Wagub NTB: Tertib Data, Solusi bagi Warga Miskin Kantongi BPJS Kesehatan

195
Wagub NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah
Wagub NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah.

MATARAM, LOMBOKTODAY.CO.ID – Hasil pemantauan dan evaluasi kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan (JK), masih banyak permintaan warga miskin dan tidak mampu untuk didaftarkan sebagai peserta PBI JK, baik secara langsung melalui Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB maupun melalui usulan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Mencermati data yang ada, Pemprov NTB menginisiasi ikhtiar Pemadanan Data Peserta JKN KIS tahun 2021. Karena tertib data adalah solusi bagi warga miskin untuk mengantungi BPJS Kesehatan. Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah menyebutkan, jumlah kepesertaan PBI JK Provinsi NTB tahun 2021 adalah 2.940.970 jiwa. Data tersebut jika ditambahkan dengan data APBD I sejumlah 147.641 jiwa dan APBD II sejumlah 313.853 jiwa, maka total jumlah kepesertaan Jaminan Kesehatan yang dibayarkan oleh pemerintah sebanyak 3.402.433 jiwa. ‘’Dari jumlah data tersebut, jika disandingkan dengan basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang merupakan basis data kepesertaan PBI JK dengan jumlah 2.953.740 jiwa, maka jumlah kepesertaan PBI JK tersebut telah melampaui  jumlah DTKS yang ada di Provinsi NTB,’’ kata Wagub NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah dalam siaran pers, Rabu (5/5).

Melihat perbandingan data yang ada, Wagub menduga ada indikasi kemungkinan adanya kepesertaan yang tidak tepat sasaran. Indikasi tersebut terendus dengan banyak data usulan kepesertaan yang ditolak karena peserta yang diusulkan sudah terdaftar. Mirisnya, meski sudah dilaporkan terdaftar di PBI JK, namun mereka (warga, Red) tidak mengantongi Kartu BPS Kesehatan.

Mencermati data dan permasalahan yang ada, orang nomor dua di NTB itu telah melayangkan surat resmi kepada Kepala Daerah Kabupaten/Kota, dengan penuh pengharapan untuk menginstruksikan Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil masing-masing untuk melakukan pemadanan kembali terhadap kondisi terkini data kepesertaan PBI JK.

Menurut Wagub, Pemadanan NIK bertujuan untuk memastikan data peserta dimaksud valid; Apakah peserta dimaksud masih ditemukan berdasarkan alamat yang ada dalam data tersebut; Apakah peserta dimaksud masuk dalam basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang diterbitkan Kementerian Sosial RI; Apakah peserta berdasarkan data dimaksud saat ini memiliki/memegang kartu JKN (BPJS Kesehatan) atau tidak. ‘’Selanjutnya masing-masing Kabupaten/Kota agar memastikan bahwa data penerima PBI JK berhubungan langsung dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),’’ ujarnya.

Wagub menjelaskan, bahwa atensi Pemprov NTB tentang kesehatan warga miskin sudah totalitas. Upaya yang dilakukan Pemprov NTB yakni mendapatkan data kepesertaan masyarakat NTB dalam kepesertaan BPJS, baik melalui PBI JK yang dibayarkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Sejurus kemudian terkait data tersebut, tim Dinas Sosial Provinsi NTB telah melakukan pemilahan data by name by adress (BNBA) sampai tingkat desa/kelurahan. Tujuannya dalam rangka memudahkan Pemerintah Kabupaten/Kota menggerakkan potensi SDM Pemerintahan-nya untuk menindaklanjuti langsung di desa dan kelurahan. Sehingga feedback perbaikan data efektif dan akurat. ‘’Data sudah dikirim ke Kabupaten/Kota. Dinsos Provinsi NTB lebih awal telah melakukan pemetaan atau pemilahan BNBA hingga tingkat Desa/Kelurahan untuk mempermudah pelaksanaan pemadanan oleh Kabupaten/Kota,’’ ungkapnya.

Oleh karena itu, sambung Wagub, ikhtiar totalitas pelayanan ini harus mendapatkan dukungan sampai ke tingkat Kabupaten/Kota secara berjenjang ke aparat Kecamatan, Desa, Dusun hingga aparatur Rukun Tetangga (RT). Kesolidan dalam pemadanan data ini akan membuahkan hasil, agar tidak ada lagi ketimpangan sosial tentang pelayanan kesehatan bagi warga miskin.

Sebab, lanjut Wagub, permasalahan pengusulan sudah dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi NTB, akan tetapi dari hasil validasi  BPJS Kesehatan ditemukan banyak sekali data yang bermasalah dalam adminduknya, seperti NIK ganda, NIK tidak ditemukan, NIK tidak pada Dukcapil, NIK belum online dan lain-lain. Hal ini menjadi perhatian serius juga agar kedepan NIK tidak hanya online di Kabupaten/Kota, tetapi juga harus online secara  Nasional. ‘’Jika telah tertib sumber data dan tertib pada NIK hingga pusat, maka tidak ada lagi kecolongan ada warga miskin yang tidak mengantongi BPJS Kesehatan,’’ katanya.(Sid)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here