Selama Setahun, 3.253 Bencana Terjadi di Indonesia

151
Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah saat menghadiri Rakornas Penanggulangan Bencana Tahun 2021 yang diselenggarakan secara virtual oleh BNPB, Rabu (3/3).

MATARAM, LOMBOKTODAY.CO.ID – Kepala BNPB, Letjen TNI Doni Monardo memimpin Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana Tahun 2021 yang diselenggarakan secara virtual, pada Rabu (3/3). Rakornas dengan tema ‘’Tangguh Hadapi Bencana’’ tersebut, dibuka secara langsung oleh Presiden RI, H Joko Widodo (Jokowi).

Kepala BNPB, Letjen TNI Doni Monardo dalam kesempatan tersebut menjelaskan, dalam kurun waktu Februari 2020 hingga Februari 2021, di Indonesia telah terjadi 3.253 bencana dengan rata-rata kurang lebih 9 bencana per hari. Entah itu bencana gempa bumi, banjir, tanah longsor, hingga angin puting beliung. Kerugian bahkan ditaksir hingga Rp22 triliun lebih di setiap bencana.

Namun, dengan adanya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044, BNPB terus berupaya untuk melakukan mitigasi hingga penanggulangan bencana untuk meminimalisir korban dan kerugian yang ditimbulkan. ‘’Kami telah, masih, dan akan terus berupaya mengimplementasikan arahan presiden sebaik mungkin,’’ katanya.

Sementara itu, Presiden Jokowi dalam arahannya meminta kepada setiap daerah untuk menerapkan secara nyata implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044. Terlebih Indonesia yang ditetapkan sebagai salah satu negara yang paling rawan bencana dari 35 negara yang ada di dunia. Ditambah lagi dengan adanya bencana non alam Covid-19, di mana ekonomi dan kesehatan harus diselesaikan secara bersamaan.

‘’Point pentingnya bukan hanya berhenti dengan memiliki great design dalam jangka panjang, tapi great design itu harus bisa diturunkan dalam kebijakan-kebijakan dan perencanaan-perencanaan termasuk tata ruang yang sensitif dan memperhatikan aspek kerawanan bencana. Serta tentu saja dilanjutkan dengan audit dan kebijakan tata ruang yang berjalan di lapangan. Bukan di atas kertas saja,’’ kata Presiden Jokowi.

Dalam implementasinya, lanjut Presiden Jokowi, seluruh lembaga harus kerja cepat inovatif dan mampu berkolaborasi dengan berbagai pihak, baik lembaga nasional maupun internasional. Dalam Rakornas tersebut, Presiden Jokowi juga menjelaskan empat point penting, di antaranya; pemerintah diminta untuk mengutamakan pelaksaan aturan di lapangan, kebijakan pengurangan risiko bencana harus benar-benar terintegrasi. ‘’Tidak boleh ada ego sektoral ego daerah. Semuanya terintegrasi. Benar-benar mendukung satu sama lain,’’ ujarnya.

Selain itu, manajemen tanggap darurat serta kemampuan rehabilitasi dan rekonstruksi yang cepat pascabencana diminta untuk terus diperbaiki. Sistem peringatan dini harus berfungsi dengan baik dan kecepatan respon harus terus ditingkatkan. Begitu juga dengan semua rencana kontigensi dan rencana darurat harus dapat diimplementasikan.

Presiden Jokowi menekankan, kecepatan adalah kunci untuk mengurangi jatuhnya korban. ‘’Dan yang terakhir adalah memberikan edukasi dan literasi kepada masyarakat tentang kebencanaan harus terus menerus ditingkatkan. Mulai dari lingkup sosial yang paling kecil yaitu keluarga,’’ ungkapnya.

Adapun Rakornas Penanggulangan Bencana Tahun 2021 yang diselenggarakan secara virtual tersebut juga dihadiri oleh Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah bersama para Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia.(Sid)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here