PT GTI dan Pemprov NTB Teken Kesepakatan Pokok-Pokok Adendum

165
adendum pt gti
Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah (dua dari kiri) dan pihak PT GTI (tengah) saat foto bersama diapit oleh Wagub NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah dan Kepala Kejati NTB, usai penandatanganan kesepakatan adendum.

MATARAM, LOMBOKTODAY.CO.ID – PT Gili Trawangan Indah (PT GTI) menyatakan siap meneruskan investasi di lahan seluas 65 Ha aset Pemprov NTB di Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara (KLU). Itu sebabnya dilakukan penandatanganan kesepakatan pokok-pokok adendum perjanjian kontrak produksi antara Pemprov NTB dalam hal ini Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah dengan pihak PT GTI, yang berlangsung di Aula Kantor Kejati NTB, Kamis (10/6).

Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah mengatakan, komitmen PT GTI untuk meneruskan investasinya di Gili Trawangan selain karena kontrak kerja sama kedua belah pihak baru akan berakhir pada 2026, juga sebagai upaya mendapatkan kepastian hukum atas investasi.

‘’Salah satu cara menjaga iklim investasi adalah dengan memberikan kepastian hukum. Kita memuliakan kontrak yang sudah dibuat agar iklim investasi tetap terjaga dan PT GTI mendapatkan kesempatan di luar upaya pemutusan kontrak yang berujung ke pengadilan,’’ kata Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah usai menyepakati pokok-pokok adendum perjanjian kontrak produksi, di Kantor Kajati NTB, Kamis (10/6).

Oleh sebab itu, lanjut Gubernur, upaya adendum ditempuh agar kontrak kerjasama dapat diperbaiki dan tidak merugikan pihak manapun. Gubernur mengapresiasi PT GTI yang telah menandatangani pokok-pokok kesepakatan yang akan dituangkan menjadi adendum sembari mengingatkan komitmen investasi PT GTI yang telah berjalan selama ini dan rencana hingga 2026 mendatang.

Perwakilan PT GTI, Winoto menyebut, pihaknya tetap berkomitmen melanjutkan investasi hingga 2026 dan meminta dukungan serta jaminan keamanan. Pihak PT GTI sendiri tak menyebut masalah yang dialami pihaknya terkait investasi mereka selama 25 tahun ke belakang. ‘’Ini adalah moment yang kami tunggu setelah 25 tahun. Kami tetap berkomitmen melanjutkan investasi di NTB, khususnya di Gili Trawangan,’’ kata Winoto.

Sementara itu, secara lebih rinci, Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, HL Gita Ariadi menyebut sembilan pokok kesepakatan tersebut terkait bentuk perjanjian kerjasama, maksud dan tujuan, jangka waktu kerja sama termasuk masa transisi bagi pengusaha yang menempati lahan PT GTI, pendapatan daerah, sanksi terkait peluang wanprestasi dan bagaimana mengakhiri kerjasama nantinya.

‘’Pemprov NTB akan mengkaji ini dengan tim terkait konten kontrak produksi, masterplan investasi dan dampak dari adendum jika sudah disepakati kedua pihak nantinya,’’ kata Sekda.

Kepala Kejaksaan Tinggi NTB, Tomo Sitepu selaku jaksa pengacara negara (JPN) mengutip pernyataan Gubernur NTB yang mengatakan, adendum adalah jalan terbaik atas kasus PT GTI sambil mendengarkan masukan dari berbagai pihak seperti DPRD, BPK, KPK dan dukungan Forkopimda agar dapat memuaskan semua pihak. ‘’Dasarnya ada tiga bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh rugi, investasi tidak terganggu dan masyarakat mendapatkan haknya secara berkeadilan,’’ kata Kepala Kejati NTB, Tomo Sitepu.(Sid)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here