DPRD NTB Terima LKPJ Gubernur Tahun 2020

383
Wagub NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah didampingi Sekda NTB, HL Gita Ariadi foto bersama dengan Ketua DPRD NTB, Hj Baiq Isvie Rupaeda didampingi dua orang Wakil Ketua DPRD NTB, usai rapat paripurna DPRD NTB, Rabu siang (14/4).

MATARAM, LOMBOKTODAY.CO.IDDPRD Provinsi NTB pada Rabu siang (14/4), juga menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur NTB Tahun 2020.

Menurut Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah, penyerahan Laporan Pertanggungjawaban Gubernur NTB tahun 2020 kepada DPRD Provinsi NTB merupakan bentuk pertanggungjawaban Gubernur NTB dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan selama kurun waktu satu tahun. ‘’Hal ini merupakan amanat Undang-Undang serta sebagai bagian dari akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraaan Pemerintah Daerah, dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2020 dan APBD Tahun Anggaran 2020,’’ kata Wagub NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah.

Dalam pidato pengantar LKPJ tahun 2020 pada rapat paripurna tersebut, Wagub menjelaskan, bahwa ikhtiar untuk membangun NTB yang Gemilang pada tahun kedua penjabaran RPJMD Provinsi NTB 2020-2023, menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Terutama dengan merebaknya pandemi wabah Covid-19 yang melanda seluruh dunia, bahkan Indonesia dan khususnya Provinsi NTB.

Kondisi ini berpengaruh terhadap kondisi sosial masyarakat dan kondisi keuangan, baik Pemerintah Pusat, maupun Pemerintah Daerah. Untuk itu, Pemerintah Pusat segera mengamanatkan untuk melakukan realokasi dan refocusing, yang dituangkan dalam keputusan bersama, antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan nomor: 119/2813/SJ dan nomor: 177/KMK.07/2020 tanggal 9 April 2020, tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2020, dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional.

‘’Dampak pandemi Covid-19 mempengaruhi beberapa indikator mikro yang mengalami kontraksi, sebagaimana data yang dirilis oleh BPS Provinsi NTB, menunjukkan pertumbuhan ekonomi non tambang mengalami kontraksi sebesar5,19 persen. Kontraksi terdalam terjadi pada kategori transportasi dan pergudangan sebesar 31,39 persen. Selanjutnya kategori penyediaan akomodasi dan makan minum mengalami kontraksi sebesar 28,24 persen dan kategori konstruksi mengalami kontraksi hingga 14,35 persen,’’ ujarnya.

Di sisi lain, lanjut Wagub, indikator kemiskinan mengalami kenaikan. Jumlah penduduk miskin di NTB pada September 2020 tercatat sebesar 746.040 orang (14,23 persen), pada Maret 2020 turun menjadi 713.890 orang (13,97 persen) atau terjadi penurunan penduduk miskin sebesar 32.110 orang (0,26 persen). Sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi NTB, mengalami peningkatan dari 68,14 persen pada tahun 2019, naik menjadi 68,25 persen pada tahun 2020. Peningkatan IPM Provinsi NTB tahun 2020 mencapai 0,16 persen, masuk dalam kategori capaian sedang.

Pada indikator ketenagakerjaan, yaitu tingkat pengangguran terbuka (TPT), jumlah pengangguran mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2019. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) tahun 2020 sebesar 4,22 persen jauh di atas TPT tahun 2019 sebesar 3,28 persen. Tiga program utama di masa pandemi diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi, kesehatan dan sosial kemasyarakatan. Pada aspek kesehatan, diarahkan untuk pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19, pada aspek jaring pengaman social (JPS) dilaksanakan melalui Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang, dan pada aspek pemulihan ekonomi diarahkan pada penguatan UMKM.

‘’Selain gambaran pencapaian kinerja dari indikator makro pembangunan tersebut, kita juga telah berhasil mempertahankan dan terus berusaha meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, menuju pemerintahan yang lebih transparan, efektif dan akuntabel. Berbagai capaian telah ditorehkan di antaranya, keberhasilan meraih predikat WTP dalam pengelolaan keuangan daerah selama 10 kali secara berturut-turut dari tahun 2011-2020. Opini WTP ini menggambarkan bahwa Pemerintah Provinsi NTB telah melakukan bestpractice dalam pengelolaan keuangan daerah, pelayanan publik berada pada zona hijau,’’ ungkapnya sembari menyebutkan, peringkat ketiga nasional berdasarkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, serta NTB berhasil meraih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tahun 2020 dengan kualifikasi tertinggi, yakni Badan Publik Informatif 2020.

Capaian-capaian ini, kata Wagub, menandakan semakin membaiknya sistem tata kelola pemerintahan dan akan dipertahankan, serta ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang, dengan membangun dan mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik, yang salah satunya mendorong birokrasi lebih efektif, efisien, inovatif dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan e-kinerja, yang berbasis balance score card (BSC).

Wagub menjelaskan, dalam pengelolaan keuangan daerah di tengah pandemi Covid-19, Pemprov NTB melakukan berbagai penyesuaian sesuai dengan instruksi dan regulasi dari Pemerintah Pusat. Dan berbagai kemajuan maupun prestasi yang telah diraih, bukanlah hasil perjuangan pemerintah semata, tetapi keberhasilan ini adalah hasil sinergi antara pemerintah dengan masyarakat dan seluruh stakeholders pembangunan, lebih khusus dengan DPRD Provinsi NTB.

Untuk itu, prestasi-prestasi ini patut dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang, meskipun saat ini masih dilanda wabah Covid-19 yang tentu saja berdampak pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat, yang tidak hanya di NTB, tetapi juga Indonesia bahkan dunia. ‘’Kita harus yakin bahwa dengan semangat kerja keras kita semua, dengan melakukan berbagai terobosan dan langkah-langkah yang tepat, Insya Allah kita akan mampu bangkit bersama wujudkan NTB Gemilang,’’ katanya.

Di penghujung rapat paripurna tersebut, Wagub NTB menyerahkan LKPJ Gubernur NTB Tahun 2020 kepada Pimpinan DPRD Provinsi NTB yang disaksikan oleh anggota Forkopimda NTB; Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, HL Gita Ariadi; bersama sebagian besar Pimpinan Perangkat Daerah lingkup Pemprov NTB, dan tokoh-tokoh NTB yang hadir dalam rapat paripurna tersebut.(Sid)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here