Bendung Korupsi Barang dan Jasa Melalui Aplikasi BELA, Wagub NTB Hadiri Rapat Bersama KPK

186
Wagub NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah bersama Sekda NTB, HL Gita Ariadi terlihat berdiskusi menarik membahas Aplikasi BELA.

MATARAM, LOMBOKTODAY.CO.ID – Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, HL Gita Ariadi menghadiri rapat virtual koordinasi  Perluasan Pemanfaatan Aplikasi Belanja Langsung (Aplikasi BELA) Pengadaan bersama KPK RI, di Ruang Anggrek Kantor Gubernur NTB, pada Jumat (7/5).

Hadir sebagai narasumber Ketua KPK, Kepala LKPP, Menteri Koperasi dan UKM dan diikuti oleh seluruh kepala daerah se-Indonesia. Rapat tersebut digelar dalam rangka melaksanakan Aksi Strategis Nasional Pencegahan Korupsi Tahun 2021-2022 pada Program Pengadaan Barang dan Jasa melalui Aplikasi BELA.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri menjelaskan, telah terjadi 1.146 kasus perkara korupsi sejak tahun 2014 hingga 2021. Firli menjelaskan, begitu besar anggaran belanja negara untuk pembangunan di daerah. Di mana, ada Rp425 triliun yang dikucurkan di tahun 2021 dari 40% APBD untuk pengadan barang dan jasa.

Disebutkan Firli, banyak kepala daerah yang terlibat dalam hal tersebut dan seringkali terjadi karena sistem yang buruk dalam birokrasi. Karena itu, dengan pemanfaatan teknologi melalui Aplikasi BELA dapat membantu membendung tindak pidana korupsi. ‘’Korupsi terjadi karena gagal, buruk, dan lemahnya sistem. Karena itu, kami menyambut baik adanya sistem pengadaan barang dan jasa, yakni Aplikasi BELA,’’ kata Firli sembari optimis bahwa sistem yang dibangun dengan mengedepankan teknologi informasi transaksi ini, dapat membantu pemerintah untuk terjauh dan terhindar dari praktek-praktek korupsi. 

Sementara itu, Kepala LKPP, Roni Dwi Susanto menjelaskan, Aplikasi BELA merupakan program untuk mendukung Program UKM GoDigital melalui proses belanja langsung yang bernilai paling tinggi Rp50 juta kepada UKM yang tergabung dalam Marketplace. BELA Pengadaan merupakan aplikasi belanja online yang dibuat oleh LKPP bekerjasama dengan mitra marketplace antara lain Bukalapak, Shopee, Bhinneka, Blibli, Grab dan Gojek. ‘’Melalui aplikasi ini pemerintah bisa lebih mudah dan lebih cepat dalam pengadaan barang/jasa. Lebih menghemat Sumber Daya termasuk efisiensi anggaran, serta lebih transparan dan akuntabel,’’ kata Roni.

Dari sisi Pemprov NTB, Wagub NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah bersama Sekda NTB, HL Gita Ariadi yang mengikuti kegiatan tersebut terlihat berdiskusi menarik membahas pengaplikasiannya di Pemprov NTB. Dimaklumi bahwa, saat ini memang Pemprov NTB sedang berusaha mewujudkan program industrialisasi berbasis UKM. Sedangkan di sisi lain sebagaimana yang terus didorong oleh Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah bahwa cost of learning dari upaya menumbuhkan industrialisasi harus masuk menjadi perhitungan dalam sistem administrasi dan akuntabilitas belanja pemerintah.(Sid)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here