Tiga Usulan Proyek Nasional Untuk NTB Tahun 2021 Disetujui Pemerintah Pusat

518
Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah.

MATARAM, LOMBOKTODAY.CO.ID – Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah mengucapkan rasa syukur atas tiga usulan proyek pembangunan tahun 2021 di Provinsi NTB bisa disetujui oleh Pemerintah Pusat untuk dilakukan pada tahun 2021 ini. Tiga usulan proyek pembangunan yang diusulkan sejak tahun 2020 lalu itu, di antaranya; pembangunan Rumah Sakit (RS) Internasional Mandalika, penyempurnaan Science Techno Industrial Park (STIP) dan NTB Hijau.

Diterimanya ketiga usulan Pemprov NTB tersebut terungkap saat Rapat Koordinasi (Rakor) Gubernur NTB dan Gubernur se-Sulawesi yang dilakukan secara virtual, pada Selasa (23/2), dari ruang kerja Gubernur NTB. Rakorgub ini difasilitasi Kementerian PPN/Bappenas RI yang juga menghadirkan pejabat eselon I dan II Bappenas RI, Gubernur dan Kepala Bappeda di NTB dan 6 provinsi se-Sulawesi. 

Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah dalam Rakorgub tersebut lebih detail mengungkapkan, khusus untuk pembangunan RS Mandalika yang areanya berdekatan dengan Sirkuit Mandalika harus menjadi prioritas utama untuk segera dituntaskan pembangunannya, mengingat gelaran MotoGP, dalam hemat Doktor Ekonomi Industri ini, akan digelar tahun 2021. Alasannya, pelaksanaan event dunia MotoGP yang menghadirkan pembalap-pembalap kawakan dunia disertai para penonton dari negara-negara di dunia ini, jika terjadi sesuatu (kecelakaan, Red) harus segera mendapatkan perawatan di RS Internasional Mandalika.

Mantan Anggota DPR RI ini juga mengungkapkan alasan dipercepatnya penuntasan pembangunan RS Mandalika ini atas perintah Presiden Jokowi yang disampaikan melalui Kemenparekraf RI, Sandiaga Uno saat berkunjung ke Mandalika Resort agar pelaksanaan MotoGP ini bisa terlaksana pada tahun 2021 ini dan menghadirkan penonton yang cukup banyak. ‘’Karena itu, segala fasilitas yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan MotoGP ini termasuk pembangunan RS Mandalika juga bisa dipercepat,’’ kata Gubernur.

Usulan berikutnya, lanjut Gubernur, yakni mewujudkan ‘’NTB Hijau’’ melalui gerakan reboisasi atau menghijaukan kawasan hutan-hutan yang kritis di NTB. Dampak positif dengan NTB Hijau ini diharapkan ketersediaan air bisa dipenuhi, sehingga kesinambungan pembangunan dengan hutan yang tetap lestari bisa diwujudkan dengan baik. ‘’Dalam program NTB Hijau ini, kita rencanakan luas areal yang direboisasi sekitar 200 ribu hektare. Diharapkan program ini bisa terlaksana dengan baik,’’ ujarnya.

Usulan terakhir yang disetujuai adalah terkait daya saing ekonomi. Program ini sebelumnya pernah menjadi penekanan Presiden Jokowi, namun hampir dilupakan. Yakni Science Technology. Menurut Gubernur, hadirnya Science Techno Park (STP) sebagai wujud implementasi industrialisasi di NTB ingin lebih disempurnakan dengan menjadi inkubator bisnis yang lebih produktif dan di NTB saat ini sudah dinilai berhasil. ‘’Bukti keberhasilan tersebut saat ini telah mampu mendorong lebih dari 5.000 UMKM dengan produk-produk industri yang sudah berkembang pesat. Mudah-mudahan dengan banyaknya inkubator bisnis ini akan menghasilkan UMKM-UMKM yang menghasilkan daya saing ekonomi, sehingga bisa lebih kompetitif dan berdaya saing di masa yang akan dating,’’ katanya.

Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas, H Suharso Monoarfa menjelaskan, Rapat Koordinasi Gubernur (Rakorgub) ini dilakukan dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022. Rakorgub tahun 2021 ini merupakan tahun kedua penyelenggaraannnya. Rakorgub ini merupakan inovasi Kementerian PPN/Bappenas untuk melibatkan para Gubernur dalam mematangkan rencana kerja sejak awal, sebelum RKP dan Pagu Indikatif ditetapkan. Hal ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana keterlibatan aktif para gubernur dilakukan setelah penetapan RKP tiap tahunnya dan Pagu Indikatif melalui rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Rakorgub ini juga untuk menyusun perencanaan pembangunan nasional, sehingga bisa membuat skala prioritas terhadap penyusunan APBN 2022 yang benar-benar menjadi kebutuhan daerah yang disesuian dengan ketersediaan fiskal APBN dan APBD masing-masing.

Selain itu, kata Menteri, perioritas utama pelaksanaan pembangunan tahun 2022 yakni memulihkan atau mereformasi pertumbuhan ekonomi Indonesia dan Reformasi struktural sosial masyarakat, termasuk menekan angka penularan Covid-19, termasuk lebih digencarkannya penerapan protokol kesehatan dan gerakan vaksin Covid-19.

Menteri yang diketahui lahir dan besar di Mataram ini juga telah menerima usulan proyek pembangunan NTB 2022. Di antaranya, proyek jalan bypass akses Mandalika dan pembangunan jembatan Samota. Kedua usulan proyek ini sudah diterima dan saat ini dalam tahap rekonstruksi.

Menteri juga mengungkapkan faktor penghambat pembangunan di NTB di antaranya terkait dengan ketersediaan SDM sektor kesehatan, SDM-SDM pendukung ekonomi industri untuk ekspor hasil olahan masyarakat pelaku UMKM. Selain itu, daya dukung infrastruktur pariwisata, infrastruktur dasar dan infrastruktur pendukung home industry dan lainnya terkait dengan percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat NTB.(Sid)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here