Soal Wacana Perdes Nikah Dini, AKDES dan FKKD Lotim Beda Pandangan

Wakil Ketua AKDES Lotim, M Saipul Muslimin (kiri) dan Sekretaris FKKD Lotim, Munawir Haris (kanan).

LOMBOK TIMUR, LOMBOKTODAY.CO.ID – Sebagai mana pernah dilansir media ini beberapa hari lalu, Bupati Lombok Timur (Lotim), HM Sukiman Azmy mendorong Pemerintah Desa (Pemdes) untuk membuat Peraturan Desa (Perdes) tentang pencegahan pernikahan dini. Hal itu disampaikan Bupati dalam acara sosialiasi pencegahan pernikahan dini yang diselenggarakan DP3AKB Kabupaten Lotim.

Namun, wacana ini ditanggapi pro dan kontra di kalangan dua organisasi perhimpunan Kepala Desa Lotim antara Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) dan Asosiasi Kepala Desa (AKDES) Kabupaten Lotim. AKDES melalui Wakil Ketuanya, M Saipul Muslimin kepada media ini menyatakan, tidak efektif jika pihak desa harus membuat Perdes terkait pencegahan pernikahan di bawah umur atau usia dini.

Menurut Saipul Muslimin yang juga Kepala Desa (Kades) Setungkeplingsar, Kecamatan Keruak itu berpandangan akan lebih efektif penanganannya mengacu pada satu aturan yaitu Peraturan Daerah (Perda). ”Sebaiknya Bupati membuat Perda saja, karena itu akan lebih efektif,” kata Saipul Muslimin.

Menurutnya, jika masing-masing desa membuat Perdes, akan rentan terjadi benturan jika terjadi perkawinan antar desa. Sebab katanya, akan berhadapan dengan aturan yang berbeda dari masing-masing desa. “Tentu desa akan memiliki aturan dengan bahasa yang berbeda. Tak mustahil aturannya ada yang ketat, dan ada yang longgar,” ujarnya.

Sementara itu, FKKD Lotim melalui Sekretarisnya, Munawir Haris kepada Lomboktoday.co.id Selasa (9/3) di kantornya menyatakan sangat mendukung arahan yang disampaikan Bupati Lombok Timur yang mendorong desa membuat Perdes tentang pencegahan pernikahan dini.

Bagi Munawir Haris, akan lebih efektif diatur melalui Perdes ketimbang Perda. Alasannya, Perdes akan lebih kuat dan lebih melekat secara langsung di masyarakat. ”Kalau Perda bagi rakyat desa tak begitu populis dan sering kali dicuekin oleh masyarakat desa,,” katanya.

Menurut Munawir Haris yang juga Kades Rensing Raya, Kecamatan Sakra Barat itu, Perdes ini dinilainya sangat penting mengingat akhir-akhir ini marak terjadi kasus pernikahan di bawah umur yang tidak sesuai standar umur minimal yang telah ditetapkan pemerintah.

Soal kemungkinan adanya benturan aturan jika ada kasus perkawinan di bawah umur terjadi antar desa, menurut Munawir, ini persoalan mudah tinggal koordinasi antar Pemerintah Desa bersangkutan. ”Kami yakin jika terjadi kasus seperti itu, kami antar Pemdes bersangkutan koordinasi agar tetap berpegang pada aturan,” ujarnya.

Namun demikian, Munawir Haris menginginkan Bupati tetap membuat Perda tentang pencegahan nikah dini sebagai acuan desa membuat Perdes. Akan tetapi, jika Pemkab tidak membuat Perda, Munawir berharap Pemkab harus tegas dari awal supaya tidak lebih dulu lahir Perdes dari Perda untuk menjaga tidak terjadi tumpang tindih aturan.(LMK)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *