Haris Serahkan SK Penetapan Desa Binaan Sadar Hukum di Lobar

pelayanan terpadu
Kepala Kanwil Kemenkumham NTB, Haris Sukamto saat menyerahkan SK dari Bupati Lobar, H Fauzan Khalid terkait Penetapan Desa Binaan Sadar Hukum Kabupaten Lobar Tahun 2021 kepada Kepala Desa Gunungsari, Maliki, pada Selasa (22/6/2021).

LOMBOK BARAT, LOMBOKTODAY.CO.ID – Kepala Kanwil Kemenkumham Provinsi NTB, Haris Sukamto menyerahkan Surat Keputusan (SK) dari Bupati Lombok Barat, H Fauzan Khalid terkait Penetapan Desa Binaan Sadar Hukum Kabupaten Lombok Barat (Lobar) Tahun 2021. Surat Keputusan tersebut di antaranya diserahkan kepada Kepala Desa (Kades) Gunungsari, Maliki, pada Selasa (22/6/2021).

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil Kemenkumham NTB, Haris Sukamto memberikan apresiasinya terhadap 20 desa yang ditetapkan sebagai Desa Binaan Sadar Hukum di Kabupaten Lombok Barat.

Pada kesempatan tersebut, Haris Sukamto juga memperkenalkan Mobil Layanan Terpadu (Biladu) yang digunakan untuk memberikan layanan dengan mendatangi masyarakat secara langsung.

Sementara itu, Kepala Desa (Kades) Gunungsari, Maliki mengucapkan rasa terima kasihnya atas penetapan desa yang dipimpinnya sebagai Desa Sadar Hukum dan juga atas kunjungan dari Kepala Kanwil Kemenkumham NTB beserta para Penyuluh Hukum ke desanya tersebut.

Maliki juga berharap penyuluhan hukum yang dilakukan saat ini dapat memberikan manfaat serta warga dapat menggunakan kesempatan baik ini untuk mendapatkan pengetahuan.

Adapun sejumlah desa yang mendapat predikat Desa Binaan Sadar Hukum di Kabupaten Lombok Barat yaitu; 6 (enam) desa di Kecamatan Narmada, 3 (tiga) desa di Kecamatan Lembar, masing-masing 2 (dua) desa di Kecamatan Lingsar, Kecamatan Kediri, Kecamatan Gunungsari, dan Kecamatan Gerung, serta masing-masing 1 (satu) desa di Kecamatan Batulayar, Kecamatan Labuapi, dan Kecamatan Kuripan.

Perlu diketahui bahwa desa yang ditetapkan menjadi Desa Binaan Sadar Hukum harus memenuhi kriteria sesuai syarat berdasarkan Peraturan Kepala Badan Hukum Nasional Nomor: HN.03.05.73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.(Sid/forta)

Leave a Reply

Your email address will not be published.