Wagub Apresiasi Keputusan DPRD NTB Setujui 3 dari 5 Raperda Menjadi Perda

275
Suasana rapat paripurna DPRD Provinsi NTB, yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi NTB, pada Rabu pagi (14/4).

MATARAM, LOMBOKTODAY.CO.ID – Agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi NTB Prakarsa Gubernur oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi NTB telah berakhir. Laporan hasil pembahasan dari masing-masing Pansus disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi NTB, yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi NTB, pada Rabu pagi (14/4).

Terdapat sebanyak lima buah Raperda yang dibahas oleh empat Pansus. Tiga Raperda merupakan usulan DPRD Provinsi NTB, yaitu pertama, Raperda tentang Penyelenggaraan Desa Wisata. Kedua, Raperda tentang Pengakuan, Penghargaan dan Perlindungan terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat adat. Dan ketiga, Raperda tentang Perubahan atas Perda NTB nomor 4 tahun 2006 tentang Usaha Budidaya dan Kemitraan Perkebunan Tembakau Virginia di Nusa Tenggara Barat (NTB). Sedangkan dua Raperda prakarsa Gubernur NTB yaitu, Raperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dan Raperda tentang Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan.

Dari semua laporan pembahasan oleh Pansus DPRD Provinsi NTB (bersama perangkat daerah Provinsi NTB dan tenaga ahli), Pimpinan Sidang Hj Baiq Isvie Rupaeda menyatakan bahwa tiga Pansus menyetujui Raperda yang dibahasnya dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Perda. Sedangkan dua Pansus lainnya masih meminta perpanjangan waktu hingga satu kali masa sidang.

Seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB yang hadir di ruang sidang utama Gedung DPRD Provinsi NTB itu pun sepakat menyetujui tiga buah Raperda tersebut untuk diteruskan ke tahap selanjutnya untuk nantinya ditetapkan menjadi Perda Provinsi NTB.

Adapun tiga Raperda yang disetujui DPRD NTB untuk ditetapkan menjadi Perda yakni; pertama, Raperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, merupakan prakarsa Gubernur, (2) Raperda tentang Penyelenggaraan Desa Wisata, dan (3) Raperda tentang Pengakuan, Penghargaan dan Perlindungan terhadap Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Adat di NTB, masing-masing merupakan prakarsa DPRD Provinsi NTB.

Menanggapi hal ini, Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah dalam sambutannya menyatakan kegembiraannya dan menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB atas kontribusi pemikiran, ide dan gagasannya dalam ikhtiar membangun regulasi yang berkualitas bagi NTB. ‘’Besar harapan kita agar seluruh regulasi yang dibahas dan dihasilkan dalam forum sidang Dewan yang terhormat ini benar-benar bisa berfungsi mengatur jalannya pembangunan ke arah kemajuan, perlindungan kepada masyarakat dan mampu memberikan manfaat yang besar bagi kesejahteraan kehidupan masyarakat di Nusa Tenggara Barat,’’ kata Wagub.

Selain penyampaian laporan Pansus, agenda terakhir dalam rapat paripurna itu adalah penyampaian laporan hasil reses Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB yang telah dilaksanakan pada Februari lalu. Penyerahan laporan dilakukan secara simbolik oleh perwakilan dari masing-masing daerah pemilihan (Dapil), mengingat protokol kesehatan dan pencegahan penyakit menular yang membatasi durasi rapat atau pertemuan dalam ruangan.(Sid)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here