Oleh: Lalu M Kamil AB |
LOMBOK TIMUR, LOMBOKTODAY.CO.ID – Di depan rapat evaluasi dan koordinasi terkait penyaluran program sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang ditujukan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Bupati Lombok Timur (Lotim), HM Sukiman Azmy membeberkan sejumlah temuan Ombudsman atas carut marutnya penyaluran BPNT.
Rapat ini diikuti Sekda Lotim, Kadis Sosial, Pimpinan Cabang BRI Selong, dan Direktur Lembaga Transparansi Rakyat, di Ruang Rapat Bupati Lotim, pada Senin (22/2). Rapat ini menindaklanjuti investigasi Ombudsman untuk memperbaiki pelaksanaan program sembako di Kabupaten Lotim.
Bupati Lotim, HM Sukiman Azmy yang memimpin rapat tersebut menyebutkan, berdasarkan hasil investigasi Ombudsman Perwakilan NTB terkait penyaluran program sembako di Kabupaten Lotim, terdapat sejumlah catatan. Disebutkan adanya e-warung yang menentukan jenis dan jumlah bahan pangan yang dijual ke KPM. E-Warung sudah menerima paket bahan pangan dari penyuplai sesuai dengan perjanjian, dengan waktu pembelian sudah ditentukan. Hal ini menyebabkan KPM tidak bebas memilih jenis dan jumlah sesuai kebutuhan.
Kondisi ini bertentangan dengan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 tahun 2019 tentang penyaluran BPMT. Catatan berikutnya adalah kualitas dan kuantitas pangan yang buruk dan tidak sesuai jumlah. Kenaikan nilai BPNT dari Rp150.000 menjadi Rp200.000 tidak diikuti bertambahnya bahan pangan, sehingga ini bertentangan dengan prinsip 6T yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi.
Selain itu, sejumlah e -warung juga tidak memenuhi syarat dalam pedoman umum bantuan sembako. Banyak e-warung yang tidak menjual bahan pangan sebagai salah satu syarat pendirian e-warung. Pedoman umum menyebutkan bahwa e-warung menjual bahan pangan untuk KPM dan non KPM.
Walaupun e-warung tidak harus menyediakan seluruh jenis bahan pangan, namun minimal harus menyediakan jenis bahan pangan yang termasuk sumber karbohidrat, sumber protein hewani, dan satu jenis bahan pangan lainnya. Tidak kompetennya e-warung berdampak pada kualitas bahan pangan yang dijual oleh e-warung ke KPM, sebab tidak melalui proses pengecekan kualitas. E-Warung baru mengetahui saat KPM menyampaikan keluhan terhadap kualitas bahan pangan yang diterimanya. Kaitan dengan itu, Ombudsman mempertanyakan BRI selaku bank penyalur dalam menetapkan, membina, mengawasi dan melakukan evaluasi terhadap e-warung.
Catatan lainnya adalah adanya oknum Pendamping Sosial BSP Kecamatan yang melaksanakan tugas bertentangan dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran BPNT dan Pedoman Umum Program Sembako. Pendamping tidak melaksanakan tugasnya sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 tahun 2019 tentang Penyaluran BPNT dan Pedoman Umum Program Sembako, dan Pasal 38 Permensos No.20 tahun 2019 tentang tugas Pendamping Sosial Bantuan Sosial Kecamatan.
Berdasarkan catatan tersebut, Bupati memutuskan akan mengambil langkah perbaikan agar sesuai dengan Permensos dan Pedoman Umum Program Sembako dengan evaluasi keberadaan seluruh e-warung dengan membuat Tim Evaluasi e-warung dan Tim Sosialisasi. Dengan upaya tersebut, diharapkan e-warung, TKSK, dan pendamping PKH memahami tugas dan wewenangnya berpedoman pada aturan yang ada.
Menanggapi hal tersebut, Pimpinan Cabang BRI Selong menyebut akan bertanggung jawab penuh dan menindaklanjuti e-warung yang tidak sesuai dengan pedoman umum yang ada. Ia berjanji akan mengumpulkan seluruh e-warung pada minggu ini untuk evaluasi. Ia menegaskan, e-warung yang tidak memenuhi standar setelah pemberian batas waktu akan diberhentikan. Batas waktu tindak lanjut perbaikan dan pertanggung jawaban hasil evaluasi Ombudsman terhitung 30 hari. Di mana, hal itu terhitung setelah 14 hari dari hasil investigasi Ombudsman diberikan kepada Pemda.(Sid)
