Pemkab Lotim dan Balai TNGR Teken Kesepakatan, Ada Tiga Poin Paling Penting

177
Wagub NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah saat menghadiri penandatanganan nota kerja sama pengembangan destinasi wisata Otak Kokok Joben dan revitalisasi fungsi hutan Pesugulan Taman Nasional Gunung Rinjani, di lokasi wisata Otak Kokok Joben, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Selasa (23/2).

LOMBOK TIMUR, LOMBOKTODAY.CO.ID – Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah menegaskan, menjaga Kawasan Konservasi Rinjani adalah demi generasi mendatang dan keberlangsungan hidup masyarakat Lombok.

‘’Jika dilakukan dengan kecintaan dan bergotong royong, maka tak ada lagi perselisihan, karena semua demi kepentingan bersama,’’ kata Wagub NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah, saat menghadiri penandatanganan nota kerja sama pengembangan destinasi wisata Otak Kokok Joben dan revitalisasi fungsi hutan Pesugulan Taman Nasional Gunung Rinjani, di lokasi wisata Otak Kokok Joben, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Selasa (23/2).

Wagub menjelaskan, apa yang menjadi kesepakatan hari ini antara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan Balai TNGR (Taman Nasional Gunung Rinjani) terkait Hutan Pesugulan memiliki dampak besar. Tak hanya tentang pemanfaatan, namun juga konservasi sebagai upaya pemeliharaan hutan. Keputusan strategis seperti ini seperti dikatakan Wagub sangat berarti. Hal ini karena konservasi akhirnya menjadi tanggung jawab semua pihak termasuk masyarakat yang memanfaatkan hutan. ‘’Persoalan lama karena terputusnya komunikasi akhirnya dapat selesai hari ini. Saya mengapresiasi semua pihak yang bisa menghasilkan solusi bagi masyarakat maupun alam lingkungan kita,’’ ujarnya.

Adapun kesepakatan itu ditandatangani oleh Bupati Lombok Timur, HM Sukiman Azmy; Balai TNGR dan Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

Bupati Lotim, HM Sukisman Azmy mengatakan, dari lima poin kesepakatan tersebut, ada tiga poin paling penting yakni terkait akses seluas-luasnya kebutuhan air bersih bagi masyarakat Sajang dan Sembalun yang terhenti akibat rusaknya pipa saluran air akibat gempa. Kemudian lahan ‘’nganggur’’ yang belum atau tidak dimanfaatkan oleh Balai TNGR, dapat diberdayakan oleh masyarakat untuk pertanian dan perladangan dan yang berikutnya adalah kerjasama intens dengan pihak Balai TNGR untuk pendakian satu pintu melalui Sembalun.

‘’Begitu pula dengan persoalan masyarakat di Jurang Koak, Wanasaba, yang banyak kedapatan memasuki kawasan hutan tanpa izin, sudah mendapatkan solusi terbaik bagi kedua pihak. Semua itu demi kita menjaga alam dan seluasnya untuk kesejahteraan masyarakat,’’ kata Bupati.

Balai TNGR berencana melakukan revitalisasi Hutan Pesugulan di Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) untuk mengembalikan fungsi Hutan Pesugulan agar tak terjadi berbagai bencana seperti meningkatnya potensi kebakaran hutan, longsor, banjir, dan berkurangnya debit air. Karena sejak 2015 lalu, Hutan Pesugulan diklaim warga sebagai tanah leluhur. Klaim tersebut dinilai pihak Balai TNGR sebagai kegiatan Penggunaan Kawasan Tanpa Izin (PKTI).

Dan telah dilakukan upaya penyelesaian sejak tahun 2015 lalu dengan pembentukan Kelompok Masyarakat Sadar Lingkungan (Pokdarling) Bebidas Lestari, pembinaan kepada kelompok Pokdarwis, sosialisasi, imbauan dan mediasi terkait permasalahan PKTI Hutan Pesugulan serta beberapa upaya hukum seperti operasi yustisi gabungan, namun mendapatkan perlawanan dari masyarakat penggarap.

Kepala Balai TNGR, Dedy Asriady menjelaskan, upaya revitalisasi Hutan Pesugulan akan mulai dikerjakan, karena dianggap penting untuk menghindari kerusakan lingkungan dan mengembalikan manfaat ekosistem bagi masyarakat luas. ‘’Kesepakatan ini bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh para pihak,’’ kata Dedy sembari menjelaskan, bahwa revitalisasi Hutan Pesugulan di TNGR meliputi aspek penegakan hukum, sosial dan ekologi.

Dirjen KSDAE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Wiratno mengatakan, kesepakatan ini memiliki kepentingan lebih besar yakni menyelamatkan lingkungan dengan memberikan manfaat bagi masyarakat. Luasan kawasan konservasi 41 ribu hektare, kata Wiratno, kecil jika dibandingkan dengan luasan konservasi Indonesia yang 27.108.486 ha.

‘’Kecil tapi powerfull karena di sana ada cagar biosfer dan geopark dunia dengan keragaman hayatinya. Oleh karena itu, dukungan pemerintah, masyarakat dan komunitas menjadi energi untuk disatukan. Saya berharap kesepakatan ini menjadi langkah baru dalam upaya menjaga lingkungan secara bersama-sama,’’ katanya.

Sementara itu, kawasan ekowisata Otak Kokok akan direvitalisasi melalui PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) agar dapat memberikan manfaat ekonomi yang paket wisatanya masih dapat dikembangkan sekaligus juga pemeliharaan kawasan untuk dijaga hingga 100 tahun kedepan.

Kepala Desa Pesanggrahan, H Badrun mendukung langkah pemerintah mengembangkan kawasan wisata Otak Kokok Joben. Bahkan masterplan pengembangan kawasan tersebut diakuinya hasil musyawarah dan aspirasi masyarakat termasuk perolehan retribusi yang selama ini dipersoalkan. ‘’Masyarakat mendukung rencana ini. Termasuk pelebaran jalan mulai dari Terara menuju Otak Kokok sepanjang 7 km segera terealisasi,’’ katanya.

Hal ini mengingat kawasan wisata ini kian diminati pengunjung bahkan dari luar daerah dengan kendaraan bus wisata berbadan besar. Selama ini, kawasan wisata Joben juga menjadi objek klaim antara Pemkab Lotim dan Balai TNGR dalam pengelolaannya.(Sid)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here