DPRD Lotim Siap Godok Raperda Pondok Pesantren

241
Ketua DPRD Lotim, Murnan (kiri) saat menerima draft Rapeda Ponpes dari Ketua FKSPP Lotim, HM Mugni.

LOMBOK TIMUR, LOMBOKTODAY.CO.ID – Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Murnan menerima kedatangan tim penyusun draft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pondok Pesantren (Ponpes) dan Madrasah yang disusun oleh tim bentukan Forum Kerjasama Pondok Pesantren (FKSPP) Kabupaten Lotim. Kedatangan tim yang dipimpin langsung Ketua FKSPP Lotim, HM Mugni dan Sekretaris, TGH Gunawan Ruslan, diterima di ruang rapat Komisi II DPRD Lotim, Rabu (31/3).

Tujuan rombongan bertemu Ketua DPRD Lotim adalah untuk menyerahkan draft Raperda tentang Ponpes dan Madrasah yang terdiri dari 10 bab dan 56 pasal. Di antara tim penyusun yang ikut serta yakni; Ust H Mahrup, Ust Saparuddin, Ust H Hamdan, Ust H Supnawadi Yusuf, Lalu M Kamil. Dalam kata penerimaannya, Ketua DPRD Lotim, Murnan menyampaikan, dengan adanya Perda Ponpes ini, Pemkab Lotim dapat memberikan perhatian khusus kepada Ponpes dan Madrasah sehingga di sejajarkan perhatiannya dengan sekolah negeri. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga memaparkan beberapa tahapan yang akan dilalui dalam penggodokan sebuah Raperda. Di antaranya, akan dilakukan kajian akademik oleh ahli hukum dan akan memakan waktu paling tidak sebulan.

Tahapan berikutnya, lanjut anggota dewan dari Dapil II ini, lanjutkan dengan pembahasan di Bapemperda sebelum dilakukan uji publik untuk menyerap saran pendapat dari masyarakat.
Menyusul setelah uji publik, Raperda harus melalui screening ulang yakni kajian hukum apakah naskahnya sudah sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang lebih atas. Setelah draft tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih atas, barulah dilanjutkan dengsn permintaan izin Pemerintah Provinsi NTB. Jika Pemprov NTB dapat memberikan persetujuan untuk dilanjutkan, pihak DPRD Lotim akan menggelar sidang dengan agenda meminta tanggapan Bupati, apakah Bupati akan setuju atau tidak. Atas persetujuan Bupati, pihak dewan akan melakukan pembahasan dan akhirnya akan ditetapkan menjadi sebuah Perda.

Melalui alur yang panjang ini, Ketua DPRD berharap agar semua tahapan selesai dalam waktu singkat. Sehingga pihaknya dapat segera ketok palu atas Perda tersebut. “Kami harapkan semua lancar dan Perda ini dapat segera memiliki aturan pelaksanaannya melalui Peraturan Bupati (Perbup),” kata Murnan.

Sementara itu, ketua FKSPP Lombok Timur, HM Mugni berharap kepada DPRD Lotim dapat menjadikan prioritas agenda pembahasan draft Perda Pondok Pesantren ini. “Sedapat mungkin kami berharap tahapannya selesai dalam tahun 2021 ini, sehingga jelang 2022 nanti, Perbupnya bisa diterbitkan,” kata Mugni seraya diamini oleh anggota tim.(LMK)

1 COMMENT

  1. Semoga draf ini menjadi acuan hingga menjadi Perda yang memperhatikan Pondok Pesantren dan di dalamnya ada Madrasah-Madrasah yang merupakan sarana pendidikan untuk menggembleng Generasi Islam,sehingga para generasi itu dpt mempertahankan ajaran Islam di tengah kehidupan Modern yang ditandai dengan alat teknologi yg serba canggih.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here