Nanang Samoedra Beraudiensi dengan AKDES Lotim

379
Anggota Komisi VIII DPR RI, H Nanang Samoedra saat beraudiensi dengan pengurus dan anggota AKDES Kabupaten Lotim, di Aula Kantor Desa Setungkeplingsar, pada Senin (26/4).

LOMBOK TIMUR, LOMBOKTODAY.CO.ID – Anggota Komisi VIII DPR RI Dapil Pulau Lombok, H Nanang Samoedra berkesempatan bertemu dengan pengurus dan anggota Asosiasi Kepala Desa (AKDES) Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Pertemuan berlangsung di Aula Kantor Desa Setungkeplingsar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur (Lotim), pada Senin (26/4).

Pertemuan yang berlangsung sekitar 2 jam itu, dihadiri oleh Ketua AKDES Lotim, Abdul Muis (Kades Jeruk Manis); Wakil Ketua, Saepul Muslimin (Kades Setungkeplingsar) selaku tuan rumah serta puluhan anggota AKDES. Dalam kata pengantarnya, Ketua AKDES Lotim, Abdul Muis menyampaikan, bahwa Lombok Timur (Lotim) memiliki dua organisasi perkumpulan kepala desa yakni Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) dan Asosiasi Kepala Desa (AKDES).

Kendati demikian kata Muis, dirinya dan rekan-rekannya mengakui masih aktif sebagai anggota FKKD. Akan tetapi sebaliknya anggota FKKD belum tentu menjadi anggota AKDES. Untuk itu, Abdul Muis menyampaikan teriman kasih kepada H Nanang Samoedra selaku anggota DPR RI yang telah berkenan meluangkan waktu bertemu dengan pengurus dan anggota AKDES Lotim.

Sementara itu, H Nanang Samoedra memaparkan beberapa hal terkait kebijakan Pemerintahan Desa. Di antaranya, lahirnya Undang-Undang Pemerintahan Desa yang telah banyak mengatur tata laksana Pemerintahan Desa. Kendati demikian, anggota dewan pusat dari Fraksi Partai Demokrat itu menilai masih banyak hal-hal dalam implementasi UU Desa yang belum sesuai dengan kondisi riil di bawah. Salah satu contoh katanya, kebijakan Dana Desa (DD).  

Menurutnya, salah satu harapan pemerintah pusat digelontorkan Dana Desa adalah untuk memperkuat BUMDes. Namun katanya, masih belum memberikan dampak yang diharapkan. Dana Desa masih belum optimal diperuntukkan untuk penguatan BUMDes. Hal lain yang dikemukakan anggota komisi yang membidangi Agama dan Sosial itu adalah upaya pemerintah dalam mencegah pernikahan dini. Dia mengimbau para Kepala Desa agar benar-benar serius melaksanakan UU tentang pencegahan perkawinan di bawah umur. Untuk itu, pihaknya mengingatkan para Kepala Desa agar berhati-hati menerbitkan NA. ‘’Jangan sampai Kepala Desa berani merubah umur perkawinan, karena ancamannya pidana,’’ kata pria yang akrab disapa Nanang itu.

Dalam sesi tanya jawab, beberapa Kepala Desa mengungkapkan berbagai keluhannya dan pertanyaan sebagai aspirasinya. Seperti yang diungkap oleh Wakil Ketua AKDES Lotim, Saepul Muslimin. Menurutnya, lahirnya UU Desa ini masih belum sepenuhnya berpihak kepada desa. ‘’Kami harapkan dengan UU Desa akan mempermudah kami selaku Pemerintah Desa, namun faktanya banyak membelenggu kewenangan Kepala Desa,’’ keluh Saepul Muslimin.

Beberapa Kepala Desa lainnya juga menyampaikan aspirasi soal biaya operasional yang masih terlalu rendah. Untuk itu, para Kepala Desa berharap melalui DPR RI berkenan menjembatani aspirasi Kepala Desa agar pemerintah bisa meningkatkan tunjangan operasional Kepala Desa yang masih terlalu jauh dari kepatutan. Sebab katanya, Kepala Desa sebagai ujung tombak terlalu banyak biaya tak terduga yang harus ditalangi oleh kantong pribadi. Menanggapi keluhan para Kepala Desa itu, H Nanang Samoedra berjanji akan menyampaikan semua uneg-uneg para Kepala Desa kepada pihak yang berkompeten, terutama kepada Kementerian terkait.(Kml)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here