PPKM Mikro di NTB Mulai Diterapkan Besok

188
Wagub NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah pada rapat evaluasi dan efektifitas penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro di Provinsi NTB, di Aula Pendopo Wagub NTB, Senin (22/3).

MATARAM, LOMBOKTODAY.CO.ID – Upaya dan ikhtiar pemerintah untuk terus menekan angka penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) terus digencarkan. Kebijakan untuk kembali menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro berbasis Rukun Tetangga (RT) di desa, bertujuan mengajak masyarakat tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan dalam menjalankan aktivitas dengan aman dan produktif, di tengah masih merebaknya penyebaran Covid-19.

”Pemberlakuan PPKM berskala Mikro ini mengajak kita tetap bekerja dan produktif, namun tetap disiplin taati protokol kesehatan dengan menerapkan 3M; memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan,” kata Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah pada rapat evaluasi dan efektifitas penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro di Provinsi NTB, di Aula Pendopo Wagub NTB, Senin (22/3).

Dalam rapat tersebut disimpulkan bahwa dengan dioptimalkannya peran satuan tugas penanganan Covid-19 tingkat RT dalam PPKM berskala mikro ini, diharapkan dapat lebih efektif menekan penyebaran Covid-19. Tinggal bagaimana kebijakan ini bisa disosialisasikan dan bagaimana sistem penerapannya di masyarakat. ”Kita dapat mensosialisasikan PPKM Skala Mikro berbasis Rukun Tetangga (RT) di desa dengan mengedepankan kearifan lokal,” ujarnya.

Mulai dari bagaimana sistem koordinasi, sistem pelaporan hingga sistem dan tatacara serta petunjuk penerapan PPKM Mikro di masyarakat, harus diterjemahkan sesederhana mungkin, supaya efektifitas penerapannya cepat dan mudah dijalankan oleh komponen dan elemen di desa. Baik itu Pemerintah Desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Karang Taruna dan elemen lembaga lain.

Selain itu, Wagub juga meminta agar Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten/Kota sampai dengan Pemerintah Desa maupun Kelurahan lebih mengintensifkan upaya penanganan kesehatan serta memperkuat kemampuan tracing, sistem dan manajemen tracing, perbaikan treatment termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, dr HL Hamzi Fikri menyampaikan bahwa tujuan implementasi PPKM Mikro dilakukan sebagai upaya pengendalian pada level terkecil, level RT. Ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.06 tahun 2021 tentang perpanjangan pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan mengoptimalkan posko penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran Covid-19. ”Tujuannya untuk menekan kasus dan melandaikan kurva,” kata HL Hamzi Fikri.

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro ini, lanjut HL Hamzi Fikri, jangan dimaknai dengan membatasi semua kegiatan di masyarakat, tetapi masyarakat tetap dapat beraktivitas namun tetap menerapkan disiplin mentaati protokol kesehatan, supaya aman dan tetap produktif.

Di NTB, pemberlakuan PPKM sebelumnya diterapkan di Kota Mataram dan Kabupaten Sumbawa. Namun, melihat progresnya PPKM ini sangat efektif menekan curva penyebaran Covid-19, sehingga perpanjangan PPKM ini ditambah lagi berskala mikro. ”Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019, yang akan berlangsung mulai dari 23 Maret 2021 hingga 5 April 2021,” ujarnya.

Rapat tersebut diikuti oleh Danrem 162/WB, Kapolda NTB, Sekda NTB, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi NTB, Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi NTB, Kepala Dinas Kominfotik NTB, Kepala Dinas Kesehatan NTB, Kepala Dinas PMPD Dukcapil NTB, Kasat Pol PP Provinsi NTB, Kepala Biro Kesra Setda Provinsi NTB dan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTB.(Sid)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here