NTB Diusulkan Sebagai Daerah Perluasan PPKM Mikro Nasional

368
Menko Perekonomian, H Airlangga Hartarto saat memimpin rapat evaluasi perkembangan pelaksanaan PPKM Mikro secara virtual di Jakarta, Kamis (18/3).

JAKARTA, LOMBOKTODAY.CO.ID – Selain 10 provinsi yang dinilai berhasil menekan angka Covid-19 melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro dalam tiga tahapan, Pemerintah Pusat kembali akan memperpanjang PPKM Mikro pada tahap IV yang dimulai 23 Maret hingga 5 April 2021 mendatang. Di mana, PPKM Mikro tahap IV tersebut diperluas dengan menambah lima provinsi di luar Jawa dan Bali. Di antaranya; Provinsi NTB (Nusa Tenggara Barat), Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara dan NTT (Nusa Tenggara Timur).

Sebelumnya, pemerintah telah menerapkan PPKM dalam tiga tahapan. Tahap pertama dimulai sejak 9-22 Februari 2021. Tahap kedua, dari 22 Februari hingga 8 Maret dan tahap ketiga dimulai 9-22 Maret 2021. Dalam tiga tahapan itu, meliputi 10 provinsi yang menerapkan PPKM yaitu, Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Bali, Sumatera Utara, Kalimantan Timur dan Sulewesi Selatan (Sulsel).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) RI, H Airlangga Hartarto mengungkapkan, parameter penetapan daerah yang menerapkan PPKM mikro yaitu memenuhi salah satu dari empat parameter yang ditetapkan. Pertama, tingkat kasus aktif di atas rata-rata nasional. Kedua, tingkat kesembuhan di bawah rata-rata nasional. Ketiga, tingkat kematian di atas rata-rata nasional dan keempat tingkat keterisian rumah sakit (BOR) untuk ICU dan ruang isolasi di atas 70 persen. ‘’Hasil evaluasi dari 10 provinsi yang menerapkan PPKM bahwa penambahan kasus aktif mengalami tren penurunan. Tingkat kesembuhan dan kematian mengalami perbaikan,’’ kata Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto saat memimpin rapat evaluasi perkembangan pelaksanaan PPKM Mikro secara virtual di Jakarta, Kamis (18/3).

Dalam rapat evaluasi tersebut, turut dihadiri oleh delapan kementerian dan lembaga terkait di antaranya, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri BUMN, Panglima TNI, Kapolri serta 15 gubernur se-Indonesia.

Dalam paparannya, Menko Perekonomian menjelaskan, terkait kebijakan pembatasan PPKM masih tetap sama dengan kebijakan bagi 10 provinsi sebelumnya kecuali kegiatan belajar mengajar dapat dilakukan tatap muka. Untuk perguruan tinggi atau akademi dibuka secara bertahap dengan proyek percontohan berbasis Perda/Perkada dengan penerapan protokol kesehatan (Prokes) yang massif. Sementara kegiatan seni budaya diizinkan dibuka maksimal 25 persen pengunjung dengan prokes. Sementara pembatasan penerapan PPKM lainnya masih sama. ‘’Untuk kegiatan belajar mengajar dan seni budaya tentu kita berharap bahwa Pemerintah Daerah akan menindaklanjuti dengan Perda dan Perkada,’’ ujarnya.

Pembatasan kegiatan dalam rangka PPKM Mikro tetap sama dengan sebelumnya. Misalnya, 50 persen karyawan perkantoran bekerja dari rumah alias WFH (work from home). Restoran maksimal menampung 50 persen pengunjung yang makan di tempat. Pusat perbelanjaan tutup maksimal 21.00 waktu setempat. Kegiatan kontruksi beroperasi 100 persen dengan prokes. Tempat ibadah hanya boleh diisi 50 persen. Begitu pula dengan fasilitas umum. Sejumlah sektor esensial diperbolehkan beroperasi 100 persen selama PPKM Mikro.

Menanggapi hal itu, mewakili Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, Asisten III Setda Provinsi NTB, dr Nurhandini Eka Dewi mengungkapkan, dari 10 kabupaten/kota di NTB terdapat tiga kabupaten yang mengalami penurunan kasus Covid-19 dengan posisi zona kuning dengan risiko rendah. Sedangkan tujuh kabupaten/kota lainnya masih berstatus zona orange dengan risiko sedang.

Seperti diketahui, Pemprov NTB secara lokal juga telah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di desa/kelurahan yang berisiko tinggi atau zona merah Covid-19 sejak Februari lalu. Hal tersebut sesuai Instruksi Gubernur No.180/01/kum/2021. ‘’Artinya, selama per 14 Maret setelah pemberlakuan PPKM yang tadinya terdapat desa yang merah sebesar 3 persen. Jadi, saat ini tidak ada lagi desa dengan status merah,’’ kata Gubernur NTB diwaikili Asisten III Setda Provinsi NTB, dr Nurhandini Eka Dewi.

Mantan Kepala Dinas Kesehatan NTB ini menjelaskan, sementara desa yang berstatus zona orange dari 5,2 persen sekarang tinggal 0,2 persen. Kemudian desa yang berstatus hijau sebesar 85,4 persen dan desa zona kuning 11 persen. Menurutnya, tren perkembangan kasus positif Covid-19 di NTB cukup tinggi dikarenakan jumlah testing masih sangat terbatas. ‘’Kalau rata-rata perharinya masih bisa di-angka 20 hingga 60 persen perharinya. Karena jumlah testingnya terbatas, inilah yang sedang kita kejar supaya jumlah testingnya bisa masuk,’’ ujarnya.(Sid)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here