Kanwil Kemenkum HAM NTB Bentuk Tim UPP dan UPG

Kepala Kanwil Kemenkum HAM NTB, Haris Sukamto (dua dari kiri) bersama tiga orang kepala divisi.

MATARAM, LOMBOKTODAY.CO.ID – Penguatan zona integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang digaungkan Kanwil Kemenkum HAM Provinsi NTB bukan hanya slogan tanpa aplikasi nyata. Buktinya, guna pencapaian target WBK menuju WBBM itu, Kanwil Kemenkum HAM NTB membentuk Tim Unit Pemberantasan Pungli (UPP) dan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG).

Kepala Kanwil Kemenkum HAM NTB, Haris Sukamto saat memberikan arahan kepada Tim UPP dan UPG mengungkapkan, dibentuknya Tim UPP dan UPG bertujuan untuk meningkatkan persepsi publik, dengan cara peningkatan pelayanan kepada masyarakat. ‘’Tim UPP dan UPG ini dibentuk untuk meningkatkan ketaatan dan kepatuhan jajaran, agar tidak lagi ada pungutan liar atau pungli dan tidak menerima gratifikasi dari pihak manapun,’’ kata Haris, di Mataram, pada Senin (10/5).

Haris juga menyebutkan, salah satu kegiatan yang mendukung UPP dan UPG adalah keberadaan Satuan Operasional Kepatuhan Internal (Satops Patnal). ‘’Dengan adanya UPP dan UPG ini, diharapkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat bisa maksimal, dan masyarakat yang menerima layanan dari Kanwil Kemenkum HAM NTB ini merasa terlayani dengan baik,’’ ujarnya.

Sementara itu, Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkum HAM NTB, Saefur Rochim berharap setiap kegiatan UPP dan UPG dapat dielaborasi dan terdokumentasikan dengan baik. ‘’Dokumentasi itu untuk menjadi laporan pertanggungjawaban, sekaligus sebagai bahan atau materi dalam evaluasi. Semoga apa yang dihajatkan ini bisa membawa manfaat baik bagi jajaran Kanwil Kemenkum HAM sebagai pemberi layanan dan masyarakat NTB sebagai penerima layanan,’’ katanya.(Sid/forta)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *