Wagub Minta Pendamping Desa Lakukan Pemutakhiran Data Kemiskinan

wagub
Wagub NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah.

MATARAM, LOMBOKTODAY.CO.ID – Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah meminta tenaga pendamping desa di Provinsi NTB bersinergi melakukan pemutakhiran data terkait status sosial ekonomi dan demografi masyarakat NTB, dalam upaya membantu pemerintah mengentas kemiskinan.

‘’Pendamping desa harus ikut membantu Pemerintah Desa untuk memvalidasi data kemiskinan di pedesaan,’’ kata Wagub NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah pada kegiatan koordinasi program unggulan Pemrov NTB sekaligus diskusi dengan Kadis PMPD Kabupaten/Kota se-NTB yang berlangsung secara online melalui zoom meeting, di Pendopo Wagub NTB, pada Kamis (3/6).

Wagub menjelaskan, pembenahan dan pemutakhiran data di desa untuk memastikan masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan berdasarkan persayaratan yang telah ditentukan pemerintah. Sehingga masyarakat berkategori ekonomi cukup yang terdaftar dalam penerima manfaat program kemiskinan, bisa segera dialihkan kepada masyarakat yang lebih berhak dan sangat membutuhkan. ‘’Jangan sampai masyarakat yang mampu secara ekonomi memperoleh bantuan raskin, program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), dan lain-lain. Ini kan sangat disayangkan,’’ ujarnya.

Selain itu, sinergi dan kolaborasi serta komitmen Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam memvalidasi data harus kuat. Apalagi verifikasi dan validasi ini harus dilakukan setiap 3 bulan sekali. Tidak kalah pentingnya lagi, lanjut Wagub, bahwa Dinas PMPD Provinsi, Kabupaten/Kota dan Dinas Sosial, juga harus duduk bersama untuk sama-sama mencocokkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dulunya disebut Basis Data Terpadu (BDT). ‘’Ayo saya tantang Dinas PMPD dan Dinas Sosial untuk memfinalkan dan meng-update data ini,’’ ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PMPD Dukcapil Provinsi NTB, H Ashari mengatakan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan jajaran tenaga ahli dan pendamping desa serta Dinas PMPD Dukcapil Kabupaten/Kota untuk memvalidasi data kemiskinan di NTB. ‘’Termasuk koordinasi dengan Dinas Sosial untuk menyatukan pemahaman dan data tentang masyarakat berkategori miskin ini,’’ kata Ashari.

Berdasarkan informasi dari kabupaten/kota, pendataan dan validasi di 10 kabupaten/kota terus dilakukan untuk memfinalisasi dan memutakhirkan data-data tersebut. Sehingga bantuan untuk masyarakat miskin di NTB merata, tepat sasaran dan tepat waktu kepada masyarakat.(Sid)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here