Erwin: Pemeras Walikota Tanjungbalai Layak Dihukum Mati dan Dipamerkan ke Publik

478
Erwin Syahfutra.

JAKARTA, LOMBOKTODAY.CO.ID – Salah seorang politisi muda, Erwin Syahfutra meminta agar penegakan hukum terhadap oknum penyidik KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang mencoreng nama baik komisi antirasuah itu dijatuhi hukuman mati. Menurut Erwin, kasus dugaan pemerasan Rp1,5 miliar yang dilakukan penyidik KPK dari Polri terhadap Walikota Tanjungbalai, HM Syahrial tidak hanya memalukan. Tapi juga menjadi fenomena baru bahwa ada dekadensi kemerosotan moral di kalangan oknum lembaga antirasuah tersebut.

‘’Bagaimanapun kasus dugaan pemerasan ini tidak boleh ditolerir. Jika terbukti, pelakunya harus dijatuhi hukuman mati. Sebab, apa yang dilakukan oknum polisi berinisial SR berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP) itu membuat kepercayaan publik pada KPK menjadi runtuh,’’ kata Erwin.

Namun, dengan adanya kasus dugaan pemerasan terhadap Walikota Tanjungbalai ini, publik pun akan dengan gampang menuding bahwa KPK tak ada bedanya dengan polisi maupun kejaksaan. ‘’Ya kalau kita biarkan begini KPK, ya mending dibubarkan saja,’’ ujarnya.

Erwin meminta kepada KPK agar memamerkan ke publik terduga pelaku pemerasan terhadap Walikota Tanjungbalai itu dengan mengenakan rompi oranye. Bila perlu dipajang di depan media massa, agar publik tahu persis penyidik KPK yang diduga menjadi pemeras tersebut, sehingga publik akan percaya kalau KPK itu tidak pandang bulu. ‘’Saya juga meminta kepada KPK, pamerkan ke publik pelaku pemeras Walikota Tanjungbalai itu dengan memakai rompi orange agar masyarakat percaya kalau KPK tidak tebang pilih dalam menegakkkan hukum,’’ pintanya.

Sebagaimana diketahui, masyarakat mulai kurang percaya kepada KPK lantaran sebulan belakangan ini KPK diterpa tiga skandal sekaligus. Skandal pertama, seorang pegawai KPK berinisial IGAS dipecat oleh Dewan Pengawas karena terbukti mencuri emas seberat 1,9 kilogram dari gudang barang bukti (BB) KPK. Kedua, rencana penggeledahan KPK ke PT Jhonlin Baratama diduga bocor sehingga penyidik pulang dengan tangan kosong. Ketiga, seorang penyidik asal kepolisian diduga memeras Walikota Tanjungbalai, HM Syahrial sebanyak Rp1,5 miliar. Berikut adalah deretan skandal yang mengguncang komisi antikorupsi belakangan ini; Pertama, Pencurian Emas. Dewan Pengawas memecat secara tidak hormat pegawai KPK berinisial IGAS pada 8 April 2021 lantaran terbukti mencuri emas sitaan dari kasus korupsi seberat 1,9 kilogram. Ketua Dewan Pengawas KPK, Tumpak Hatorangan mengatakan oknum pegawai diduga mencuri emas untuk membayar hutang yang menggunung gara-gara rugi main forex.

‘’Majelis memutuskan yang bersangkutan perlu dijatuhi hukuman berat yaitu memberhentikan yang bersangkutan dengan tidak hormat. Selain dipecat, pegawai tersebut juga dilaporkan ke polisi,’’ kata Ketua Dewas KPK, Tumpak H Panggabean di kantornya, pada Kamis (8/4).

Kedua, Penggeledahan Bocor. Penggeledahan KPK di kantor PT Jhonlin Baratama pada 9 April 2021 mengalami kegagalan. Kantor yang berlokasi di Batulicin, Kalimantan Selatan itu kondisi kosong begitu tim penyidik sampai di lokasi. Dokumen dari kantor perusahaan batubara itu diduga telah dipindahkan menggunakan truk ke Desa Lalapin, Kotabaru, Kalsel. Ketika penyidik menyambangi desa itu, truk diduga telah dipindahkan beberapa hari sebelumnya. Diduga, informasi tentang penggeledahan itu telah bocor.

Penggeledahan dilakukan KPK di PT Jhonlin dalam penyidikan kasus suap pajak di Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan. Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan, pihaknya akan mendalami pihak yang diduga menghalangi penyidikan KPK tersebut. ‘’Prinsipnya, siapapun yang sengaja menghalangi penyidikan, kami tak segan terapkan ketentuan Pasal 21 UU Tipikor. Kami ingatkan pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini agar kooperatif,’’ kata Ali, pada Minggu (11/4).

Ketiga, Pemerasan. Seorang penyidik kepolisian di KPK diduga minta uang dengan nominal hampir Rp1,5 miliar kepada Walikota Tanjungbalai, HM Syahrial dengan iming-iming akan menghentikan kasusnya. KPK sedang menelusuri kasus yang diduga melibatkan Walikota Tanjungbalai, HM Syahrial saat menjabat DPRD. ‘’Uang itu telah diberikan dengan janji menghentikan kasusnya, padahal kasus terus berjalan bahkan Walikota sudah jadi tersangka,’’ kata sumber yang mengetahui kasus ini kepada Tempo, Rabu (21/4). Saat ini, KPK sedang mengejar penyidik KPK tersebut untuk menjalani proses hukum. Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron mengatakan telah mendengar kabar tersebut dari pemberitaan di media. Dia mengatakan akan memeriksa kebenaran informasi tersebut. Dia menganggap bila benar terjadi, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. ‘’Tentu akan kami proses sesuai prosedur hokum,’’ katanya.(Sid/es)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here