Serahkan SK PPPK, Sekda Harap Bisa Genjot IPM NTB

592
Sekda NTB, HL Gita Ariadi, saat menyerahkan SK PPPK, di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Kamis (18/2).

Oleh: Abdul Rasyid Z. |

MATARAM, LOMBOKTODAY.CO.ID – Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi NTB dinilai masih harus terus digenjot. sektor pendidikan berkontribusi besar mendukung komponen IPM naik. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, HL Gita Ariadi saat menyerahkan Surat Keputusan pengangkatan 220 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi tahun 2019. Dari 220 orang tersebut, 202 orang di antaranya adalah guru dan 18 orang penyuluh pertanian. ‘’IPM kita masih belum menggembirakan. Pemerintah Provinsi NTB berharap banyak dari kekuatan baru ASN PPPK untuk bekerja optimal memberikan yang terbaik,’’ kata Sekda NTB, HL Gita Ariadi, di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Kamis (18/2).

Sebagai pendidik, para pegawai PPPK ini juga dapat berbuat banyak bagi masyarakat dalam pemberantasan buta huruf, angka putus sekolah dan komponen penilaian IPM lainnya. Selain itu, mereka juga diharapkan dapat berperan sebagai edukator dalam banyak hal terkait program-program pemerintah. Oleh karena itu, di masa Pandemi Covid-19 ini, edukasi tentang Covid-19 juga menjadi tanggung jawab mereka agar seluruh upaya pemerintah dalam penanganan pandemi mendapatkan dukungan masyarakat.

Lebih jauh, Sekda menyampaikan IPM NTB yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada Desember 2020 lalu, meski naik dari tahun 2019 sebesar 68,25 dari 68,14, namun masih berada di urutan 29 dari 34 provinsi. Hal ini, seperti dikatakan Sekda dapat menghambat pembangunan termasuk dalam hal pemahaman masyarakat tentang Pandemi Covid-19 karena tingkat pendidikan yang rendah.

Terlebih dengan akan mulai berlakunya Instruksi Gubernur tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat skala Mikro pada Sabtu, 20 Februari besok. Sembilan Instruksi Gubernur terkait penanganan Covid-9 tersebut harus dipahami dengan baik oleh masyarakat. ‘’Ini berlaku lebih tegas bagi ASN dalam menegakkan protokol kesehatan agar menjadi contoh bagi masyarakat,’’ ujarnya.

Sekda menekankan, jika penanganan Covid-19 belum juga berdampak pada turunnya angka kasus baru maupun perubahan perilaku masyarakat dalam menghadapi pandemi, maka kegiatan pembangunan terutama anggaran produktif dapat terserap hanya untuk membiayai penanganan Covid-9 serta menyisakan anggaran rutin operasional birokrasi.

Begitupula dengan syarat menyerahkan tanaman dalam bentuk Tabulapot bagi PPPK adalah upaya menyelamatkan lingkungan. Bencana yang terjadi jangan sampai menghabiskan anggaran untuk penanganan korban bencana, namun harus dapat dicegah dengan bersama-sama mendukung visi NTB Asri dan Lestari maupun NTB Sehat dan Cerdas. ‘’Pemerintah terus berupaya agar pembangunan dan kesejahteraan tetap terwujud saat menghadapi situasi sulit seperti sekarang,’’ ungkapnya.(Sid)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here