kamil AB |

LOMBOK TIMUR, LOMBOKTODAY.CO.ID – Sejumlah desa di Kabupaten Lombok Timur masih terjebak dalam sengketa tanah pecatu antara desa induk dengan desa pemekaran. Bahkan, perebutan tanah pecatu ini sudah mencuat sejak awal desa-desa di Lombok Timur dimekarkan.

Sengketa ini sempat ‘’stelmet’’ di era Bupati Ali Bin Dachlan. Sejak naiknya kepemimpinan paket SUKMA, aksi saling mempertahankan penguasaan tanah pecatu ini kembali mengemuka. Kini, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur tengah berupaya kembali menertibkan penguasaan tanah pecatu yang menjadi aset desa turun-temurun. Namun, upaya penertiban ini tersandung oleh saling klaim antara desa induk dengan desa pemekaran.

Banyak desa induk yang mengklaim semua tanah pecatu tetap menjadi hak penuh. Demikian sebaliknya, desa pemekaran juga banyak yang mengaku berhak mendapatkan tanah pecatu. Bupati Lombok Timur, HM Sukiman Azmy memerintahkan semua Camat untuk melakukan mediasi semua desa yang masih bersengketa. Upaya ini tak berjalan mulus, masih banyak di beberapa tempat menuai jalan buntu. Tak jarang para Camat harus gagal mencapai kesepakatan.

Menyikapi hal ini, Wartawan Lomboktoday.co.id menemui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lombok Timur, M Hasni di ruang kerjanya, Senin (11/1), untuk mengkonfirmasi sikap akhir Pemkab Lombok Timur dalam penyelesaian sengketa yang ditengarai gagal mencapai kesepakatan.

Menurut Kepala BPKAD, Pemkab Lotim belum bisa mengambil sikap atau keputusan akhir karena saat ini pihak Pemkab Lombok Timur masih meminta para Camat untuk melakukan pemetaan persoalan di lapangan. ‘’Kami belum bisa mengambil keputusan akhir karena ini masih dalam pemetaan inti persoalan di desa, dan kami harus memilah menjadi beberapa klaster masalah karena motif masalahnya di desa bervariasi,’’ katanya.

Menurut Hasni, dari hasil pemetaan masalah ini, para Camat akan menyampaikan laporan ke Kabupaten. Dan di tingkat Kabupaten akan membahasnya secara bersama antara Asisten I, BPKAD dan Dinas PMD, barulah pihak Pemkab Lombok Timur akan bisa mengambil sikap atau keputusan. Namun, yang pasti lanjut pejabat yang hampir tak pernah keluar dari lingkaran BPKAD itu, pihaknya telah menyiapkan sejumlah opsi penyelesaian. Namun, dia menolak terlalu dini menyebut opsi dimaksud. ‘’Kami sudah ada beberapa opsi keputusan akhir, namun kami belum bisa membeberkan opsi tersebut karena kami belum membahasnya dengan beberapa OPD terkait,’’ ujarnya.

Terkait statemen Bupati Sukiman yang mengancam akan menahan pencairan ADD bagi desa-desa yang tidak bisa segera mencapai kata sepakat, Hasni meluruskan maksud dari pernyataan Bupati Sukiman tersebut. Menurutnya, Bupati Sukiman menyampaikan pernyataan tersebut sebagai warning tegas agar desa-desa yang masih saling klaim pecatu itu segera bermusyawarah dan tidak bertahan pada ego masing-masing. Ancaman menahan ADD itu dimaksudkan adalah menunda pencairan sampai masalahnya tuntas. ‘’Yang jelas semua ada tahapan-tahapan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur jika penyelesaian ini harus a lot,’’ ucap Hasni.(Sid)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here